3 weeks ago
11
Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah menurunkan biaya haji untuk penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah, pemerintah Indonesia juga telah mengumumkan total kuota haji Indonesia yang berangkat pada 2025 atau 1446 H.
Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan untuk kuota haji pada tahun ini mencapai 221.000 jemaah. Dari total tersebut diketahui, jumlah kuota haji reguler 2025 sebanyak 203.320 jemaah, sementara haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah.
Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025 sebesar Rp 89.410.258.
Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang akan ditanggung oleh masing-masing jemaah adalah sebesar Rp 55.431.750.
Jemaah haji gelombang pertama akan dimulai pada 2 hingga 16 Mei 2025. Untuk pemberangkatan gelombang II, jadwalnya ditetapkan pada 17-31 Mei 2025.
Berikut data kuota jemaah haji reguler per provinsi untuk tahun 1446 H/2025 berdasarkan KMA Nomor 1196 Tahun 2024
Sebelumnya, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menetapkan biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah untuk 2025. Biaya tersebut disepakati sebesar Rp 55.431.750,78. Biaya yang ditanggung jemaah haji ini turun dibandingkan tahun sebelumnya.
"Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH atau yang dibiayai, yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp 55.431.750,78 atau sebesar 62% dari Bipih Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi," ujar Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, dikutip Jumat (10/1/2025).
Dengan penurunan BPIH maka Bipih yang harus dibayar jemaah menjadi lebih rendah. Sementara itu, penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp 37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp 33.978.508,01.
"Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat," terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, dalam pernyataan resminya, dikutip Jumat (10/1/2024).
Hilman menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.
Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).
"Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri," sebut Hilman.
Dia mengungkapkan total efisiensi ini mencapai Rp 600 miliar.
Alasan kedua, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. "Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi," ujarnya.
Menurutnya, usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Dia berjanji pihaknya akan optimalkan hal ini dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini.
Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini didorong dengan adanya pembeliaan sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Alhasil, panitia haji tahun ini belum perlu membeli lagi alat kebutuhan jemaah.
CNBC INDONESIA RESEARCH
(chd/chd)
