2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Di tengah gelombang aksi mahasiswa di berbagai kota di Indonesia yang mengusung tagar #MenujuIndonesiaBangkrut, komunitas mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar, Mesir, memilih merespons situasi tersebut melalui jalur akademik. Mereka menyusun sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kairo sebagai bentuk kontribusi pemikiran bagi pemerintah.
Dalam siaran pers yang diterima Republika pada Selasa (30/6/2026), disebutkan aksi mahasiswa di Indonesia mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden mengakui kesalahan pemerintah dan tidak mengelak. Tuntutan tersebut disebut bergema di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, hingga Makassar.
Berbeda dengan aksi demonstrasi di Tanah Air, komunitas mahasiswa Indonesia di Al-Azhar yang tergabung dalam "Kita Tumbuh Mesir" memilih mengkaji akar persoalan dan menyusun solusi atas berbagai isu tersebut. Hasil kajian dituangkan dalam empat policy brief yang kini sedang diproses untuk diserahkan secara resmi kepada KBRI Kairo.
Dalam kajiannya, mahasiswa merekomendasikan perubahan paradigma pengelolaan anggaran negara agar lebih berorientasi pada dampak nyata. Salah satu usulan yang diajukan ialah penerapan Zero-Based Budgeting, yakni setiap program pemerintah harus mampu membuktikan manfaatnya sebelum memperoleh alokasi anggaran. Mereka juga mengusulkan konsolidasi berbagai platform digital pemerintah ke dalam satu sistem nasional yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.
Terkait tingginya harga BBM dan kebutuhan pokok, mahasiswa mendorong penyempurnaan mekanisme subsidi agar lebih tepat sasaran melalui integrasi data antarplatform pemerintah. Dengan sistem data yang lebih baik, bantuan energi dan pangan dinilai dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti petani, nelayan, dan pekerja informal, sekaligus menghemat anggaran negara.
Sementara mengenai Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, mereka tidak merekomendasikan penghentian program. Sebaliknya, mahasiswa mengusulkan penajaman sasaran penerima manfaat berdasarkan data yang valid serta penguatan tata kelola koperasi agar dikelola secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Dalam isu relasi sipil dan militer, kajian tersebut merekomendasikan penegasan batas kewenangan antara institusi sipil dan militer sesuai mandat masing-masing. Penugasan lintas fungsi, menurut mereka, harus didasarkan pada mekanisme yang transparan dan memiliki landasan regulasi yang jelas.
Adapun pada aspek komunikasi publik, mahasiswa Al-Azhar mendorong pemerintah meningkatkan keterbukaan informasi mengenai kondisi fiskal dan arah kebijakan ekonomi. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat, mengurangi kesimpangsiuran informasi, serta membuka ruang partisipasi publik yang lebih bermakna dalam proses penyusunan kebijakan.
Mereka menegaskan, penyusunan policy brief tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral diaspora Indonesia terhadap pembangunan bangsa. Melalui penyerahan dokumen kepada KBRI Kairo, mahasiswa berharap gagasan yang lahir dari Mesir dapat memperkaya diskursus kebijakan nasional di tengah dinamika yang berkembang di Indonesia.
