3 weeks ago
16
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah program prioritasnya. Prabowo juga mengingatkan anggota kabinetnya untuk bekerja sungguh-sungguh dan keluar dari kabinet bila tidak mau mendukung program-program prioritasnya.
Sejumlah program prioritas yang disampaikan Prabowo adalah makanan bergizi gratis (MBG), pemberantasan judi online (judol), serta hilirisasi.
Salah satu yang disorot Prabowo adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menelusuri alokasi APBN mengingat ada banyak kementerian/lembaga (K/L) baru.
"Saya minta Menkeu, semua Menko dan semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA," ungkap Prabowo saat rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Seperti diketahui, belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp1.160,1 triliun. Anggaran tersebut kemungkinan membengkak karena ada tambahan K/L. Belum Lagi soal tambahan program prioritas di masing-masing K/L
Seperti diketahui, Prabowo mengumumkan 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 56 wakil menteri.
Total pejabat yang dilantik mencapai 136 orang termasuk kepala badan, staf khusus, ketua mahkamah agung, lemhanas, hingga penasihat presiden.
Setidaknya ada 20 K/L lebih yang belum memiliki anggaran. Dengan jumlah sebanyak itu maka dibutuhkan penyesuaian baru yang memerlukan waktu lama.
Secara khusus, Prabowo juga meminta agar tidak terlalu banyak kegiatan seremonial ataupun perjalanan ke luar negeri yang kurang penting.
"Saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi," jelasnya.
Menurut Prabowo, anggaran pemerintah yang terbatas harus diarahkan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Prabowo meminta menterinya untuk mengurangi kegiatan yang tidak perlu dan menguras anggaran belanja negara. Misalnya seminar, sarasehan, konferensi, hingga perjalanan ke luar negeri.
Prabowo meminta anggaran negara dimaksimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Anggaran untuk perjalanan dinas pemerintah sepanjang 2023 telah habis Rp 48,2 triliun. Total anggaran itu pun tercatat naik dari 2022 sebesar Rp 37,8 triliun.
Belanja perjalanan dinas itu masuk ke dalam bagian belanja barang kementerian atau lembaga dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara. Perlukah APBN-P?
Dengan begitu banyaknya K/L dan program prioritas, APBN 2025 kemungkinan besar akan dirombak, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, rencana APBNP belum ada pembahasan untuk dilakukan. Namun, banyak yang memperkirakan APBN Perubahan (APBN-P) dilakukan pada Maret-Juni 2025.
Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo langsung mengajukan draft Rancangan APBN-Perubahan (RAPBN-P) pada Februari 2015 di tahun pertama menjabat presiden. APBN-P disahkan pertengahan Maret 2015 Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan RAPBN-P 2005 pada Maret 2005.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah merevisi APBN sejak 2017. Perubahan pada APBN biasanya hanya disampaikan ke DPR atau diubah melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Merujuk pada APBN 2025, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun sementara pendapatan negara sebesar Rp 3.005,2 triliun. Dengan demikian, defisit sebesar mencapai Rp 616,2 triliun atau sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
(mae/mae)
Saksikan video di bawah ini:
