8 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 mulai mengecil. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN mencapai Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Angka itu membaik dibandingkan posisi Maret 2026 yang mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Namun, kondisinya masih lebih rendah dibandingkan April tahun lalu ketika APBN masih mencatat surplus Rp 4,3 triliun atau 0,02 persen terhadap PDB. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perbaikan mulai terlihat seiring kenaikan penerimaan negara dalam beberapa bulan terakhir.
“Realisasi sampai April 2026, defisitnya Rp 164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB. Kemarin waktu posisi Maret masih 0,93 persen terhadap PDB,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTa di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pendapatan negara hingga April tercatat Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 1.082,8 triliun atau naik 34,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan APBN masih ekspansif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi defisit tetap terjaga.
“Keadaan membaik. Keseimbangan primer sudah surplus Rp 28 triliun dan ke depan akan terus membaik karena pendapatan negara tumbuh,” katanya.
Penerimaan negara terutama ditopang sektor perpajakan. Hingga April 2026, penerimaan perpajakan mencapai Rp 746,9 triliun atau tumbuh 13,7 persen. Dari jumlah itu, penerimaan pajak mencapai Rp 646,3 triliun atau meningkat 16,1 persen.
Kinerja tersebut berbalik dibandingkan April tahun lalu ketika pertumbuhan pajak masih terkontraksi 10,8 persen. Pemerintah optimistis tren penerimaan akan terus menguat hingga akhir tahun.
Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga tumbuh 11,6 persen menjadi Rp 171,3 triliun. Kenaikan ditopang penerimaan sumber daya alam dan layanan kementerian/lembaga.
“Artinya, prospeknya jauh lebih bagus dibanding tahun lalu ketika kondisinya masih berat. Tahun lalu pertumbuhan pajak masih turun,” ujar Purbaya.
Pemerintah, sambung Purbaya, juga memastikan percepatan belanja tetap berjalan. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 826 triliun atau tumbuh 51,1 persen, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 256,8 triliun.
Purbaya menegaskan, surplus keseimbangan primer bukan berarti pemerintah menahan pengeluaran negara. Menurut dia, belanja tetap dipacu agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak melambat.
“Primary surplus bukan berarti belanja direm. Belanja tetap dipercepat sampai April tumbuh 34,3 persen. Jadi ini bukan berarti pemerintah mendominasi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia menambahkan, peran APBN terhadap total aktivitas ekonomi nasional masih di bawah 10 persen. Adapun lebih dari 90 persen pergerakan ekonomi tetap berasal dari sektor swasta dan konsumsi masyarakat.
