Mau Tiru Vietnam atau Singapura, Berapa Upah Minimum yang Layak di RI?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan pandangan mendalam terkait tantangan kebijakan upah minimum provinsi (UMP).

Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF, Yassierli menjelaskan, kebijakan penetapan UMP tidak sesederhana sekadar angka. Prosesnya melibatkan diskusi intensif antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Menurutnya, pendekatan yang digunakan harus mencakup inflasi, produk domestik bruto (PDB), dan kebutuhan hidup layak (KHL).

"Kami ingin memastikan kebijakan UMP tidak hanya menjadi beban bagi industri, tetapi juga mencerminkan kesejahteraan pekerja," katanya, dikutip Rabu (4/12/2024).

Yassierli menekankan, peran kementeriannya bukan sekadar Ministry of Labour, melainkan Ministry of Manpower yang memiliki visi besar.

"Ketika berbicara Ministry of Labour, fokusnya sering hanya pada UMP. Tetapi kami punya mimpi besar untuk menjadikan Ministry of Manpower sebagai katalis pertumbuhan tenaga kerja yang produktif dan inovatif," ungkapnya.

Lantas, berapa seharusnya upah minimum di Indonesia? Jika mengacu pada produktivitas dan kesejahteraan pekerja sebagaimana disampaikan Menaker.

Dalam kesempatan sama, Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyoroti dilema antara tuntutan UMP sebesar Rp7 juta dan kenyataan ekonomi yang dihadapi industri. Pertanyaannya sederhana namun kritis: apakah kenaikan UMP hingga angka tersebut realistis dan berkelanjutan.

Dia menyoroti bagaimana kebijakan upah selalu memicu "bentrok menahun" antara pengusaha dan pekerja. Dia mencontohkan bagaimana APINDO yang mengkritik dan beralasan kebijakan upah di Indonesia yang diklaim lebih tinggi dari Vietnam. Padahal, kata Rokhmin, Vietnam memiliki kebijakan gaji murah didukung kebijakan subsidi untuk perumahan dan makanan. 

"Jadi gaji murah di Vietnam itu benar-benar take home pay. Itu breakthrough untuk solusi sekarang yang sudah puluhan tahun kita nggak pernah solved, yaitu pertentangan pengusaha yang maunya rendah dan buruh minta gajinya meningkat," ujar Rokhmin, dikutip Rabu (4/12/2024).

"Garis kemiskinan kita itu terlalu rendah, hanya Rp582 ribu per orang per bulan. Padahal definisi kemiskinan lain sejumlah uang untuk cukup memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang sesuai realitas adalah US$3,2 per orang per hari, that's define by World Bank. Jadi harusnya garis kemiskinan kita itu Rp1,5 juta. Nah kalau itu, maka kalau bapak mau sejahtera dan produktif, upah minimum kita itu Rp7 juta. Otherwise akan terus dilema," ujarnya.

Sementara itu, jika mengulik data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Rata-rata gaji pekerja Indonesia pada Februari 2024 tercatat Rp3,04 juta, jauh di bawah usulan Rokhmin yang Rp7 juta. Perbedaan antarsektor juga mencolok, dengan rata-rata gaji sektor jasa keuangan mencapai Rp5,15 juta, sedangkan sektor pertanian hanya Rp2,23 juta.

Yassierli menyebut, pengangguran, lapangan kerja, dan kebijakan lintas kementerian harus ditangani secara holistik, bukan hanya di tingkat hilir. Sebagai seorang profesor dengan keahlian di bidang human factor engineering, Yassierli menegaskan pentingnya memperluas horizon dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.

Dia memaparkan rencana strategis kementeriannya untuk menjadikan tenaga kerja sebagai komponen substansial dalam mendukung pertumbuhan perusahaan yang kuat dan inovatif. Ia menyoroti rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia, yang masih berada di bawah rata-rata ASEAN, sebagai tantangan utama menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memprioritaskan peningkatan keterampilan (upskilling) melalui kurikulum yang relevan dengan kebutuhan mega proyek pemerintah.

Yassierli juga menyebut pentingnya mencontoh Vietnam, yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi 7% dengan fokus pada pelatihan vokasional.

Untuk mendukung ini, ia mengungkapkan rencana strategis tahun 2025 berupa gerakan peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang akan dieksekusi mulai dari pusat hingga daerah melalui Peraturan Presiden. Fokus utamanya adalah pelatihan vokasional dan profesional yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar global.

Selanjutnya, Yassierli mengaku, juga akan melakukan perubahan kebijakan pengupahan di masa depan. Langkah itu, ujarnya, dimulai dari mengkaji kembali definisi upah minimum dan konsep kebutuhan hidup layak. Dia berharap, langkah itu bisa diimplementasikan untuk penetapan upah tahun 2026 nanti.

Perbandingan dengan Negara ASEAN

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, gaji minimum di Indonesia memang bisa dikatakan bukan yang terendah. Ini mengacu Satudata Kemnaker yang mencatat, nilai rata-rata upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 adalah Rp3.113.359,85.

Sementara, Vietnam memiliki gaji minimum sebesar Rp2,19 juta.

Namun, jika dibandingkan produktivitas, pekerja di Indonesia memang di bawah Vietnam. Menurut Yassierli, produktivitas pekerja di Indonesia memang masih di bawah Vietnam. Bahkan, Vietnam mengalahkan China.

Sepanjang tahun 2015-2021, pertumbuhan produktivitas pekerja di Vietnam mencapai 6,8%, China 5,5%, sementara Indonesia hanya 2,6%.

Di sisi lain, Singapura menetapkan gaji minimum yang tidak secara langsung diatur pemerintah, tetapi rata-rata gaji pekerjanya mencapai Rp39 juta per bulan di tahun 2024, hampir 13 kali lipat gaji rata-rata di Indonesia. Sebagai catatan, angka ini diperoleh dengan setara kurs Rp11.963 per dolar Singapura pada Oktober 2024.

Perbedaan besar dalam tingkat UMP di negara-negara ASEAN dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk produktivitas tenaga kerja, investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, serta iklim bisnis. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan, "Indonesia memiliki tantangan rendahnya pendidikan tenaga kerja, dengan 53,42% hanya berpendidikan SMP ke bawah." Hal ini berdampak pada produktivitas yang masih tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Selain itu, struktur ekonomi yang didominasi sektor informal 57,95% pekerja berada di sektor ini membuat daya tawar pekerja terhadap upah relatif rendah. Padahal, negara seperti Vietnam telah berhasil mengintegrasikan pelatihan vokasi dengan kebutuhan industri, sehingga pekerjanya lebih produktif dan berdaya saing.

Dilema Industri dan Pekerja

Peningkatan UMP menjadi Rp7 juta tentu menjadi harapan pekerja, tetapi bagi industri ini dapat menjadi beban yang sulit diatasi. Rokhmin menyebut, "Bentrok antara perusahaan dan pekerja terkait UMP adalah masalah puluhan tahun." Yassierli mengusulkan agar solusi tidak hanya bertumpu pada UMP, tetapi juga melalui upah sektoral dan insentif dari pemerintah untuk membantu industri menyesuaikan diri.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya fleksibilitas, seperti pemberian pengecualian bagi industri tertentu yang belum mampu memenuhi standar UMP tinggi. "Kami sedang mendiskusikan pengecualian legal seperti apa yang memungkinkan tanpa melanggar hak pekerja," tambah Yassierli.

Indonesia dapat belajar dari Vietnam dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dengan mengintegrasikan program hybrid reskilling dan upskilling, tenaga kerja Indonesia dapat dipersiapkan untuk sektor hijau, digital, dan ketahanan pangan. Program seperti Kartu Prakerja juga dapat dimaksimalkan untuk memperluas akses pelatihan.

Di sisi lain, roadmap ketenagakerjaan yang saat ini sedang dikonsolidasikan lintas kementerian perlu segera diselesaikan untuk menjawab tantangan ekonomi global yang tidak menentu. Koordinasi ini, sebagaimana disebutkan Yassierli, menjadi kunci untuk menciptakan transformasi tenaga kerja yang berdaya saing dan sejahtera.

Lalu, apakah UMP Indonesia seharusnya Rp7 juta?

Jawabannya tergantung pada keseimbangan antara kebutuhan pekerja untuk hidup layak dan kemampuan industri untuk bertahan. Peningkatan UMP harus didukung oleh strategi peningkatan produktivitas, investasi pada pendidikan vokasi, dan kebijakan insentif yang terkoordinasi. Tanpa langkah-langkah tersebut, target Rp7 juta mungkin hanya menjadi harapan yang sulit terwujud.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)