1 hour ago
1
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Sebanyak 674 peserta mengikuti latsarmil untuk membangun karakter integritas, loyalitas, kedisiplinan, kekompakan, dan empati yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai manajer KDMP.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Meninggalnya lima peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam program pelatihan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) menuai sorotan dari berbagai pihak. Komisi A DPRD DIY termasuk salah satu yang mendesak pemerintah agar menghentikan sementara pelatihan tersebut dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraannya.
Lima peserta yang dilaporkan meninggal dunia antara lain Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya kelima peserta. Menurutnya, peristiwa tersebut bukan hanya menjadi duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi alarm bagi pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional.
"Pelatihan yang seharusnya melahirkan sumber daya manusia unggul justru berujung pada meninggalnya lima warga negara," kata Eko, Senin (29/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pemerintah perlu segera menghentikan sementara pelatihan calon manajer KDMP dan KNMP agar dapat dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan. Menurut Eko, terdapat sejumlah aspek mendasar yang harus diaudit, mulai dari proses rekrutmen peserta, metode pelatihan, kurikulum, hingga standar kesehatan selama pelaksanaan kegiatan.
Ia menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum peserta mengikuti pelatihan. Menurutnya, setiap peserta semestinya menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh, tidak hanya mengisi formulir kondisi kesehatan, tetapi juga diperiksa langsung oleh tenaga medis.
"Komisi A meminta pelatihan ini dihentikan dan dilakukan evaluasi menyeluruh dengan mengedepankan aspek keselamatan peserta, fasilitator, panitia, maupun seluruh pihak yang terlibat," tegasnya.
"Perlu ditelusuri apakah sebelum pelatihan dilakukan tes kesehatan awal atau tidak. Kemudian selama pelatihan, apakah ada monitoring kesehatan peserta secara berkala," ujarnya menambahkan.
