REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali I Wayan Koster merespons teguran Presiden Prabowo Subianto soal kondisi Bali yang kotor penuh sampah. Dia menyatakan segera membentuk satuan tugas kebersihan pantai.
"Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai, begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan," kata Koster dalam rekaman yang diterima di Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (2/1/2026).
Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, Prabowo menyoroti, kondisi Bali, terutama pantai kotor akibat sampah dan meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan. Koster menjelaskan, persoalan yang terjadi setiap tahunnya, yaitu sampah di pantai merupakan sampah kiriman yang datang setiap musim hujan akhir tahun.
"Desember 2025, Januari dan awal Februari 2026, jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat, karena arusnya besar," ucap Koster.
Hanya saja, kata dia, dalam mengatasi itu dibutuhkan waktu kira-kira dua atau tiga jam untuk mobilisasi sampah sampai bersih. Untuk itu, Pemprov Bali melihat langkah yang tepat menjawab teguran Prabowo adalah membentuk satuan tugas kebersihan, sehingga tidak perlu menunggu petugas biasa membersihkan dalam dua sampai tiga jam.
Terkait arahan RI 1 agar Pemprov Bali mengerahkan siswa SD hingga SMA untuk membersihkan pantai sepekan sekali, Koster melihat tidak hanya siswanya yang perlu disiapkan. Yang terpenting, kata dia, juga tersedianya alat pengangkut sampah.
Untuk alat berat, saat ini, pemerintah daerah sudah memiliki dalam jumlah yang cukup, namun alat-alat tersebut tidak mungkin hanya digunakan di satu titik. Sehingga, selain membentuk satuan tugas, Pemprov Bali bersama Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung berencana menyiagakan armada pengangkut khusus di pantai.
"Dengan arahan Bapak Presiden tadi, kami akan segera kumpulkan Kadis Lingkungan Hidup, kemudian kepala BPBD, Kadis Pendidikan, TNI dan Polri. Begitu pulang kita akan membentuk satuan tugas langsung," ucap Koster.
Dia pun menyampaikan terima kasih kepada Prabowo, karena telah menaruh perhatian pada persoalan sampah yang terjadi di Pulau Dewata. Menurut Koster, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, merupakan wadah kolaborasi dan konsolidasi yang baik untuk seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia.

2 hours ago
1














































