Ini 6 BPR Syariah Terbaik Penopang Usaha Kecil Rakyat

1 month ago 20

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjadi lembaga yang turut membantu para pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan yang dialami para pelaku usaha, yaitu kurangnya permodalan melalui pembiayaan. BPRS berperan penting dalam mendorong perkembangan usaha mikro, terutama di daerah.

BPRS menjadi salah satu penopang bisnis UMKM, terutama di daerah, dengan memberikan kredit yang tepat sasaran.

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan motor penggerak utama dalam sektor riil yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih, UMKM menopang sekitar 90% ekonomi Indonesia.

UMKM berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil bumi, khususnya di daerah pedesaan. Hasil bumi tersebut tidak dijual langsung dalam bentuk mentah, melainkan melalui proses pengolahan terlebih dahulu untuk menambah nilai ekonomis, kemudian dijual melalui UMKM. UMKM diharapkan dapat menjadi sektor usaha yang mampu menghadirkan inovasi produk dan strategi pemasaran yang baru.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), jumlah UMKM pada tahun 2023 sebesar 66 juta UMKM dengan pertumbuhan 3,13% dari tahun 2020 yang sebanyak 64 juta UMKM.

Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sangat signifikan, yaitu sekitar 61% atau setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja atau sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia.

UMKM di Indonesia memiliki beberapa kategori berdasarkan besarnya modal usaha saat pendirian, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar, Usaha Kecil dengan modal usaha lebih dari satu milyar sampai lima milyar rupiah, dan Usaha Menengah dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliar.

Meskipun memiliki peran penting dalam perekonomian, UMKM menghadapi berbagai tantangan, antara lain akses terhadap pembiayaan, inovasi dan teknologi, literasi digital, legalitas atau perizinan, branding dan pemasaran, serta sumber daya manusia.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap modal, di mana jutaan dari mereka belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank pada tahun 2020.

BPRS HIK ParahyanganFoto: BPRS HIK Parahyangan
BPRS HIK Parahyangan

Untuk mengatasi hambatan pembiayaan yang dialami UMKM, pemerintah memberikan dukungan melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Mekaar PNM, Bank Wakaf Mikro, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Skema pembiayaan ini dapat diakses UMKM sesuai kelasnya, seiring dengan berkembangnya tingkat bisnis UMKM. Skema KUR terdiri dari beberapa jenis, seperti KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR PMI.

BPRS dan Peran Besar Memberdayakan UMKM di Daerah

Permasalahan terbatasnya akses kredit ini mendorong pemerintah menciptakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk ikut turun tangan.

BPRS berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk memulai atau mengembangkan UMKM. Proses pemberian pembiayaan mempertimbangkan analisis 5C, yaitu karakter, kapasitas, modal, kondisi, dan jaminan dari debitur.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam memberikan akses pembiayaan bagi UMKM. BPRS memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa menggunakan bunga atau riba.

BPRS Botani BogorFoto: BPRS Botani Bogor
BPRS Botani Bogor

BPRS telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat dalam pembiayaan UMKM, yang tercermin dari peningkatan jumlah pembiayaan setiap tahunnya. BPRS menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan yang menghasilkan pendapatan berupa margin bagi hasil yang merupakan sumber utama pendapatan bagi BPRS. Meskipun demikian, pembiayaan juga membawa risiko yang tercermin dari pembiayaan yang tidak lancar (non-performing financing)

Untuk meningkatkan kinerja, BPRS perlu melakukan analisis pasar dan kompetisi yang cermat serta mengawasi UMKM secara ketat. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa dana yang diberikan kepada UMKM digunakan secara efektif dalam bisnis sektor riil dan sesuai dengan prinsip syariah. BPRS juga perlu terus memantau aktivitas bisnis UMKM hingga berakhirnya periode kontrak, dan memastikan pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Tujuan hadirnya BPRS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

Kemudian, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Dan membina ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.

BPRS di Indonesia memiliki peran strategis dalam perekonomian negara. Sebagai lembaga keuangan, bank berperan sebagai perantara keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan atau memiliki kelebihan dana.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) per Oktober 2024 adalah sebanyak 175. Angka tersebut meningkat 6,71% dari 2019 sebanyak 164 BPRS dan naik 1,16% dari 2023 sebanyak 173 BPRS.

Kemudian, aset, pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) BPRS kompak mencatatkan kenaikan pada periode Oktober 2024.

Total aset BPRS melesat 73,8% pada periode Oktober 2024 menjadi Rp24,21 triliun dari total aset 2019 Rp13,93 triliun, dan naik 4,44% dari total aset 2023 sebesar Rp23,18 triliun.

Dari sisi pembiayaan, terpantau pembiayaan BPRS melejit 84,28% pada periode Oktober 2024 menjadi Rp18,76 triliun dari total pembiayaan 2019 Rp10,18 triliun, dan naik 10,16% dari total pembiayaan 2023 sebesar Rp17,03 triliun.

Adapun total Dana Pihak Ketiga (BPK) pada periode Oktober 2024 meningkat 81,88% menjadi Rp16,26 triliun dari total DPK periode 2019 sebanyak Rp8,94 triliun, dan naik 6,48% dari total DPK 2023 sebesar Rp15,27 triliun.

Peningkatan kinerja BPRS tercermin dari ekspansi dan kontribusi yang baik bagi BPRS di beberapa wilayah.

Dengan peran besar BPRS di daerah inilah CNBC Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan BPR Syariah Awards 2024 kategori Best Sharia Rural Bank kepada sejumlah BPRS. Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi CNBC Indonesia atas sumbangsih besar mereka ke ekonomi lokal dan daerah.

Berikut 6 BPRS yang mendapatkan penghargaan:

1. BPRS Patriot Bekasi

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Bekasi, Jawa Barat, dukung permodalan UMKM Bekasi dengan melakukan kegiatan usaha di wilayah Bekasi dan menjalin kerjasama dengan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank DKI.

Melalui produk dan layanan digital hingga fasilitas permodalan melalui pembiayaan UUS Bank DKI, hal tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya untuk lebih ekspansif.

Sebagai Bank yang memberikan perhatian penuh dalam pengembangan UMKM, UUS Bank DKI akan memfasilitasi akses permodalan pelaku UMKM dengan pembiayaan modal kerja syariah.

UUS Bank DKI juga turut berpartisipasi pada program Kredit Usaha Rakyat dengan menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1 triliun kepada pelaku UMKM.

Kerja sama Bank DKI dalam sinergi kolaborasinya dengan BPRS Patriot untuk turut membantu pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi melalui produk dan layanan mumpuninya.

Kerjasama tersebut mendorong UUS Bank DKI semakin adaptif memenuhi kebutuhan nasabah yang menuntut kemudahan layanan melalui transformasi layanan digital.

Melalui aplikasi JakOne Mobile dan JakOne Pay, UUS Bank DKI menghadirkan solusi perbankan digital bagi nasabah pengguna untuk menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih personal, mobile dan handal mulai dari bayar bermacam tagihan dan belanja online, transaksi Scan by QRIS, top up uang elektronik, bersedekah/ berdonasi untuk sesama hingga mengamankan dana darurat melalui pembukaan deposito, hingga pembukaan rekening tabungan secara online dimana saja dan kapan saja.

Dari sisi digitalisasi UMKM, UUS Bank DKI mengajak pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dengan menjadi agen melalui aplikasi JakOne Abank.

BPRS PatriotFoto: BPRS Patriot
BPRS Patriot

JakOne Abank merupakan layanan perbankan tanpa kantor dimana Bank DKI hadir melalui Agen dengan menggunakan perangkat Mobile Point of Sale (MPOS) untuk pembayaran pajak dan retribusi, pembayaran tagihan. Dengan menjadi agen JakOne Abank, para pelaku UMKM dapat melayani berbagai transaksi perbankan serta mendapatkan komisi dari setiap transaksi.

Bagi Badan Usaha dan Lembaga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bekasi, UUS Bank DKI telah menyediakan layanan keuangan digital seperti Cash Management System (CMS) sebagai solusi layanan perbankan berbasis internet untuk nasabah korporasi untuk melakukan monitoring dan transaksi keuangan secara realtime dan online.

Sinergi dan kolaborasi UUS Bank DKI dengan BPRS Patriot dapat memberikan kontribusi nyata untuk memberikan kemudahan akses layanan perbankan digital serta akses permodalan melalui pembiayaan syariah bagi masyarakat Bekasi dan sekitarnya.

Strategi tersebut pun dapat mendorong kinerja keuangan BPRS Patriot Bekasi.

Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2023, pendapatan dari penyaluran dana BPRS Patriot Bekasi mengalami peningkatan sebesar 26,12% menjadi Rp66,75 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp52,93 miliar.

Peningkatan pendapatan tersebut pun mendorong kenaikan laba bersih BPRS Patriot Bekasi per Desember 2023 sebesar 30,82% menjadi Rp8,26 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,31 miliar.

2. BPRS HIK Parahyangan, Bandung

Tak tertinggal, BPRS HIK Parahyangan pun ikut berkontribusi dalam mendorong kemajuan UMKM di wilayah Bandung. BPRS HIK Parahyangan dorong ekspansi layanan perbankan digital di wilayah Bandung sebagai salah satu tujuan untuk membantu mengembangkan UMKM Bandung.

Pemanfaatan produk dan layanan perbankan syariah khususnya perbankan digital bertujuan dalam pengembangan usaha maupun kemudahan transaksi keuangan.

BPRS HIK ParahyanganFoto: BPRS HIK Parahyangan
BPRS HIK Parahyangan

Selain itu, ekspansi juga dilakukan oleh BPRS HIK Parahyangan dengan melakukan kerja sama strategis dengan BPRS Khairan Inti Amanah dalam rangka penempatan Deposito dan penyaluran Pembiayaan Syariah, yang dilangsungkan di Kembang Goela Resto, Jakarta, pada tanggal 3 Oktober 2024. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat layanan perbankan syariah serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat luas.

Sinergi antara kedua BPRS ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memperkuat kinerja keuangan kedua institusi.

BPRS HIKFoto: BPRS HIK
BPRS HIK

Kerja sama ini meliputi penempatan deposito oleh BPRS HIK Parahyangan di BPRS Khairan Inti Amanah, serta peningkatan kapasitas pembiayaan bagi masyarakat melalui program-program pembiayaan berbasis syariah yang lebih kompetitif. Kolaborasi ini diharapkan akan membuka peluang pengembangan lebih lanjut di sektor perbankan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

Peningkatan kinerja keuangan juga dirasakan oleh BPRS HIK Parahyangan. Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2023, pendapatan dari penyaluran dana mengalami lonjakan sebesar 22,44% menjadi Rp248,34 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp202,82 miliar.

Lonjakan tersebut mendorong kenaikan laba bersih BPRS HIK Parahyangan per Desember 2023 sebesar 6,71% menjadi Rp20,27 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp18,99 miliar.

3. BPRS Botani Bina Rahmah, Bogor

Kemudian, dari BPRS Botani Bina Rahmah terus menyusun strategi baru untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah.

Sejak didirikan pada tahun 1995, BPRS Botani telah tumbuh menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Berawal dari keinginan untuk menyediakan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, BPRS Botani telah melayani berbagai kalangan masyarakat, khususnya segmen mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BPRS BotaniFoto: BPRS Botani/instagram
BPRS Botani

Dalam 29 tahun perjalanannya, BPRS Botani terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk perbankan yang tidak hanya kompetitif tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Komitmen untuk selalu mengutamakan nilai-nilai syariah dalam setiap transaksi telah menjadikan BPRS Botani sebagai pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang amanah dan profesional.

Tahun ke-29 ini menjadi tonggak sejarah penting bagi BPRS Botani. Berbagai pencapaian telah diraih, mulai dari peningkatan jumlah nasabah dan peningkatan pendapatan bank, pemberdayaan UMKM terbaik, hingga peningkatan kualitas layanan (kinerja bank) terbaik.

Namun, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan persaingan industri perbankan yang semakin ketat.

BPRS Botani telah mampu menjawab tantangan tersebut dengan strategi yang tepat, penguatan modal, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Sinergi antara manajemen dan seluruh karyawan juga menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan.

Memasuki usia ke-29, BPRS Botani tidak hanya fokus pada penguatan di wilayah Bogor, tetapi juga berusaha memperluas jangkauan layanan untuk mencapai lebih banyak lapisan masyarakat luar daerah. Dengan terus berkomitmen pada prinsip syariah, BPRS Botani siap menghadapi masa depan dengan optimisme dan semangat baru.

BPRS Botani terus memperkuat komitmen dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam memberdayakan UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan di tanah air.

Sebelumnya, BPRS Botani pernah berkontribusi dalam permodalan UMKM Agribisnis. BPRS Botani melayani simpanan dan pembiayaan yang berfokus pada warga IPB University dan petani binaan IPB University. BPRS Botani memiliki laboratorium minibank untuk riset perbankan syariah dan pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, bank juga bekerja sama dengan mahasiswa dan dosen untuk mendampingi UMKM.

Dari berbagai kerjasama dan kontribusi yang telah dilakukan oleh BPRS Botani, perusahaan mampu membukukan kenaikan pendapatan dari penyaluran dana per Desember 2023 sebesar 39,67% menjadi Rp17,02 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp12,18 miliar.

Kenaikan pendapatan tersebut mendorong peningkatan laba bersih BPRS Botani per Desember 2023 sebesar 15,22% menjadi Rp3,68 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,2 miliar.

4. BPRS Sukowati Sragen

Dalam mendorong perkembangan UMKM di wilayah Sragen, Jawa Tengah, BPRS Sukowati Sragen gandeng fintek untuk digitalisasi UMKM.

Pada 2021, BPRS Sukowati Sragen selaku BUMD milik Pemkab Sragen menjalin kerjasama dengan perusahaan fintek (finansial teknologi) Alami guna mendukung program digitalisasi UMKM di Sragen khususnya dan Solo Raya pada umumnya.

Inovasi dan kerjasama yang dilakukan BPRS Sukowati Sragen untuk memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat Sragen dalam rangka pemulihan ekonomi paska pendemi COVID-19.

Kerjasama yang dijalin dengan aplikasi Fintech Syariah Alami dapat mewujudkan peningkatan literasi & inklusi keuangan (amanat TPAKD-Tim Percepatan Askses Keuangan Daerah Sragen) dan memudahkan akses pendanaan secara syariah untuk UMKM di Sragen melalui platform Fintech.

Kerja sama juga menyaluran qardhul hasan atau pembiayaan tanpa bunga melalui platfrom alami kepada UMKM binaan di Sragen, digitalisasi UMKM, pengenalan aplikasi digital untuk membantu meningkatkan produktifitas beserta efisiensi operasional bagi UMKM FnB (POS, dan Delivery Service Management), dan membangun ecosystem financing untuk UMKM di Sragen.

BPRS SragenFoto: BPRS Sragen
BPRS Sragen

BPRS Sukowati Sragen yang terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja perseroan dan memiliki manfaat banyak bagi masyarakat Sragen.

Dalam melakukan inovasi, BPRS Sukowati Sragen telah melakukan percepatan proses bisnis untuk menuju efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Dari mulai mengarah kepada paperless document, walaupun belum 100%, tapi ini mempercepat beberapa dokumen yang memang bisa percepat prosesnya dengan dokumen digital.

BPRS SragenFoto: BPRS Sragen
BPRS Sragen

Selain Paperless Documents, Inovasi yang juga telah dilakukan BPRS Sukowati Srage, yakni dalam bentuk tanda tangan elektronik yang disebut sudah tersertifikasi di BSSN (Badan Siber dan Sandi Nasional).

BPRS Sukowati Sragen memiliki fasilitas virtual account, yang menjadikan rekening kita bisa terakses atau bisa dikirim dari berbagai macam platform ataupun media transfer, seperti ATM, mobile banking, lewat e-wallet dan lain-lain.

Selanjutnya ada inovasi yang disebut sebagai HP Kolektor yang memudahkan nasabah untuk melakukan penyetoran. Nasabah bisa menyetor secara mobile dan mendapatkan bukti secara online/langsung dan dapat menerima notifikasi secara langsung pula (realtime/online) sehingga kepercayaan nasabah semakin tinggi.

BPRS Sukowati Sragen juga telah mengembangkan mobile banking secara internal, serta membangun kerja sama dalam rangka ekspansi pembiayaan yang tetap menjaga aspek kehati-hatian.

BPRS Sukowati Sragen terus berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat Sragen.

Dari inovasi dan Kerjasama yang telah dilakukan oleh BPRS Sukowati Sragen, perusahaan mampu membukukan kenaikan laba bersih per Desember 2023 sebesar 7,75% menjadi Rp8,09 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp7,5 miliar.

5. BPRS Amanah Ummah, Leuwiliang

Salah satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia adalah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Amanah Ummah atau dikenal dengan Bank Syariah Amanah Ummah. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu BPRS yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang pertama kali didirikan di Kabupaten Bogor, yang salah satu tujuan utamanya adalah menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat terutama UMKM atas dasar syariah Islam.

BPRS Amanah Ummah merupakan BPRS Syariah yang beroperasi di Lewiliang, wilayah Bogor Barat, Jawa Barat. Kegiatan operasional BPRS Amanah Ummah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat.

BPRS Amanah UmmahFoto: BPRS Amanah Ummah
BPRS Amanah Ummah

Selain itu BPRS Amanah Ummah juga turut berperan aktif untuk mengembangkan sektor riil. Dengan memberikan pembiayaan kepada UMKM yang terkadang mengalami kesulitan terutama dalam hal permodalan agar semakin maju dan berkembang tentunya dengan akad-akad yang sesuai dengan syariah dan menjauhi akad/kontrak yang telah dilarang.

BPRS Amanah UmmahFoto: BPRS Amanah Ummah
BPRS Amanah Ummah

BPRS Amanah Ummah memiliki keunggulan dalam penyaluran dana Murabahah (MBA). Dari sekian banyak jenis pembiayaan yang mendominasi adalah akad pembiayaan murabahah, hal ini karena akad ini lebih mudah diterapkan dan memiliki tingkat resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan akad musyarakah dan mudharabah.

Keberadaan BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang yang berdekatan dengan pasar memiliki potensi yang cukup besar baik itu untuk BRPS itu sendiri ataupun untuk UMKM yang berada di sekitarnya.

UMKM yang berada di Leuwiliang sering sekali mengalami kesulitan khususnya dalam hal permodalan dan disinilah peran BPRS untuk membantu mereka, walaupun demikian tidak semua nasabah yang mengajukan pembiayaan bisa diterima oleh bank karena belum memenuhi syarat untuk melakukan pembiayaan tersebut.

Jenis usaha yang berada di Kecamatan Leuwiliang terdiri dari berbagai macam usaha seperti pakaian, sayuran, buah-buahan, perhiasan, mainan, grosir ikan asin, minuman, mini market, rumah makan, bahan bangunan, toko kue, sembako, kelontongan, apotek, tempe, dan barang bekas.

Dari pembiayaan yang telah disalurkan oleh BPRS Amanah Ummah, perusahaan mampu mencatatkan kenaikan pendapatan dari penyaluran dana per Desember 2023 sebesar 10,83% menjadi Rp52,1 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp47,01 miliar.

Dari kenaikan pendapatan tersebut, BPRS Amanah Ummah mampu membukukan kenaikan laba bersih per Desember 2023 sebesar 13,98% menjadi Rp9,33 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp8,18 miliar.

6. BPRS Harta Insan Karimah, Tangerang

BPRS Harta Insan Karimah (HIK) menjadi salah satu pioneer BPRS di tanah air. BPRS Harta Insan Karimah (HIK) berada di di wilayah Ciledug, Tangerang, Banten yang berdiri pada 19 Desember 1992.

Rupanya beberapa pendiri BPRS HIK adalah juga tokoh yang berperan dalam pendirian Bank Muamalat, salah satunya adalah Karnaen Perwataatmadja yang pernah bekerja sebagai direktur di IDB (Islamic Development Bank).

Dengan kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka kondisi itu sekaligus merefleksikan bahwa mayoritas UMKM adalah muslim. Kehadiran BPRS menjadi angin segar karena sudah semestinya pembiayaan dari bank syariah diprioritaskan kepada pengusaha muslim yang menjadi pengusaha mikro dan kecil.

BPRS Harta Insan KarimahFoto: BPRS Harta Insan Karimah
BPRS Harta Insan Karimah

UMKM keberadaannya tersebar di berbagai wilayah kabupaten/kota. Begitu pula BPRS yang wilayah operasinya dibatasi hanya dalam satu provinsi, juga tersebar di berbagai kabupaten/kota. Kedekatan fisik tersebut menjadi nilai tersendiri bagi penyaluran pembiayaan agar mudah dalam memantau usaha yang dibiayai.

BPRS Harta Insan Karimah (HIK) berkomitmen maju bersama dalam usaha sesuai syariah. BPRS HIK merupakan salah satu BPRS terlama di Indonesia dan berkembang pesat hingga saat ini.

BPRS HIK berdiri pada tahun 1993 diinisiasi oleh alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ketika itu ada reuni yang diadakan di Jakarta dan tercetuslah ide untuk mengadakan sebuah kegiatan usaha yang nantinya akan dapat bermanfaat luas dan tentunya dinikmati para alumni ketika ada acara-acara reuni, seperti bagi deviden dan lain sebagainya.

Setelah diskusi dengan berbagai macam ide dan gagasan, belum menemukan titik temu untuk kegiatan usaha yang ingin diadakan, sehingga disepakatilah suatu usaha yang dapat membantu semua jenis usaha dan dibuatlah Lembaga keuangan khusus perbankan dan perbankan yang dipilih ketika itu dikarenakan memiliki backround HMI (aktifis Islam) adalah konsep perbankan syariah.

Size yang diambil adalah BPRS karena modal untuk mendirikan BPRS tidak terlalu besar, dan pada tahap awal implementasinya dengan cara iuran modal dari sesama alumni untuk dapat terwujudnya BPRS dan berkembang hingga saat ini dengan nama BPRS HIK (Harta Insan Karimah).

Kemudian pada tahun 1990 akhir, entitas ini berkembang sangat baik dan kemudian BPRS HIK memiliki satu ketentuan aturan yang hanya boleh berada di satu wilayah provinsi, sehingga alumni melihat dengan idealisme dan semangat alumni ini bisa direfleksikan kearah pengembangan BPRS, idealisme dalam arti dapat mengembangkan bisnis syariah, bisnisnya bisa profit dan berkembang.

Sehingga BPRS HIK mulai mengembangkan diri dari mengakuisisi BPR yang kemudian dikonversi menjadi Syariah dan kemudian muncullah HIK lain seperti HIK Bekasi dan Parahyangan.

Semakin banyak entitas BPRS HIK yang dirikan dan berkembang barulah diinisiasi berdirinya HIK Induk, setelah Induk berdiri dengan visi yang lebih luas dan menjadi vehicle untuk kemudian menginisiasi untuk mencari pemegang saham baru dalam rangka mengembangkan BPRS HIK yang mana saat ini sudah memilik 11 entitas yaitu diantaranya HIK Ciledug, HIK Parahyangan, HIK Bekasi, HIK Cibitung, HIK Tegal, HIK Makasar, HIK Surakarta, HIK Yogyakarta dan Insan Cita.

BPRS HIK terus mendukung usaha mikro di Indonesia. Hal ini tercermin pada ekspansi bisnis yang pernah dilakukan oleh BPRS HIK.

Harta Insan Karimah (HIK) Grup melalui sembilan BPRS, bermitra dengan Restock.id, perusahaan teknologi finansial (tekfin) peer to peer (P2P) lending, untuk menyalurkan pembiayaan melalui platform Restock kepada UMKM. Kerja sama ini merupakan langkah strategis perseroan agar dapat bersaing di tengah pertumbuhan teknologi di industri finansial. Rencananya, kolaborasi bisnis tersebut akan menyalurkan Rp 50 miliar kepada UMKM terpilih.

Infrastruktur teknologi yang dimiliki Restock diharapkan menunjang HIK Grup memperluas basis peminjaman sekaligus mempercepat proses pemberian pinjaman kepada pengusaha potensial yang bergerak di lini usaha yang cenderung tahan banting dalam keadaan pandemi Covid-19. Hal ini didukung dengan sistem credit scoring yang termutakhir dari Restock dan BPRS untuk memperlancar proses pembiayaan kepada UMKM, khususnya kepada pengusaha di era digital yang terbukti krusial dalam menopang ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Dalam evolusi digital yang terus meningkat, maka perbankan perlu mengubah cara pandang dalam melakukan aktivitas ekonomi di berbagai industri digital seperti penggunaan e-commerce yang masif telah melahirkan model-model bisnis baru, di antaranya berupa layanan P2P lending dan sharing economy.

BPRS HIK pun terus melakukan inovasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi yang ada.

Dengan ekspansi dan inovasi yang dilakukan oleh BPRS HIK, perusahaan mampu membukukan kenaikan pendapatan pengelolaan dana bank sebagai mudharib per Desember 2023 sebesar 5,05% menjadi Rp88,05 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp83,82 miliar.

Peningkatan pendapatan tersebut mampu mendorong kenaikan laba bersih perusahaan per Desember 2023 sebesar 34,10% menjadi Rp7,4 miliar, dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp5,52 miliar.

CNBC Indonesia Research

[email protected]

(saw/saw)

Read Entire Article
Lifestyle | Syari | Usaha | Finance Research