2 weeks ago
10
Jakarta, CNBC Indonesia - Israel dan kelompok militan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan senjata mulai hari ini, Minggu (19/1/2025), pukul 08.30 GMT atau 13.30 WIB.
Kesepakatan yang dimediasi Qatar ini bertujuan untuk melunakkan konflik di Gaza yang telah berlangsung selama 15 bulan.
Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang, Israel telah melakukan aksi genosida besar-besaran yang merenggut lebih dari 46.700 nyawa warga Palestina.
Dikutip dari Arab News, tahap pertama perjanjian gencatan senjata melibatkan pembebasan 737 tahanan Palestina, ditukar dengan 33 tahanan Israel.
Turkiye Today melaporkan proses gencatan senjata akan berlangsung selama 42 hari, dibagi menjadi tujuh tahap. Pada setiap tahap, 3-4 sandera Israel dan tahanan Palestina akan dibebaskan.
Tahanan Israel-Palestina yang Bebas
Hamas setuju untuk membebaskan perempuan dan warga lanjut usia terlebih dahulu. Dua sumber yang dekat dengan Hamas menyebutkan, kelompok sandera pertama yang dibebaskan terdiri dari 3 tentara wanita Israel.
3 nama pertama dalam daftar yang diperoleh AFP dari 33 sandera yang akan dibebaskan pada tahap pertama adalah perempuan di bawah 30 tahun yang tidak sedang menjalani wajib militer pada hari serangan Hamas.
Juru bicara Kementerian Kehakiman Noga Katz mengatakan jumlah akhir tahanan yang akan dibebaskan pada pertukaran pertama akan bergantung pada jumlah sandera hidup yang dibebaskan oleh Hamas.
Sebelumnya, Israel telah menerbitkan daftar 95 tahanan Palestina, mayoritas perempuan, yang akan dibebaskan sebagai ganti tawanan Israel di Gaza.
Di antara mereka yang masuk dalam daftar tersebut adalah Zakaria Zubeidi, ketua sayap bersenjata partai Fatah pimpinan Presiden Palestina Mahmud Abbas.
Zubeidi melarikan diri dari penjara Gilboa Israel bersama lima warga Palestina lainnya pada tahun 2021, yang memicu perburuan selama berhari-hari, dan dipuji oleh warga Palestina sebagai pahlawan.
Selain itu juga Khalida Jarar, seorang anggota parlemen sayap kiri Palestina yang beberapa kali ditangkap dan dipenjarakan oleh Israel.
Jarar adalah anggota terkemuka Front Populer untuk Pembebasan Palestina, sebuah kelompok yang ditetapkan sebagai "organisasi teroris" oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Ditahan pada akhir Desember di Tepi Barat, wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak tahun 1967, pria berusia 60 tahun ini ditahan sejak saat itu tanpa tuduhan.
Bantuan Kemanusiaan
Salah satu poin kesepakatan juga memenuhi kebutuhan kemanusiaan di Gaza, memastikan pengiriman bantuan tanpa hambatan, dan memfasilitasi kembalinya warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal ke rumah mereka.
Perincian lebih lanjut mengenai perjanjian tahap kedua dan ketiga akan menyusul selesainya tahap awal.
Komisi Tahanan dan Pembebasan Palestina melaporkan Israel saat ini menahan 10.400 warga Palestina, termasuk 600 orang yang menjalani hukuman seumur hidup.
Israel Masih akan Serang Gaza
Pejabat Qatar mengumumkan perjanjian gencatan senjata pada 15 Januari 2025. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengonfirmasi bahwa kabinet telah menyetujui persyaratan tersebut.
Di sisi lain, Netanyahu mengaku mendapat jaminan dari Presiden terpilih AS Donald Trump dan Presiden AS Joe Biden yang mendukung serangan lanjutan Israel jika perundingan gencatan senjata tahap kedua gagal, menurut laporan surat kabar Yediot Ahronot.
"Kami telah menerima jaminan tegas dari kedua presiden, Biden dan Trump, bahwa jika negosiasi pada perjanjian tahap kedua gagal dan Hamas tidak menerima tuntutan keamanan kami, kami akan kembali melakukan pertempuran sengit dengan dukungan AS," kata Netanyahu.
Alasan Ekonomi di Balik Gencatan Senjata Israel-Hamas
Penghentian perang untuk sementara bakal berdampak positif terhadap ekonomi di kawasan tersebut.
Perdamaian ini sendiri terjadi saat ekonomi Israel masih terus di bayang-bayangi peperangan negara itu dengan Gaza. Dalam laporan OECD Economic Outlookyang dirilis bulan lalu, perang akan makin membebani aktivitas dan defisit fiskal yang sudah besar.
Di sisi lain, deeskalasi yang cepat dapat melepaskan permintaan yang terpendam. Perdamaian antara Israel dan Gaza juga pun diramalkan memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini mengalami defisit.
"Normalisasi parsial dalam lingkungan bisnis diasumsikan memungkinkan peningkatan ekspor dan konsumsi swasta mulai pertengahan tahun 2025," tulis laporan OECD, dikutip Kamis (16/1/2025).
Kondisi ekonomi Israel sangat terdampak oleh konflik. Peningkatan tajam dalam aktivitas militer telah mendorong permintaan pemerintah meningkat lebih dari seperlima dari level sebelum perang pada paruh kedua tahun 2024.
Selain itu, pembatasan pekerja Palestina untuk masuk bekerja ke Israel telah membebani Negeri Yahudi itu.
"Kekurangan tenaga kerja yang terus-menerus dalam konstruksi telah membatasi investasi. Beberapa pekerja asing baru (0,4% dari lapangan kerja) telah memasuki Israel sejak izin kerja ditangguhkan untuk warga Palestina (4% dari lapangan kerja sebelum perang)." tulis laporan tersebut.
Berdasarkan data dari Trading Economics, Produk Domestik Bruto (PDB) Israel hingga kuartal III-2024 mencapai 3,8%. Angka ini juga masih bersifat proyeksi kedua.
Namun berdasarkan analisis OECD, proyeksi PDB Israel pada 2024 dipangkas menjadi 1,9%, dari sebelumnya diproyeksikan tumbuh 3,3%. Namun, PDB Israel pada 2025 dan 2026 diproyeksikan tumbuh 2,4% dan 4,6%.
Pengeluaran militer membuat permintaan pemerintah tetap tinggi. Normalisasi parsial dalam lingkungan bisnis diasumsikan memungkinkan peningkatan ekspor dan konsumsi swasta mulai pertengahan 2025.
Kekurangan tenaga kerja menghambat konstruksi dan memicu tekanan harga. Risiko tampak besar seperti meningkatnya konflik akan semakin membebani aktivitas dan defisit fiskal yang sudah besar. Di sisi lain, de-eskalasi yang cepat dapat melepaskan permintaan yang terpendam.
Kebijakan fiskal harus mengambil tindakan untuk terus mengurangi defisit di tahun-tahun mendatang. Peningkatan pendapatan diperlukan untuk mendanai pengeluaran pertahanan yang terus meningkat sambil memfokuskan pengeluaran pada bidang-bidang utama, termasuk penelitian, pendidikan, dan investasi publik.
Kebijakan moneter harus tetap ketat untuk memastikan inflasi kembali ke kisaran target. Kedatangan pekerja asing dalam jumlah besar dan pembukaan kembali izin kerja bagi warga Palestina akan mengurangi kekurangan tenaga kerja.
Sementara di Palestina, data dari Trading Economicsmenunjukkan bahwa PDB-nya per kuartal III-2024 mencapai minus 31%. Namun, Bank Dunia (World Bank) memperkirakan bahwa ekonomi Palestina akan mengalami penurunan PDB riil sebesar 17-26% pada 2024, karena konflik yang telah berdampak serius pada semua sektor ekonomi di negara tersebut.
Selain itu, kombinasi kendala fiskal dan pembatasan yang diberlakukan oleh Israel menghambat akses terhadap layanan kesehatan, sehingga berdampak buruk pada masyarakat, terutama di Gaza.
"Selama lima tahun terakhir, perekonomian Palestina pada dasarnya mengalami stagnasi, dan diperkirakan tidak akan membaik kecuali kebijakan di lapangan diubah," kata Stefan Emblad, Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Gaza.
"Wilayah Palestina secara de facto telah berada dalam kesatuan pabean dengan Israel selama tiga puluh tahun, namun bertentangan dengan apa yang diharapkan ketika perjanjian ditandatangani, perbedaan antara kedua perekonomian terus melebar, dengan pendapatan per kapita di Israel hampir 14-15. kali lebih tinggi dibandingkan di wilayah Palestina.
Bila melihat data di atas, gambaran ekonomi Israel dan Palestina memang seperti bumi dan langit alias 'jomplang'. Contohnya saja PDB Israel yang menyentuh US$ 520,86 miliar sementara Palestina hanya mencapai US$ 17,66 miliar.
Jika dirupiahkan dengan kurs saat ini US$ 1= Rp 16.200, maka PDB Israel mencapai Rp 8.438 triliun sementara Palestina hanya Rp 286,09 triliun.
PDB per kapita yang mencerminkan tingkat kesejahteraan warga sebuah negara juga timpang. PDB per kapita Israel mencapai Rp 706,32 juta per tahun sementara Palestina hanya Rp 87,32 juta.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(chd/chd)
