4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonomi Indonesia pada 2024 ternyata tak seindah yang direncanakan. Hal ini cukup mengecewakan mengingat banyak sentimen positif hingga momen politik yang seharusnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lebih kencang.
Pada hari ini, Rabu (05/02/2025), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2024 (year on year/yoy) yang tumbuh sebesar 5,02%. Secara setahun penuh (2024) ekonomi hanya tumbuh 5,03%. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 adalah yang terendah dalam tiga tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut juga jauh di bawah target pemerintah di APBN 2024 sebesar 5,2%.
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan komponen pengeluaran yang berkontribusi besar ke PDB adalah konsumsi rumah tangga (RT) dengan kontribusi 53,71% yang tumbuh 4,98%. Kemudian, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi mencatat kontribusi sebesar 30,12% dan pertumbuhannya mencapai 5,03%.
"Jika dilihat dari sumber pertumbuhan kuartal IV-2024 konsumsirumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan pada sisi pengeluaran yaitu sebesar 2,62%," ujar Amalia dalam konferensi pers BPS, Rabu (5/2/2025).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tampak tumbuh di kisaran 5%, namun jika ditelisik lebih dalam, kondisi ini tidak sepenuhnya baik karena periode 2024 ada pemilihan presiden (pilpres) di awal tahun kemudian dilanjutkan dengan momen pemilihan kepala daerah (pilkada) di akhir tahun.
Maka dari itu, cukup besar harapan bahwa dengan momen penting tersebut dan harapan untuk dapat meningkatkan konsumsi masyarakat secara signifikan yang berujung pada tingginya pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah besar. Namun takdir berkata sebaliknya.
Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia setahun penuh pada 2022 dan 2023 tercatat lebih tinggi dibandingkan 2024 yakni masing-masing sebesar 5,31% dan 5,05%.
Berikut ini beberapa faktor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024.
Pilpres Februari 2024
Rabu, 14 Februari 2024 menjadi tanggal bahwa Indonesia menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota, dan DPD untuk periode tahun 2024-2029 nanti.
Pesta demokrasi tersebut sangat diharapakan mampu menggerakkan ekonomi Indonesia khususnya dalam hal konsumsi masyarakat. Hal ini mengingat besarnya dana yang digelontorkan untuk berbagai aktivitas selama kampanye dan proses pemilu.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan untuk tahun 2024, pemerintah menganggarkan total Rp 38,3 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, anggaran yang terealisasi sebesar Rp 26 triliun atau 67,9%. Berarti ada sisa anggaran Rp12,3 triliun yang tidak terpakai karena Pemilu sudah selesai (selesai satu putaran).
"Artinya hampir 70% sudah dibelanjakan karena Pemilu pada Februari ini mengharuskan belanja yang ada di depan," kata Sri Mulyani dalam rilis APBN Kita, Jumat, (26/4/2024).
Sri Mulyani menjabarkan pengeluaran yang paling besar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran yang dipakai oleh lembaga itu sebesar Rp 23,8 triliun. Anggaran dipakai di antaranya untuk pemungutan dan penghitungan suara, serta honorarium badan adhoc.
Selain itu, pengeluaran untuk Pemilu juga dilakukan oleh 14 kementerian dan lembaga lainnya, seperti Polri. Jumlah anggaran yang terpakai adalah Rp 2,2 triliun. Anggaran itu dipakai untuk keperluan pengamanan pemilu hingga layanan pengaduan pelanggaran etik.
Lebih lanjut, belanja pemerintah tumbuh 18% pada Januari-Maret 2024 menembus Rp 611,9 triliun.Lonjakan belanja salah satunya karena kenaikan belanja sosial dan keperluan pemilu.
Kementerian Keuangan mencatat belanja sosial mencapai Rp 43,3 triliun atau naik 20,7%.
Belanja barang tercatat Rp 80,6 triliun atau melesat 38,9%.Belanja pemilu menembus Rp 26 triliun sementara belanja pegawai melesat 42,8% menjadi Rp 70,7 triliun.
Kenaikan bansos disebabkan oleh peningkatan penyaluran anggaran untuk mitigasi dampak El Nino sementara belanja pegawai untuk pembayaran gaji ke-14 PNS berupa THR.
Pilkada November 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal 27 November 2024 sebagai waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU juga telah menentukan waktu kampanye sejak 25 September-25 November 2024.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani mengharapkan momentum kampanye dan Pilkada 2024 sebagai harapan untuk mendorong konsumsi.
Diharapkan peningkatan serapan belanja pemerintah akhir tahun dan fase perpindahan pemerintah dari Jokowi ke Prabowo dapat semakin menggerakkan ekonomi RI.
Sementara Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menyebutkan belanja kampanye dan pilkada akan banyak membantu perekonomian nasional di Q4-2024. Dimana, aktivitas di luar belanja pemerintah saat kampanye diperkirakan akan lebih besar sehingga bisa menggerakkan sektor ekonomi terkait.
Bantuan Sosial (Bansos)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja pemerintah di bidang perlindungan sosial (Perlinsos) Rp 455,9 triliun sepanjang 2024. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam paparan APBN 2024, Senin (6/1/2024).
Dari total tersebut naik 4,51% dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp 436,2 triliun. Adapun, total PKH pada 2024 ini dimanfaatkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) disabilitas, PKH anak sekolah, PKH Disabilitas, Atensi Bencana, Subsidi Bunga KUR, Kartu Sembako, PBI JKN dan Subsidi LPG 3 Kg.
"Di bidang Perlinsos Rp 455,9 T mengingatdari Rp 436,2 triliun ada PKH lansia, ada PKH Disabilitas dan PKH Anak Sekolah serta atensi anak dan anak yatim piatu, atensi korban bencana dan penanganan bencana aman dan nonalam," paparnya.
Jika di-breakdown, PKH mencakup daya beli, akses layanan kesehatan dan pendidikan diterima oleh 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp 900 ribu dan Rp 3 juta per keluarga, tergantung penerimaan manfaat anggarannya.
Foto: APBN Memberi Manfaat Langsung untuk Masyarakat
Sumber: APBN
Belanja Pemerintah Tembus Rp3.350 T
Kemenkeu telah mengucurkan anggaran belanja negara senilai Rp 3.350,3 triliun sepanjang 2024. Nilai belanja negara itu 100,8% dari target belanja yang termuat dalam APBN 2024 senilai Rp 3.325,1 triliun.
Dari total belanja negara pada tahun anggaran 2024, ada sejumlah pos belanja yang dikhususkan manfaatnya langsung diterima masyarakat. Di antaranya yang berupa belanja untuk sektor kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan sosial atau Perlinsos.
"Ini manfaat langsung yang diterima masyarakat melalui APBN yang dijalankan," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Belanja negara 2024 ini tumbuh 7,3% yoy dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp3.121,2 triliun.
Besarnya APBN ini diharapkan mampu menjadi pendorong ekonomi Indonesia, namun kenyataannya justru dengan anggaran ribuan triliun rupiah, ekonomi Indonesia tidak tumbuh sekencang yang diharapkan.
Sebagai informasi, sejak 2022, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di bawah dari target yang ditetapkan. Hal ini bukan tanpa alasan khususnya pada 2024 ketika kondisi aktivitas manufaktur yang terkontraksi lima bulan beruntun, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif di berbagai daerah di Indonesia, serta harga pangan yang cenderung mengalami kenaikan.
Konsumsi Pemerintah Digenjot
Sepanjang 2024, terlihat konsumsi pemerintah benar-benar digenjot dengan signifikan hingga menunjukkan angka laju pertumbuhan 2024 untuk komponen pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh 6,61%.
Angka ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bahkan angka ini jauh di atas dari rata-rata pertumbuhan selama 11 tahun terakhir yang tercatat di angka 2,59%.
Jika dibandingkan 2019 dan 2014 (momen ketika pilpres), angka pengeluaran konsumsi pemerintah tercatat masing-masing sebesar 3,25% dan 1,98%.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di tahun lalu benar-benar menggelontorkan dana dengan jumlah yang jauh lebih besar.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev/rev)
