1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Turki sedang memasuki fase baru dalam sejarah militernya. Negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai benteng tenggara NATO kini tidak lagi hanya dipandang sebagai penyedia pasukan, pangkalan, dan posisi geografis strategis. Di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan, Turki perlahan bergeser menjadi salah satu pusat industri pertahanan yang mulai diperhitungkan Eropa, Amerika Serikat, Timur Tengah, Afrika, hingga Asia.
Perubahan itu tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia dibentuk oleh kombinasi investasi negara, pengalaman perang modern, kebutuhan NATO, dan perubahan besar dalam arsitektur keamanan global setelah perang Ukraina. Saat Eropa kembali mempersenjatai diri dan banyak negara mempertanyakan ketergantungan lama kepada Amerika Serikat, Turki hadir dengan tawaran yang sulit diabaikan: sistem pertahanan yang relatif lebih murah, cepat dikirim, fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan pembeli, dan dalam banyak kasus sudah teruji di medan konflik.
Laporan TRT World dan Anadolu Agency menempatkan perkembangan Turki dalam bingkai sejarah panjang NATO. Sejak bergabung pada 1952, Turki menjadi salah satu anggota penting aliansi. Letaknya di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah membuat Ankara memegang peran vital dalam keamanan Euro-Atlantik. Turki menguasai akses Laut Hitam melalui Selat Bosporus dan Dardanelles berdasarkan Konvensi Montreux 1936. Posisi ini menjadi sangat strategis setelah perang Rusia-Ukraina pecah.
Turki juga memiliki kekuatan militer tetap terbesar kedua di NATO setelah Amerika Serikat. Negara itu menjadi tuan rumah sejumlah infrastruktur penting aliansi, termasuk Pangkalan Udara Incirlik dan markas Allied Land Command di Izmir. Pasukannya terlibat dalam berbagai misi NATO, mulai dari Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Afghanistan, hingga Irak. Dengan kata lain, Turki bukan anggota pinggiran NATO. Ia adalah salah satu pilar operasional aliansi tersebut.
Namun, laporan itu juga menegaskan bahwa peran Turki kini melampaui fungsi militer konvensional. Ankara tidak lagi hanya menyumbang pasukan, tetapi juga membangun industri pertahanan yang mampu memasok teknologi militer modern. Salah satu data paling mencolok adalah klaim bahwa Turki memegang sekitar 65 persen pangsa pasar ekspor drone bersenjata global. Angka ini memperlihatkan lompatan besar dari negara yang dahulu sangat bergantung pada produsen senjata asing menjadi negara eksportir utama sistem tempur nirawak.
Reuters melihat transformasi ini dari sudut ekonomi-politik industri pertahanan. Menurut laporan Can Sezer dan Tuvan Gumrukcu, dua dekade investasi negara telah mengubah Turki menjadi eksportir besar drone dan peralatan militer lain. Ekspor pertahanan Turki disebut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat sejak 2021 hingga mencapai sekitar 10 miliar dolar AS pada 2025. Ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat bahkan hampir naik empat kali lipat dalam periode yang sama menjadi sekitar 5,6 miliar dolar AS.
Pertumbuhan itu menunjukkan bahwa industri pertahanan Turki tidak lagi bertumpu pada simbol nasionalisme teknologi semata. Ia telah menjadi mesin ekonomi strategis. Perusahaan seperti Baykar, Turkish Aerospace Industries, Kale, dan Arca Defense tumbuh dalam ekosistem yang mendapat dukungan kuat negara. Mereka menawarkan sistem yang dipandang banyak pembeli lebih murah, lebih cepat tersedia, dan lebih mudah disesuaikan dibandingkan produk Barat yang sering terikat prosedur panjang, harga mahal, serta kapasitas produksi terbatas.
Reuters juga mencatat konteks geopolitik yang menguntungkan Turki. Global military spending naik tajam, terutama di Eropa, setelah perang Ukraina. Pada saat yang sama, banyak negara membutuhkan sistem pertahanan yang dapat diproduksi cepat dan digunakan segera. Dalam kondisi ini, Turki masuk pada celah yang tidak selalu mampu diisi produsen besar Barat. Drone Bayraktar TB2 yang digunakan Ukraina pada fase awal perang melawan Rusia menjadi etalase global kemampuan teknologi Turki.
