4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mendorong koperasi mengambil peran lebih besar dalam industri gula nasional untuk memperkuat hilirisasi tebu dan mengurangi ketergantungan terhadap impor gula. Langkah tersebut dilakukan dengan menghubungkan petani, koperasi, industri pengolahan, hingga jaringan pemasaran dalam satu rantai pasok yang terintegrasi.
Dorongan itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri, dan PT Indogula Jayabaya di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (6/6/2026). Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri gula nasional dari hulu hingga hilir.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, model kemitraan seperti itu menjadi salah satu strategi untuk memperkuat hilirisasi sektor pertanian sekaligus mendukung target swasembada gula nasional.
"Kerja sama ini menunjukkan koperasi mampu menjadi pelaku utama dalam sektor produksi, distribusi, dan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi rakyat. Koperasi perlu terus didorong agar tidak hanya bergerak pada sektor pembiayaan, tetapi juga berperan dalam produksi, pengolahan, dan distribusi. Untuk menuju swasembada gula sesuai arahan Presiden, kita akan mengurangi impor gula dan pada sisi lain menggenjot produksi gula nasional," ujar Ferry dalam keterangan yang diterima pada Ahad (7/6/2026).
Menurut Ferry, pengembangan industri gula berbasis koperasi juga perlu melibatkan lebih banyak petani tebu dan masyarakat sekitar. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sentra tebu.
Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat merupakan mitra penerima pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi pada 2025 yang bergerak di bidang komoditas dan ekspor. Saat ini koperasi tersebut mengembangkan industri gula melalui PT Indogula Jayabaya di Kediri.
Sementara itu, Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri memiliki basis usaha pada pemasaran dan distribusi komoditas pertanian, termasuk tebu. Sinergi kedua koperasi dengan industri pengolahan dinilai dapat memperkuat mata rantai usaha gula nasional yang selama ini masih terfragmentasi.
Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan, kolaborasi antara koperasi dan industri pengolahan merupakan model yang dapat memperkuat koperasi sektor riil sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian.
"LPDB Koperasi tidak hanya hadir sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga sebagai katalisator pengembangan ekosistem usaha koperasi. Kerja sama antara Koperasi KANA, Koperasi Putra Harapan Jaya, dan PT Indogula Jayabaya menjadi contoh nyata bagaimana pembiayaan koperasi dapat mendorong tumbuhnya industri berbasis koperasi yang memberikan nilai tambah lebih besar bagi anggota dan petani," ujar Krisdianto.
Krisdianto menjelaskan, sektor gula menjadi salah satu sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan nasional. Karena itu, kata dia, LPDB Koperasi mendorong pembiayaan kepada koperasi produktif yang memiliki orientasi pengembangan industri dan hilirisasi.
"Kami melihat model bisnis yang dibangun dalam kerja sama ini sangat menjanjikan karena mengintegrasikan petani tebu, koperasi pemasaran, industri pengolahan, hingga akses pasar. Dengan ekosistem yang kuat, koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri gula nasional," kata Krisdianto.
Ia berharap model kemitraan tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah penghasil komoditas pertanian lainnya. Menurutnya, penguatan koperasi sektor riil menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Melalui kerja sama tersebut, para pihak menargetkan terbentuknya rantai pasok gula yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. Selain meningkatkan produktivitas tebu dan kapasitas pengolahan gula nasional, kolaborasi itu juga diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai nilai industri serta memperbesar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional.
