3 weeks ago
12
Jakarta, CNBC Indonesia - Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. gelar Datuak Maharajo Palinduang lahir pada 5 Februari 1956 atau kini telah berusia 68 tahun. Yusril merupakan seorang advokat, akademisi di bidang hukum tata negara, politikus, dan salah seorang tokoh pemikir dan intelektual Indonesia.
Yusril merupakan Ketua tim hukum untuk mewakili Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi gugatan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Mahkamah Konstitusi. Dia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran.
Sebelumnya, Yusril telah tiga kali menempati jabatan sebagai menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001) Yusril ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pada era Presiden Megawati (2001-2004), dia juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), di Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007), dia dipercaya menjadi Menteri Sekretaris Negara.
Atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara, Presiden RI menganugerahi Yusril dengan tanda jasa Bintang Bhayangkara Utama (2004) dan Bintang Mahaputra Adipradana (2015).
Ia pernah bekerja di Sekretariat Negara sebagai penulis pidato Presiden Soeharto dan B.J. Habibie, kemudian menjadi anggota DPR/MPR, dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia.
Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat internasional, seperti ASEAN, AALCO dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Ia pun pernah menjadi Ketua Panitia Penyelenggara Konferensi Internasional tentang Tsunami dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika II di Jakarta.
Diketahui, Yusril beberapa kali memimpin delegasi Republik Indonesia ke persidangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas dan mensahkan berbagai Konvensi Internasional, antara lain UN Convention on Transnational Organized Crime di Palermo, Italia, dan UN Convention Against Corruption di Markas PBB di New York. Yusril juga pernah menjadi President dari Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) yang bermarkas di New Delhi, India.
Dalam politik, Yusril ditunjuk menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang ketika partai itu berdiri di awal Reformasi pada tanggal 17 Juli 1998. Pada 26 April 2015, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang di Muktamar IV PBB di Puncak, Jawa Barat. Ia terpilih untuk sekali lagi secara aklamasi dalam Muktamar V PBB yang diadakan di Tanjungpandan, Belitung tahun 2020.
Dalam Pendidikan, Yusril meneruskan tradisi kecendikiawanan Melayu dari keluarganya yang mendalami filsafat, agama, hukum, seni dan kesusasteraan. Setelah menamatkan SMA Perguruan Islam Belitung di tempat kelahirannya, Yusril melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Tata Negara dan Fakultas Sastra (kini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya) Universitas Indonesia Jurusan Filsafat.
Yusril mendalami filsafat hingga jenjang S3 di Program Pascasarjana Filsafat FIB UI. Ia juga pernah mengikuti program pascasarjana bidang filsafat pada Graduate School of Humanities and Social Sciences, University of the Punjab di Lahore, Pakistan dan memperoleh gelar Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik dari Universiti Sains Malaysia di Penang, Malaysia (1993). Ia dikukuhkan menjadi Guru Besar (Profesor) Hukum Tata Negara Universitas Indonesia pada tahun 1998.
(saw/saw)
Saksikan video di bawah ini:
