2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemrakarsa sekaligus Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai gejolak pasar keuangan yang ditandai pelemahan rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak dapat dilihat semata-mata sebagai fenomena ekonomi biasa.
Menurut Haris, terdapat indikasi upaya sistematis untuk menggiring persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui kampanye digital yang bertujuan melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar.
"Kami melihat adanya pola yang mengarah pada destabilisasi terkoordinasi. Narasi-narasi seperti #SaleIndonesia, #1998Redux, #BuangRupiah, dan #IndonesiaGelap tidak muncul begitu saja. Tujuannya adalah menggerus kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan progresif Presiden Prabowo," kata Haris dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (9/6/2026).
Ia menilai kampanye tersebut berupaya menciptakan sentimen negatif yang dapat mendorong depresiasi rupiah, menekan IHSG, memicu arus keluar modal, hingga mengganggu stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Haris, pihak-pihak yang mengampanyekan narasi tersebut berharap dapat mengulang situasi yang pernah terjadi pada masa Reformasi 1998 dengan menciptakan tekanan ekonomi yang kemudian berujung pada gejolak politik.
Namun demikian, ia meyakini kondisi Indonesia saat ini sangat berbeda dibandingkan situasi pada 1998.
"Dunia sudah berubah. Tahun 1998 kita berada dalam tatanan geopolitik unipolar ketika Amerika Serikat menjadi kekuatan dominan. Sekarang dunia bergerak ke arah multipolar. Lanskap ekonomi dan politik global juga tidak lagi sama," ujarnya.
Haris menambahkan, pengaruh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang pada masa lalu sangat menentukan arah kebijakan negara-negara berkembang kini tidak lagi sekuat sebelumnya.
Dalam pandangannya, terdapat setidaknya tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh berbagai kebijakan strategis pemerintahan Prabowo.
Pertama, kelompok yang ia sebut sebagai "oligarki serakahnomic" di dalam negeri. Kedua, korporasi dan aktor multinasional yang selama ini menikmati keuntungan dari berbagai celah pengelolaan sumber daya nasional.
Ketiga, pihak-pihak di luar negeri yang selama ini memperoleh manfaat dari aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri.
"Menurut kami, ada kelompok-kelompok yang merasa kepentingan ekonominya terganggu oleh agenda Presiden Prabowo. Karena itu mereka memiliki kepentingan untuk membangun opini negatif dan memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah," ujarnya.
Haris menilai sejumlah program strategis pemerintah menjadi faktor yang memicu resistensi dari kelompok-kelompok tersebut.
Beberapa kebijakan yang disebutnya antara lain pembentukan badan investasi negara Danantara, kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, penertiban penguasaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, serta upaya pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.
