Di Tangan Jokowi RI Punya 4 Provinsi Baru, Bagaimana di Era Prabowo?

Jakarta, CNBC Indonesia- Dalam helai peta yang terus berkembang, Indonesia mengukir cerita baru di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Provinsi-provinsi baru bermunculan, terutama di tanah Papua yang selama ini terpencil, menjelma menjadi tempat lahirnya babak baru pembangunan.

Tambahan ini bukan sekadar perubahan garis di peta, melainkan harapan untuk mempercepat kesejahteraan dan memperkuat identitas daerah yang kerap terpinggirkan

Selama pemerintahan Jokowi, empat provinsi baru muncul, membawa Indonesia dari 34 menjadi 38 provinsi. Langkah ini dianggap sebagai bentuk nyata desentralisasi dan otonomi daerah, yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Potensi penambahan provinsi di era kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi salah satu isu menarik yang perlu dipantau.

Jika Prabowo melanjutkan kebijakan pemerataan dan desentralisasi seperti di era Jokowi, bukan tidak mungkin akan ada tambahan provinsi, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam.

Beberapa wilayah yang kerap diusulkan menjadi provinsi baru, seperti Madura dan Kepulauan Nias, mungkin akan kembali menjadi pembahasan dalam agenda pemerintah

Namun, tidak dapat dipungkiri, penambahan provinsi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga membutuhkan kesiapan anggaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Di era Prabowo nanti, tantangan besar adalah bagaimana memastikan bahwa pemekaran tidak sekadar menambah provinsi, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

1. Nanggroe Aceh Darussalam (Ibu kota: Banda Aceh)

2. Sumatra Utara (Ibu kota: Medan)

3. Sumatra Barat (Ibu kota: Padang)

4. Riau (Ibu kota: Pekanbaru)

5. Kepulauan Riau (Ibukota: Tanjung Pinang)

6. Jambi (Ibu kota: Jambi)

7. Bengkulu (Ibu kota: Bengkulu )

8. Sumatra Selatan (Ibu kota: Palembang)

9. Kepulauan Bangka Belitung (Ibu kota: Pangkal Pinang)

10. Lampung (Ibu kota: Bandar Lampung)

11. Banten (Ibu kota: Serang)

12. DKI Jakarta (Ibu kota: Jakarta)

13. Jawa Barat (Ibu kota: Bandung)

14. Jawa Tengah (Ibu kota: Semarang)

15. DI Yogyakarta (Ibu kota: Yogyakarta)

16. Jawa Timur (Ibu kota: Surabaya)

17. Bali (Ibu kota: Denpasar)

18. Nusa Tenggara Barat (Ibu kota: Mataram)

19. Nusa Tenggara Timur (Ibu kota: Kupang)

20. Kalimantan Barat (Ibu kota: Pontianak)

21. Kalimantan Tengah (Ibu kota: Palangka Raya)

22. Kalimantan Selatan (Ibu kota: Banjarbaru)

23. Kalimantan Timur (Ibu kota: Samarinda)

24. Kalimantan Utara (Ibu kota: Tanjung Selor)

25. Sulawesi Utara (Ibu kota: Manado)

26. Sulawesi Tengah (Ibu kota: Palu)

27. Sulawesi Selatan (Ibu kota: Makassar)

28. Sulawesi Barat (Ibu kota: Mamuju)

29. Sulawesi Tenggara (Ibu kota: Kendari)

30. Gorontalo (Ibu kota: Gorontalo)

31. Maluku (Ibu kota: Ambon)

32. Maluku Utara (Ibu kota: Sofifi)

33. Papua (Ibu kota: Jayapura)

34. Papua Barat (Ibu kota: Manokwari)

35. Papua Tengah (Ibu kota: Nabire)

36. Papua Pegunungan (Ibu kota: Jayawijaya)

37. Papua Selatan (Ibu kota: Merauke)

38. Papua Barat Daya (Ibu kota: Sorong)

Penambahan provinsi selama era Jokowi telah memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Papua, namun juga menghadirkan tantangan baru. Sementara itu, kebijakan serupa di era Prabowo masih menjadi teka-teki. Apakah Prabowo akan menambah provinsi baru atau fokus pada penguatan provinsi yang ada? Hanya waktu yang bisa menjawab, namun arah kebijakan desentralisasi tetap akan menjadi perhatian utama dalam pemerintahan mendatang.

CNBC Research Indonesia

(emb/dce)