3 weeks ago
11
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, di awal masa jabatannya telah melontarkan setidaknya tujuh gebrakan baru yang menjadi perhatian.
Sebagai informasi, Prabowo telah mengambil sumpah jabatan pada Minggu (20/10/2024) dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR/MPR.
"Saya Prabowo Subianto dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan UUD kita, untuk menjalankan semua UU semua peraturan yang berlaku untuk berbakti kepada negara dan bangsa," ungkapnya.
"Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya," tegas Prabowo.
Berikut ini tujuh gebrakan Prabowo di awal masa jabatannya.
1. 3 Wamen di 3 Kementerian
Total ada 56 wakil menteri (wamen) yang akan mengisi Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Dari sejumlah kementerian yang ada, sebanyak tiga kementerian akan diisi oleh tiga orang wamen. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ada satupun kementerian yang memiliki tiga wamen.
Pertama, Kementerian Keuangan akan diisi oleh tiga orang wamen yang akan membantu Sri Mulyani sebagai Menteri. Mereka adalah Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu.
Kedua, Kementerian Luar Negeri. Tiga orang wamen yang akan menbantu Sugiono sebagai Menteri adalah M. Anis Matta, Arrmanatha Nasir, dan Arif Havas Oegroseno.
Ketika Kementerian BUMN. Tiga orang wamen yang akan membantu Erick Thohir sebagai Menteri adalah Kartika Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma'ruf, dan Dony Oskaria.
2. 4 Kementerian Langsung di Bawah Presiden
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024 terdapat 48 kementerian.
Jika dilihat lebih rinci, terdapat tujuh Kemenko yang membawahi 37 kementerian. Artinya terdapat empat kementerian yang tidak berada di bawah Kemenko.
Kementerian tersebut antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Dari empat kementerian tersebut, tiga diantaranya merupakan gebrakan Prabowo untuk membuatnya langsung di bawah Presiden, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kementerian Sekretariat Negara.
Sementara Kementerian Bappenas per 2014 sudah tidak berada di bawah Kemenko Perekonomian dan hingga saat ini juga langsung di bawah Presiden.
3. 6 Juta Utang Petani & Nelayan Akan Dihapus
Prabowo akan menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan yang pernah berutang tapi tidak sanggup membayarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.
"Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tandatangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK," kata Hashim dikutip Kamis (24/10/2024).
Utang yang tetap ditagih ini berdampak pada 6 juta petani dan nelayan yang terpaksa meminjam uang ke pinjol dan rentenir.
Ke depan, dengan ditekennya Perpres, nantinya 6 juta petani dan nelayan dapat kembali meminjam lagi dari bank, bukan rentenir atau pinjol.
4. Program Kerja Kementerian Diawasi BPPIK
Prabowo telah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK). Aris Marsudiyanto dipercayakan sebagai Kepala BPPIK.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta kemarin, Prabowo menjelaskan pentingnya badan ini untuk mendukung pembangunan.
"Saya tambah Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi khusus tugasnya memonitor semua program dan proyek yang kita lancarkan," ungkap Prabowo dikutip Kamis (23/4/2024).
Prabowo akan meluncurkan banyak program dengan kebutuhan anggaran besar. Dirinya tak mau uang yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut malah jadi sia-sia.
"Bukan saya ingin mencampuri kerja kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu dimana ada bottle neck kita atasi," terangnya.
5. Makan Bergizi Gratis (MBG): Program Unggulan
Prabowo punya ambisi besar tentang keberhasilan program MBG bagi seluruh anak sekolah di Indonesia.
Bahkan ia sampaikan untuk para menteri yang tidak bersedia mendukung programnya diminta keluar dari jajaran kabinetnya. Prabowo menganggap, program MBG sangat strategis untuk menghilangkan kelaparan di tanah air.
"Saya pertaruhkan kepimpinan saya bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis, yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin," tegas Prabowo, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Istana Negara, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
"Program makan bergizi, kepala badan gizi nasional dan semua K/L untuk siapkan segera. Kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan," ucap Prabowo.
Berikut ini lima fakta terbaru persiapan pelaksanaan MBG di Indonesia:
6. RI Siap Jadi Anggota BRICS
Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. BRICS sendiri adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (Afsel/South Africa) dan secara kolektif menyumbang seperlima dari perdagangan global.
Hal ini terlihat dalam postingan terbaru @BRICSInfo pada media sosial X, Kamis (24/10/2024). "Baru saja: BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra," tulisnya.
Namun status RI di sini bukan sebagai anggota tetap. Sebagai informasi, mitra BRICS tidak memiliki hak suara dalam urusan blok, dan tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dari blok tersebut.
Tidak puas hanya menjadi mitra, Prabowo menginginkan agar Indonesia masuk menjadi salah satu anggota tetap BRICS. Alasannya, untuk menjaga prinsip gerakan non blok yang dianut Indonesia.
"Kalau BRICS kan itu salah satu dari arahan presiden kita, karena jelas dalam pidatonya non blok, maka semua blok juga kita monitor dan kita jajaki," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Airlangga beberapa waktu lalu juga sempat menekankan bahwa BRICS penting untuk dijajaki karena menjadi salah satu blok ekonomi yang berisi negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia. Selain itu, keputusan untuk menjajaki bergabung dengan BRICS tak akan mengganggu fokus pemerintah untuk bergabung dengan OECD.
7. Kinerja Jelek Menteri Siap-Siap Diganti
Prabowo Subianto akan mengevaluasi para menteri dan wakil menteri (wamen) dalam 6 bulan ke depan. Konsekuensinya bisa diganti oleh Presiden Prabowo, bila kinerjanya tak baik.
"Setelah Maret-April (2025) tiap Menteri dan Wamen akan dievaluasi, kalau 6 bulan pertama kurang efisien, korup, kurang bersemangat, lelah, kurang tenaga, bisa ngerti akan dievaluasi, dia (Prabowo) orangnya tegas, banyak yang tahu," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).
CNBC INDONESIA RESEARCH
(rev)
Saksikan video di bawah ini:
