4 weeks ago
15
Jakarta, CNBC Indonesia - Arus dana asing terpantau masuk dari pasar keuangan domestik pada pekan lalu. Investor asing mulai masuk ke Indonesia bersamaan dengan semakin melebarnya selisih antara yield Surat Utang tenor 10 tahun Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).
Bank Indonesia (BI) merilis data transaksi 30 Desember 2024-2 Januari 2025, investor asing tercatat beli neto sebesar Rp1,08 triliun, terdiri dari beli neto Rp0,32 triliun di pasar saham, beli neto Rp1,94 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan jual neto Rp1,17 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Masuknya dana asing ini menjadi kabar baik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memasuki 2025. Masuknya dana asing bisa memperkuat pasar saham dan nilai tukar rupiah.
Selama tahun 2024, berdasarkan data setelmen sampai dengan 31 Desember 2024, investor asing tercatat beli neto sebesar Rp15,74 triliun di pasar saham, Rp34,59 triliun di pasar SBN dan Rp161,99 triliun di SRBI.
Jika dibandingkan dengan pekan keempat Desember 2024, investor asing pada saat itu masih melakukan net sell sebesar Rp4,31 triliun mengingat selisih rata-rata imbal hasil antara SBN tenor 10 tahun dengan US Treasury tenor 10 tahun sebesar 2,44%. Sedangkan pada pekan lalu, selisih rata-rata imbal hasilnya melebar menjadi 2,455%.
Hal ini yang ditengarai menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing untuk menempatkan dananya di Tanah Air.
Volume perdagangan obligasi pemerintah pada 2 Januari 2025 pun tampak cukup tinggi setidaknya dalam satu bulan terakhir.
Dalam laporan BRI Danareksa Sekuritas menunjukkan volume perdagangan berdasarkan jatuh tempo pada 2 Januari 2025 sebesar Rp73,08 triliun dengan dominasi pada obligasi pemerintah tenor 5-15 tahun sebesar Rp30,83 triliun.
Foto: Volume Perdagangan Berdasarkan Jatuh Tempo (Rp T)
Sumber: BRIDS
Ke depan, surat utang Indonesia masih akan menawarkan imbal hasil yang menarik bagi seluruh investor baik domestik maupun asing di tengah kebutuhan akan pendanaan berbagai program yang ada disepanjang 2025.
Sinergi erat antara kebijakan fiskal dan moneter secara berkelanjutan sangat penting untuk tetap terjaganya stabilitas fiskal, stabilitas moneter khususnya stabilitas nilai tukar rupiah, dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Koordinasi ini menghasilkan sejumlah poin. Pertama, pemerintah berkomitmen mengelola kebijakan fiskal secara hati-hati dan berkesinambungan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, melalui pengelolaan defisit APBN 2025 yang terkendali dan strategi pembiayaan yang berhati-hati.
Defisit APBN 2025 sebesar 2,53% dari PDB atau sebesar Rp616 triliun. Pembiayaan defisit APBN 2025 akan dipenuhi melalui pembiayaan utang yang secara neto sebesar Rp775,8 triliun dan pembiayaan non-utang yang secara neto sebesar minus Rp159,7 triliun.
"Pembiayaan utang ini akan dilakukan melalui penerbitan global bond, penarikan pinjaman luar negeri dan dalam negeri, serta penerbitan SBN di pasar domestik," ungkap Deny Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Jumat (27/12/2024).
Kedua, BI mengarahkan kebijakan moneter tahun 2025 secara konsisten untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5±1% dan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, menuturkan bank sentral terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah, prospek inflasi, dan dinamika kondisi ekonomi yang berkembang, dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan lanjutan.
Ketiga, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia bersepakat bahwa penerbitan SBN oleh Pemerintah dan pembelian SBN dari pasar sekunder oleh Bank Indonesia akan dilakukan dengan berdasar kepada prinsip-prinsip kebijakan fiskal dan moneter yang pruden serta tetap menjaga disiplin dan integritas pasar (market discipline and integrity).
Terakhir, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkomitmen bahwa penerbitan dan pembelian SBN dilakukan secara transparan, akuntabel, sesuai mekanisme pasar, dan dengan tata kelola yang kuat.
Ramdan mengatakan pelaksanaan lebih lanjut dikoordinasikan dari waktu ke waktu sebagaimana yang selama ini telah berjalan secara erat, dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan ekonomi dan pasar keuangan baik domestik maupun global.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev/rev)
