5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 258 Guru Besar Fakultas Kedokteran UI (FKUI) menyampaikan keprihatinan atas kebijakan terkait pendidikan kedokteran dari Kemenkes yang dianggap berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis.
Dalam pernyataan sikap yang dinamakan Seruan Salemba, FKUI menilai kebijakan Kemenkes itu akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
"Alih alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru berisiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis," kata Guru Besar FKUI Siti Setiati yang membacakan seruan dalam konferensi pers di Salemba, Jakarta, Jumat (16/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada akhirnya akan menurunkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat," sambungnya.
Dalam seruan itu terdapat beberapa kebijakan Kemenkes yang disoroti FKUI. Beberapa diantaranya adalah terkait mutasi dokter di rumah sakit vertikal dan tata kelola kolegium.
FKUI menegaskan upaya mutasi yang dilakukan Kemenkes di rumah sakit vertikal harus dilakukan dengan berkoordinasi kepada pimpinan institusi pendidikan.
"Perubahan struktur termasuk pembentukan departemen dan mutasi staf medis yang ada harus dikoordinasikan dengan pimpinan institusi pendidikan," jelas dia.
FKUI turut menegaskan Kemenkes tidak boleh memperlemah peran kolegium yang bertanggung jawab menjaga standar kompetensi dan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis di Indonesia.
Mereka menegaskan kolegium harus tetap independen dan bebas dari intervensi politik yang tidak berbasis keilmuan atau kepentingan sesaat.
"Jika peran kolegium dilemahkan, maka akan, terjadi degradasi kualitas tenaga medis dan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi kedokteran di negeri sendiri," ucap Siti.
Oleh karena itu, FKUI menyampaikan sejumlah seruan kepada Kemenkes. Pertama, mereka meminta pendidikan dokter tetap sesuai sistem akademik yang bermutu dan sesuai standar.
"Kedua, melibatkan institusi pendidikan kedokteran secara aktif dan bermakna dalam setiap perumusan kebijakan dengan pendekatan yang transparan dan berbasis bukti," ujar Guru Besar FKUI Theddeus O.H. Prasetyono.
Lalu, mereka meminta Kemenkes tak mengorbankan keselamatan pasien demi kepentingan politik sesaat untuk mencapai tujuan politik jangka pendek.
"Yang keempat, menghentikan framing buruk terhadap profesi dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia," ujar dia.
"Yang kelima, menegaskan pentingnya peran kolegium profesi kedokteran dan kedokteran spesialis sebagai lembaga independen," imbuhnya.
(mab/dal)
