2 months ago
28
Jakarta, CNBC Indonesia - Baru sekitar seminggu sejak pelantikan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, tetapi sduah ada beberapa kebijakan yang jadi kontroversi.
Trump, yang pernah menjabat sebagai presiden AS periode 2017-2023, merupakan sosok yang penuh dengan skandal. Ia memiliki beragam aturan kontroversial selama menjabat, seperti tarif, reformasi pajak, kebijakan imigrasi, dan lainnya.
Dan kini, masuk ke periode Trump 2.0, sudah ada beberapa kebijakan yang menyorot perhatian publik. CNBC Indonesia merekap beberapa kebijakan yang sudah dilakukan Trump. Begini rinciannya :
1. Mengumumkan Darurat Energi Nasional
Bersamaan dengan pelantikannya, Trump menyatakan Darurat Energi Nasional. Trump kemudian menandatangani sejumlah eksekutif order yang menekankan pada kebijakan energi yang mendukung sektor minyak, gas, dan batu bara.
Salah satu langkah besar adalah membatalkan kebijakan iklim dari pemerintahan Obama, seperti Paris Agreement, yang bertujuan mengurangi emisi karbon global.. Trump juga memprioritaskan pengurangan pembatasan terhadap penggalian minyak dan gas alam, serta mendukung produksi energi fosil.
Meski disayangkan karena ini kontra terhadap prospek ESG, tetapi hal ini diharapkan bisa membuat harga minyak semakin murah sehingga inflasi akan menjinak yang nantinya bisa menjadi acuan bank sentral untuk menurunkan suku bunga.
2. Kebijakan Pro Kripto
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump juga kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan negeri Paman Sam sebagai pusat utama cryptocurrency dan kecerdasan buatan (AI) global.
Merujuk dalam pidato terbaru-nya di Word Economic Forus Kamis lalu (23/1/2024), Trump mengatakan niatnya untuk menciptakan lingkungan yang ramah regulasi bagi industri kripto.
Setelah pidato itu, sehari kemudian langkah nyata Trump terlihat dengan menandatangani perintah eksekutif, untuk membentuk kelompok kerja kripto.
Kelompok tersebut mendapat tugas untuk mengeksplorasi kemungkinan pembentukan cadangan nasional aset digital dan mengembangkan kerangka regulasi komprehensif untuk cryptocurrency.
Dipimpin oleh David Sacks, kelompok ini mencakup pemimpin dari Departemen Keuangan, Departemen Kehakiman, dan Komisi Sekuritas dan Bursa SEC
Selain itu, Trump juga melarang pembentukan mata uang digital bank sentral AS (CBDC) dan semakin menegaskan promosi kripto akan menjadi prioritas utama dalam agendanya, sesuai dengan janji kampanye.
3. Negosiasi Tarif Impor AS dari China Lebih Melunak
Pada Kamis kemarin (23/1/2025), Trump mengatakan bahwa dia membuat kesepakatan perdagangan yang adil (fair trade) dengan China.
Trump menyebut bahwa dia telah berbincang dengan Presiden China, Xi Jinping, sebelum dirinya resmi dilantik sebagai presiden AS. Percakapan antara kedua berjalan dengan baik dan bersahabat.
Trump mengatakan dirinya lebih memilih untuk tidak menerapkan tarif impor kepada China. Namun, Trump menekankan bahwa tarif impor merupakan alat yang luar biasa bagi AS untuk berkuasa atas China.
Pernyataan Trump tersebut muncul beberapa hari setelah dia mengatakan akan menerapkan tarif impor sebesar 10% bagi China per 1 Februari 2025, dengan alasan bahwa sang Naga Asia tersebut telah memasok narkotika ke AS melalui Kanada dan Meksiko.
Karena alasan itu, Trump mengeluarkan kebijakan tarif impor sebesar 25% bagi Kanada dan Meksiko.
Namun, karena negosiasi berjalan dengan baik, ancaman tarif impor bagi China pun mulai melunak dibandingkan penetapan tarif pada janji kampanye-nya.
4. Deportasi Warga Asing dari AS
Sejak kampanye, Trump telah menjanjikan tindakan keras terhadap imigrasi ilegal. Hal ini kemudian diambil langkah nyata setelah Ia menjabat dengan serangkaian tindakan eksekutif untuk merombak izin masuk ke wilayah AS.
Sehari setelah dilantik, Trump menandatangai perintah yang menetapkan "darurat nasional" di perbatasan selatan dan mengumumkan pengerahan lebih banyak pasukan ke wilayah perbatasan tersebut, serta berjanji untuk mendeportasi "orang-orang asing yang kriminal".
Diperkirakan ada 11 juta imigran tanpa dokumen resmi di AS pada saat ini.
Langkah nyata kemudian mulai terlihat dalam beberapa hari sejak Trump dilantik di mana otoritas di AS sudah menangkap ratusan imigran ilegal dan mendeportasi ratusan orang lainnya dalam operasi massal
Gedung Putih menyebut aksi deportasi massal tersebut menjadi yang terbesar dalam sejarah AS.
Dilansir AFP pada Jumat (24/1/2025), Gedung Putih mengumumkan bahwa sebanyak 538 imigran ilegal telah ditangkap oleh pemerintahan Trump, sedangkan ratusan imigran ilegal lainnya diterbangkan keluar AS dengan pesawat militer dalam operasi deportasi massal.
"Pemerintahan Trump menangkap 538 penjahat imigran ilegal," ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam pernyataan via media sosial X.
5. Bekukan Bantuan ke Luar Negeri
Setelah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kini Trump membuat kebijakan eksekutif terkait pembekuan hampir semua bantuan luar negeri di seluruh dunia.
Keputusan pembekuan bantuan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
Dia mengirimkan telegram ke semua pos diplomatik AS pada hari Jumat yang menguraikan langkah tersebut.
Telegram tersebut menyerukan perintah penghentian kerja secepatnya pada bantuan asing yang ada dan menghentikan bantuan baru.
Pesan itu mengatakan pada bulan mendatang, pemerintah akan mengembangkan standar untuk meninjau apakah bantuan tersebut selaras dengan agenda kebijakan luar negeri Presiden Trump.
Dalam perintah eksekutifnya pada Senin lalu, Trump juga mengklaim bahwa bantuan asing tidak sejalan dengan kepentingan AS.
"Industri bantuan asing dan birokrasi AS tidak sejalan dengan kepentingan Amerika dan dalam banyak kasus bertentangan dengan nilai-nilai Amerika," kata Trump.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(tsn/tsn)
