Menkeu Bantah Adanya Kuota Restitusi Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah adanya pembatasan atau kuota untuk pencairan restitusi pajak di setiap kantor pelayanan pajak (KPP). Pernyataan ini disampaikan Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (tanggal bulan tidak disebutkan).

Purbaya menjelaskan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak tetap berjalan seperti biasa. Hingga April 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencairkan restitusi lebih dari Rp160 triliun. Ia menegaskan tidak ada kuota, namun pemerintah lebih berhati-hati dalam mencairkan dana tersebut demi menghindari potensi kebocoran penerimaan negara.

Menurut Purbaya, langkah kehati-hatian ini diambil karena terdapat dugaan kebocoran dari pencairan restitusi bernilai besar dan tidak tepat sasaran. Meski demikian, ia memastikan bahwa pencairan bagi wajib pajak yang berhak tetap dilakukan. Purbaya menargetkan pencairan restitusi tahun ini bisa mencapai lebih dari Rp480 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp360 triliun.

Ia menambahkan bahwa seluruh restitusi yang dicairkan harus terverifikasi dengan benar untuk mencegah praktik penyimpangan. “Saya tidak tahu itu restitusi betulan atau ada kongkalikong. Direktur Jenderal Pajak (Bimo Wijayanto) saya minta meneliti kembali, tapi enggak berhenti dan masih jalan terus,” ujarnya.

Penerimaan Pajak Meningkat

Penerimaan pajak hingga 30 April 2026 tercatat mencapai Rp646,3 triliun, meningkat 16,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp556,9 triliun. Pertumbuhan penerimaan ini didukung oleh pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dan PPh 21 yang tumbuh 25,1 persen dengan nilai Rp101,1 triliun, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang naik 40,2 persen dengan nilai Rp221,2 triliun.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara