2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Keputusan Wali Kota Shoko Kawata untuk mengambil cuti melahirkan mencetak sejarah baru di Jepang. Kawata menjadi wali kota pertama di negara itu yang mengambil cuti melahirkan selama menjabat.
Namun, keputusan perempuan berusia 35 tahun yang tengah mengandung anak pertamanya tersebut memicu perdebatan nasional mengenai diskriminasi terhadap perempuan di dunia kerja dan politik.
Kawata, yang memimpin Yawata, mengumumkan rencana cutinya pada Mei lalu. Banyak warga menyambut kabar tersebut dengan sukacita. Mereka bahkan memberikan hadiah berupa sepatu bayi rajut hingga batu-batu simbol keberuntungan.
Di sisi lain, sebagian masyarakat, terutama laki-laki, mengecam keputusan tersebut. Mereka menilai Kawata tidak bertanggung jawab dan lebih mementingkan kehidupan pribadinya dibandingkan tugas sebagai kepala daerah.
"Saya baru benar-benar menyadari betapa diskriminasi masih sangat kuat," kata Kawata, yang kini hamil enam bulan, dalam wawancara di Balai Kota Yawata, dilansir dari New York Times, Selasa (30/6/2026).
Menurut Kawata, reaksinya membuka mata bahwa perempuan yang ingin membangun keluarga masih menghadapi tantangan besar, bahkan ketika menduduki jabatan publik. Keputusan Kawata kemudian memicu diskusi nasional mengenai hambatan yang masih dihadapi perempuan pekerja di Jepang, baik di sektor industri, perusahaan, maupun pemerintahan.
Diskriminasi terhadap perempuan yang baru menjadi ibu bahkan memiliki istilah khusus dalam bahasa Jepang, yaitu matahara atau maternity harassment. Banyak perempuan merasa khawatir mengambil cuti melahirkan karena takut karier mereka akan terdampak.
Meski Jepang kini dipimpin oleh perdana menteri perempuan pertamanya, Sanae Takaichi, keterwakilan perempuan dalam pemerintahan masih tergolong rendah. Pada tingkat pemerintahan daerah, misalnya, kurang dari empat persen dari sekitar 1.740 kepala daerah di Jepang merupakan perempuan. Sejumlah pejabat, akademisi, dan aktivis menyebut Kawata sebagai pelopor yang membantu menormalkan budaya cuti melahirkan bagi perempuan yang menduduki jabatan publik.
Wali Kota Shinagawa City, Kyoko Morisawa, mengatakan Jepang membutuhkan lebih banyak ibu muda yang terlibat dalam dunia politik, terutama di tengah penurunan angka kelahiran yang terus terjadi. "Kita harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada keluarga yang membesarkan anak. Mengambil cuti seharusnya bukan menjadi sebuah berita," kata Morisawa.
