1 day ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan tiga strategi untuk mengatasi permasalahan banjir di Bekasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM mengatakan, penataan ulang tata ruang hingga percepatan pembangunan infrastruktur pengendali air menjadi fokus utama.
Dedi Mulyadi menyebut evaluasi tata ruang dilakukan menyusul maraknya alih fungsi lahan, terutama di kawasan pesawahan dan rawa yang semestinya berperan sebagai daerah resapan.
Langkah pertama, Pemprov Jawa Barat akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan terlarang, termasuk area pesawahan dan rawa.
“Saya terus mencari solusi untuk banjir di Bekasi. Satu membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di area yang terlarang itu dihentikan,” ujar KDM, Ahad (1/2/2026).
Langkah kedua, mendorong perubahan tata ruang di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya. “Yang kedua, agar pemerintah kabupaten dan kota melakukan perubahan tata ruang, termasuk pemerintahan provinsi,” ujarnya.
Selain pembenahan tata ruang, KDM menilai pembangunan danau menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi. Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan pembangunan Danau Cibeet sebagai solusi jangka panjang pengendalian banjir.
“Yang ketiga, saya sudah bertemu dengan menteri PU untuk melakukan percepatan pembangunan danau Cibeet. Ini juga solusi dan baru selesai 2028,” tuturnya.
Sambil menunggu proyek tersebut rampung, pemerintah daerah menyiapkan langkah jangka pendek dengan memperkuat infrastruktur pengendali air di wilayah rawan. Salah satunya melalui penguatan tanggul.
“Berikutnya adalah, saya juga sudah meminta kepala BBWS untuk memperkuat tanggul-tanggul sehingga tidak mudah untuk jebol,” katanya.
Ke depan, KDM menegaskan kawasan hutan, sawah, rawa, dan bantaran sungai tidak lagi dialihfungsikan menjadi permukiman. Untuk wilayah dengan kepadatan tinggi seperti Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor, pembangunan hunian vertikal dinilai menjadi opsi yang tidak terhindarkan.
“Karena itu satu-satunya jalan untuk membebaskan masyarakat dari hantu banjir yang datang dalam setiap waktu,” kata KDM.
