2 months ago
26
Jakarta, CNBC Indonesia - Stunting masih menjadi persoalan besar bagi Indonesia. Kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk swasta, perlu terus dilakukan dalam menekan angka prevalensi ataupun angka stunting nasional.
Besarnya persoalan stunting di Indonesia terlihat dari angka prevalensi yang masih tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukkan angka prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 21,6% pada 2022, dari 24,4% pada 2021.
Meski menurun, angka ini masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni kurang dari 20%.
Pemerintah sendiri menargetkan angka prevalensi stunting bisa diturunkan menjadi 14% pada 2024.
Jika ditelisik lebih dalam lagi, dari 33 provinsi di Indonesia ternyata 17 diantaranya masih memiliki prevalensi stunting di atas capaian nasional. Lima provinsi yang mengalami stunting tertinggi ada provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat (NTB), Aceh, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah.
Di sisi lain, yang berhasil capai target prevalensi stunting oleh Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) nasional hanya ada dua provinsi, yakni DKI Jakarta dan Bali masing-masing sebesar 14,8% dan 8%.
Tak hanya stunting, anak Indonesia juga banyak yang memiliki berat badan di bawah umurnya. Prevalensi underweight (kondisi ketika berat badan anak rendah dibandingkan dengan umurnya) dan wasting meningkat kondisi ketika berat badan anak rendah dibandingkan dengan tinggi badannya).
Data SSGI 2022 menunjukkan angka anak underweight di Indonesia naik menjadi 17,1% dan angka wasting menembus 7,1%.
Stunting menjadi persoalan besar karena bisa menimbulkan kerugian dalam jangka panjang. Di antaranya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah hingga persoalan kesehatan.
Foto: Kementerian Kesehatan
Kondisi gizi balita Indonesia
Berdasarkan hasil riset Bank Dunia memperkirakan kerugian akibat stunting mencapai 3 - 11% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
Dengan nilai PDB Indonesia pada 2023 sebesar Rp 20.892,4 triliun, maka kerugian ekonomi akibat stunting diperkirakan mencapai Rp626,77 triliun-Rp2.299 triliun per tahun.
Stunting merujuk pada kondisi tinggi anak yang lebih pendek dari tinggi badan seumurannya lantaran kekurangan gizi dalam waktu lama pada masa 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Ketika seorang anak menderita stunting, dalam tumbuh kembangnya menjadi dewasa akan lebih rentan mengalami kegemukan sehingga rentan terhadap serangan penyakit seperti jantung, stroke, diabetes, hingga gagal ginjal.
Jika dampak tersebut berlarut-larut, stunting bisa menjadi penghambat bagi bonus demografi Indonesia.
Kekurangan gizi pada anak-anak saat ini bisa membuat kualitas SDM semakin menurun. Padahal, skor Human Capital Index (HCI) saat ini masih di angka 0,50%. Angka ini menunjukkan produktivitas dari setiap anak yang lahir hanya mencapai 50% dari kapasitas idealnya.
"Anak yang kurang gizi pada saat tumbuh akan menjadi tenaga kerja yang kurang produktif sehingga produktivitas terganggu. Kualitas SDM tidak bisa tumbuh di angka maksimalnya," ujar Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pungkas Bahjuri Ali kepada CNBC Indonesia
Merujuk Kementerian Kesehatan, pencegahan stunting yang lebih tepat harus dimulai dari hulu yaitu sejak masa kehamilan sampai anak umur 2 tahun atau 1000 hari pertama kehidupan.
Pemantauan pertumbuhan terhadap bayi harus dilakukan setiap bulan agar diketahui tumbuh kembangnya. Kesehatan ibu hamil juga harus diperhatikan.
Terlebih, banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan zat besi atau anemia. Data Survei Kesehatan Indonesia menyebut prevalensi anemia pada ibu hamil usia 25-34 tahun mencapai 31,4%.
"Cikal bakal semua yang menentukan ada di 1.000 hari pertama. Pastikan gizi ibu hamil cukup. Kalau ibunya kurang gizi atau anemia maka bayi yang dikandung sel otak bisa berkurang dan pas lahir juga bisa bertubuh pendek," ujar ahli gizi sekaligus dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan KeperawatanUniversitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) Toto Sudargo kepada CNBC Indonesia.
Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah menyasar pada lima pilar.
Pilar pertama adalah komitmen, pilar kedua adalah pencegahan stunting, pilar ketiga harus bisa melakukan konvergensi, pilar keempat menyediakan pangan yang baik, dan pilar kelima melakukan inovasi terobosan dan data yang baik.
Persoalan Stunting di Kabupaten Tangerang
Pemerintah daerah Kabupaten (pemkab) Tangerang, Banten, mengklaim kasus angka stunting turun menjadi 5.200 pada 2023, dari sebelumnya 9.200 pada 2022 dan 16.100 kasus pada 2021.
Angka keluarga berisiko stunting di Kabupaten Tangerang juga menurun menjadi 51.938 pada 2024 dari 77.608 kasus pada 2023 atau berkurang 25. 670 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Tangerang dr Achmad Muchlis mengatakan angka stunting sempat melonjak. Kondisi ini membuat pemkab meluncurkan beragam program dan menggandeng stakeholder untuk mengurangi stunting.
"Angkanya sempat naik dan akhirnya pak Bupati berkeinginan menurunkan itu. Jadi ada satu gerakan bersama atasi kemiskinan ekstrem dan atasi stunting," tutur Muchlis kepada CNBC Indonesia.
Foto: Dinas Kesehatan Kab Tangerang
Pekrembangan stunting di Kab Tangerang
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang menunjukkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang bila dihitung dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) memang sempat melonjak ke 23,3% pada 2021 sebelum turun ke 21,1% pada 2022.
Sementara itu, berdasarkan ePPGM atau elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat menunjukkan stunting kini ada di angka 2,7% pada 2023. Angka ePPGM merujuk pada banyaknya balita yang ditimbang di Posyandu. Sementara itu, SSGI adalah survei nasional yang dilakukan untuk mengetahui status gizi balita di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Litbangkes.
Sejumlah program kemudian diluncurkan seperti Gebrak Tegas yakni Gebrakan Bersama Atasi Kemiskinan dan Stunting. Kepala dinas hingga pemerintah di semua level juga diterjunkan untuk mengurangi stunting.
"Kita memantau agar balita mau ke Posyandu sehingga ada kenaikan kunjungan sampai 80%. Kita mereka meminta bantuan lurah agar meminta ibu datang ke Posyandu atau mendatangi langsung rumah," imbuhnya.
Langkah ini diperlukan untuk mengetahui status gizi balita di Kabupaten Tangerang, termasuk yang underweight dan mengalami gizi buruk.
"Jadi karena kita sudah punya data intervensi maka lebih mudah. Stunting harus ditangani dokter spesialis. Kami dibantu 20 dokter spesialis untuk mengatasi stunting di 29 kecamatan dan 44 puskesmas," ujarya.
Menggandeng Swasta untuk Menekan Stunting
Dalam upaya menekan stunting, pemda Kabupaten Tangerang juga menggandeng pihak swasta, salah satunya adalah PIK2.
Keperdulian tersebut kemudian diwujudkan dalam Program Pencegahan dan Pengentasan Stunting "Si Melon" (Masyarakat sEhat berkaLa menuju zerO stuNting).
Program "Si Melon" sekaligus menjadi Pilot Project Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana di Kabupaten Tangerang.
PIk2 sudah aktif dalam program penanganan stunting sejak 2021 dengan memfokuskan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif yang dijalankan secara konvergen. Upaya pencegahan dilakukan di wilayah terdekat dari aktivitas perusahaan yakni di Kecamatan Teluknaga.
Program tersebut menyasar ibu hamil (bumil), bayi berusia di bawah dua tahun (baduta), hingga balita.
Muchlis menjelaskan PIK2 sendirilah yang sangat aktif dan berinisiatif untuk membantu pemerintah menekan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
Selain si Melon, Pengelola Kawasan Pantai Indah Kapuk tersebut meluncurkan program lain untuk menekan angka stunting secara lebih luas. Di antaranya melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) hingga pembangunan jamban.
"Mereka selalu siap dan terbuka. Mereka bahkan tanya lagi di mana lagi yang kami bisa bantu. Bukan kami yang menodong, mereka sendiri yang mengajukan diri," jelas Muchlis.
Muchlis menjelaskan kerja saja PIK2 dan Pemkab Tangerang dalam menekan angka stunting akan terus berlanjut. Pasalnya, PIk2 dan pemda memahami sepenuhnya jika pengurangan stunting harus dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus.
"Mereka sudah menjanjikan program tiap tahun seperti membangun jamban air bersih," ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan 24 lokasi khusus (lokus) penurunan angka kasus stunting di Kabupaten Tangerang pada 2025. Lokus tersebut dinilai perlu intervensi penanganan stunting di 11 kecamatan.
Pada 16 Juni 2022, PIK2 meluncurkan "Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Lokus Stunting Kecamatan Teluknaga" di Marketing Gallery PIK 2.
Program ini menyasar empat desa yakni Desa Muara, Desa Lemo, Desa Tegal Angus, dan Desa Pangkalan yang menyasar pada anak usia di bawah dua tahun yang termasuk kategori stunting, ibu hamil anemia dan kurang energi kronis yang merupakan kelompok rentan terhadap persoalan kesehatan dan gizi.
Sejumlah program PIK2 dalam penanganan stunting, di antaranya adalah:
1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Pemberian Makanan Tambahan berupa olahan Ikan yaitu nugget ikan dan ikan ungkep serta telur untuk menambah protein peserta sasaran. PMT ini diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak dengan jumlah 1 telur/hari, 7-8 ekor lele/minggu, dan 1 pack nugget/ minggu.
PMT sudah dilakukan di lima desa dengan total sasaran hingga kini 359 orang yang diberikan makanan tambahan setiap hari.
2. Pemberian susu untuk ibu hamil
3. Optimalisasi Posyandu
4. Pemberian air minum bersih sebanyak 1,5 liter per hari
5. Pembangunan jamban sehat
6. Pelatihan kader kesehatan selaku pemberi layanan intervensi gizi
7. Bantuan alat ukur antropometri agar berat badan balita terukur dengan akurat
8. Budidaya ikan
9. Pelatihan mengolah ikan
10. Pemberdayaan agen telur dan susu
(mae/mae)
