4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komnas Haji dan Umrah mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) pada penyelenggaraan haji 2026. Namun, Komnas haji juga memberikan sejumlah catatan penting agar transformasi penyelenggaraan haji yang tengah dilakukan Kemenhaj tidak berhenti pada tingginya angka kepuasan, melainkan diikuti perbaikan pada aspek-aspek layanan yang masih menjadi keluhan jamaah.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj menyampaikan, hasil rilis survei Badan Pusat Statistik (BPS) atas penyelenggaraan haji 2026 M/ 1447 H melalui Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) menunjukkan hasil yang sangat positif yaitu mencapai 83,28 persen dengan kategori sangat baik. Angka tersebut merupakan gabungan dari Indeks Kepuasan Layanan Haji Luar Negeri sebesar 82,71 persen dan Indeks Kepuasan Layanan Haji Dalam Negeri sebesar 83,85 persen dengan responden 14,800 orang.
"Capaian ini menjadi fondasi sangat penting bagi Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk harus langsung bertugas menyelenggarakan kegiatan ibadah kolosal yang melibatkan ratusan ribu orang menuju ke tanah suci di tengah masih minimnya jumlah SDM, infrastruktur dan keterbatasan anggaran namun bisa memberikan layanan yang maksimal," kata Mustolih kepada Republika, Jumat (7/8/2026)
Komnas Haji dan Umrah menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenhaj atas capaian tersebut. Hal tersebut menandakan Kemenhaj telah kerja keras dan menunjukkan tekad yang sangat kuat melakukan transformasi, perbaikan tata kelola, lebih terkoordinasi, efisien, transparan dan akuntabel. Hasil survei ini harus menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang yang akan menghadapi berbagai tantangan yang makin kompleks.
"Ada sejumlah capain yang sangat positif dengan tren naik cukup tinggi misalnya terkait dengan layanan transportasi naik 4,03 poin menjadi 83,13 poin dan konsumsi naik 4,85 poin menjadi 81,16 poin," ujar Mustolih.
Mustolih mengingatkan, namun demikian angka survei BPS juga menunjukkan beberapa layanan yang cenderung menurun sehingga harus mendapatkan perhatian khusus misalnya di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina) di mana masih terdapat persoalan antrian toilet, AC mati, ketersendatan distribusi konsumsi, adanya tenda jamaah yang masih melebihi kapasitas menjadi PR. Hal ini terjadi setidaknya karena dua faktor, keterbatasan area khususnya di Mina sehingga menjadi titik kepadatan dan lokasi jamaah yang berada pada zona D.
Untuk itu perlu dipikirkan ke depan agar jamaah bisa berpindah ke zona C, namun pastinya ada konsekuensi kenaikan biaya. Intinya, sepanjang kawasan Mina belum dilakukan perombakan oleh otoritas Arab Saudi persoalan kepadatan akan terus menjadi tantangan.
Mustolih mengatakan, komnas haji juga punya beberapa catatan. Menyangkut ketepatan waktu penerbangan (on time performance) merupakan catatan tersendiri terutama ketika fase pemulangan. Di mana ada beberapa slot penerbangan yang mengalami delay bahkan sampai lebih dari 6 jam.
"Padahal saat pemberangkatan hampir tidak ada masalah signifikan, hal ini membuat jamaah yang sudah lelah harus menunggu makin lama," ujar Mustolih.
Masalah akomodasi, Mustolih menambahkan, Komnas Haji banyak mendapat laporan dari jamaah yang berada di sektor 10 yang berada di kawasan Aziziyah khususnya yang menempati Hotel Al-Hidayah. Penginapan ini banyak dikeluhkan jamaah karena hotelnya sudah tua dan lokasinya jauh dari Masjidil Haram sekitar 13 km sehingga membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama dibanding jamaah di lokasi lain. Tahun depan perlu opsi hotel lain yang lebih baik.
Angka kematian jamaah juga masih cukup tinggi yakni 350 jamaah wafat. Meskipun angka ini cenderung turun dari tahun sebelumnya. Lonjakan kematian terjadi setelah fase Armuzna. Oleh sebab itu, perlu ada pengetatan istitha'ah kesehatan bagi calon jamaah haji khususnya lansia dan risiko tinggi, selain itu perlu penyederhanaan kegiatan yang kurang urgen misalnya meninjau ulang city tour jamaah agar tidak kelelahan.
"Pembenahan yang tak kalah penting adalah pra pelaksanaan haji yaitu proses rekrutmen petugas di mana sistem online yang dibangun Kemenhaj masih belum kuat dan handal sehingga sering terjadi down dan gangguan, sistem tidak bisa diakses oleh ribuan peserta yang mengakses secara bersamaan mengakibatkan jadwal rekrutmen tidak efisien," ujar Mustolih.
Mustolih menyampaikan, pada perhelatan haji 2026 M/ 1447 H Kemenhaj belum berhasil meraih Labbaitum Award, penghargaan resmi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi yang diberikan kepada negara, lembaga, dan penyelenggara layanan haji terbaik. Penghargaan ini bertujuan meningkatkan daya saing global dalam memberikan pelayanan optimal bagi para jamaah haji atau tamu Allah. Padahal Indonesia adalah negara pengirim jamaah terbesar namun tidak mendapat penghargaan dalam kategori apapun.
"Tahun mendatang Labbaitum Award harus menjadi concern utama, karena penghargaan tersebut menjadi legitimasi transformasi tata kelola di kancah dunia internasional yang mengukur kualitas dan performa layanan operasional haji, manajemen dan pengaturan jemaah, inovasi teknologi dan digitalisasi layanan, layanan kesehatan dan bimbingan ibadah, tingkat kepatuhan regulasi Arab Saudi dan kepuasan jamaah," ujarnya.
Komnas Haji dan Umrah berharap capaian hasil indeks kepuasan jamaah yang dirilis oleh BPS tidak membuat Kemenhaj cepat puas dan membusungkan dada, namun menjadi motivasi agar penyelenggaraan ibadah haji terus membaik. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki dan diperhatikan secara serius.
