2 hours ago
1
Penguatan mata uang Garuda dipengaruhi isu restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN). (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat menuju level Rp 17.800-an per dolar AS. Pengamat menilai, penguatan mata uang Garuda antara lain dipengaruhi isu restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN).
Mengutip Bloomberg, rupiah menguat 71 poin atau 0,40 persen ke posisi Rp 17.851 per dolar AS pada penutupan perdagangan Senin (29/6/2026).
Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi menuturkan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah, baik dari dalam maupun luar negeri. Dari dalam negeri, ia menyebut pelaku pasar masih menunggu sejumlah indikator ekonomi pada awal Juli 2026, yakni data neraca perdagangan Indonesia dan tingkat inflasi. Kedua data tersebut diperkirakan menjadi pertimbangan penting untuk membaca kondisi ekonomi nasional dan arah pergerakan rupiah selanjutnya.
"Selain itu, restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) juga dinilai sebagai langkah strategis. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan akan memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Pemangkasan jumlah BUMN dinilai dapat menjadi instrumen untuk menghemat anggaran. Sebagaimana diketahui, kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu sorotan utama ketika rupiah sempat menembus level terendahnya di atas Rp 18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026.
"Pemangkasan jumlah BUMN ini bertujuan mengurangi beban anggaran yang besar, sekaligus meningkatkan efisiensi," ujarnya.
Sentimen internal lainnya ialah keputusan pemerintah yang memilih tidak menerima tawaran bantuan dana sebesar 30 miliar dolar AS dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah memiliki keyakinan terhadap kemampuan ekonomi nasional dalam menghadapi tekanan global.
"Bagi pelaku pasar, keputusan tersebut mempertegas optimisme pemerintah terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia," katanya.
