1 hour ago
1
Kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke USS Frank E Peterson yang dihalau Iran di Selat Hormuz pada Sabtu (11/4/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Tak menggubris ancaman AS, Iran secara resmi telah meluncurkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz. Demikian dilaporkan media Iran, Press TV.
Di bawah sistem yang baru diterapkan ini, semua kapal yang bermaksud melintasi Selat akan menerima email atau surat elektronik dari alamat resmi [email protected]. Surat itu akan menguraikan aturan dan peraturan untuk melintasi selat tersebut.
Kapal-kapal diharuskan untuk menyesuaikan operasi mereka sesuai dengan kerangka kerja ini dan memperoleh izin transit sebelum melintasi Selat Hormuz, salah satu titik rawan pengiriman minyak paling penting di dunia.
Inisiatif yang digambarkan sebagai sistem pemerintahan berdaulat akan beroperasi di Selat Hormuz yang dilalui oleh sekitar 20% dari seluruh minyak diperdagangkan secara internasional.
Dilaporkan Aljazirah, Iran juga membentuk badan baru yang akan mengatur dan mengorganisir lalu lintas kapal, baik militer maupun komersial. Mereka menyebut badan baru ini sebagai "Otoritas Selat Teluk Persia".
Menurut pengumuman tersebut, setiap kapal komersial atau militer yang ingin melewati Selat Hormuz harus berkoordinasi penuh dengan angkatan bersenjata Iran.
Seperti diketahui, angkatan bersenjata Iran telah menempatkan Selat Hormuz di bawah kendali ketat, memblokir semua kapal yang terkait dengan AS dan Israel setelah peluncuran perang agresi mereka terhadap Republik Islam pada 28 Februari.
Teheran telah memberi sinyal kesediaan untuk membuka kembali Selat setelah AS dan Israel setuju untuk memasukkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Pakistan.
Namun, otoritas Iran menyatakan jalur air tersebut ditutup kembali karena Washington dan Tel Aviv terus melanggar ketentuan gencatan senjata.
Dibahas Parlemen Iran
Rancangan undang-undang yang sekarang sedang dibahas di Parlemen Iran akan memberlakukan larangan total terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Sementara kapal-kapal yang terkait dengan AS dan negara-negara musuh lainnya akan menghadapi pembatasan yang ketat.
