16 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto mendorong revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Edy menilai revisi tersebut sejalan dengan rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghapus sistem outsourcing pekerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak pekerja outsourcing mengalami ketidakpastian dan pemotongan upah sepihak. Karena itu, revisi PP 35/2021 sangat mendesak untuk memberikan perlindungan yang adil," kata Edy dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/5).
Terlebih, kata Edy, PP 35/2021 telah menyebabkan ragam permasalahan bagi tenaga kerja. Seperti masalah pengupahan, jaminan sosial, dan kontrak kerja.
Oleh karena itu, ia berharap pembentukan UU Cipta Kerja baru yang diperintahkan MK kepada DPR menghasilkan regulasi yang turut menguntungkan buruh.
"Kami berharap pembahasan (UU Cipta Kerja yang baru) tersebut dapat menghasilkan regulasi yang berpihak pada pekerja, tidak hanya pada kepentingan ekonomi semata," ujarnya.
Tak hanya itu, Edy turut mendukung pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera dilakukan untuk disahkan.
"PRT merupakan kelompok pekerja yang selama ini belum mendapat perlindungan hukum yang memadai, padahal berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat," jelas Edy.
Di sisi lain, Edy turut menyoroti maraknya gelombang PHK yang belakangan terjadi di Indonesia meski Prabowo akan membentuk satuan tugas khusus yang fokus pada perlindungan dan pencegahan korban PHK.
"Pemerintah juga perlu memberi insentif kepada perusahaan padat karya yang sedang kesulitan agar tetap dapat mempertahankan tenaga kerja," jelas Edy.
"Negara tidak boleh abai. Kesejahteraan pekerja adalah kunci utama membangun bangsa yang adil dan berdaulat," sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang baru akan dibentuk untuk mencari cara menghapus sistem outsourcing.
Dewan tersebut rencananya diisi para pimpinan serikat buruh tanah air.
"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa, tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," tegas Prabowo dalam Pidato Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5).
(fra/mab/fra)
