4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perwakilan Iran dan Amerika Serikat menggelar perundingan tertutup di Muscat, ibu kota Oman pada Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini menjadi upaya terbaru untuk meredam ketegangan nuklir yang telah berlangsung bertahun‑tahun, meski perbedaan agenda kedua pihak tetap membentuk jurang lebar.
Perundingan kali ini merupakan lanjtuan dari beberapa putaran dialog yang dimediasi Oman sejak 2025. Namun, perang Iran‑Israel pada Juni tahun lalu, yang memicu serangan militer AS terhadap tiga situs nuklir Iran (Fordow, Natanz, dan Isfahan), menggagalkan proses diplomasi beberapa hari sebelum pertemuan terjadwal.
Sejak itu, ketegangan terus berkobar. Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan aksi militer lanjutan, terutama menyusul tindakan keras Iran terhadap demonstrasi anti‑pemerintah. Namun di sisi lain, ia juga menyatakan optimisme bahwa Teheran terbuka untuk berdialog.
"Selama negosiasi ini berlangsung, saya ingin mengingatkan rezim Iran bahwa presiden memiliki banyak pilihan yang dapat ia gunakan, selain diplomasi, sebagai panglima tertinggi militer terkuat dalam sejarah dunia," ujar Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Kamis, sebagaimana diberitakan France 24.
Isu Utama: Pengayaan Uranium dan Batasan Teknis
Pusat perdebatan tetap berfokus pada pengayaan uranium Iran. Berdasarkan laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sebelum perang, Iran telah memperkaya uranium hingga 60 %, jauh melebihi batas 3,67 % yang ditetapkan dalam Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA).
Para ahli menekankan bahwa:
1. Uranium yang diperkaya di atas 20 % berpotensi memiliki aplikasi militer.
2. Untuk membuat bom nuklir, pengayaan harus mencapai 90 %.
Trump menuntut penghentian total pengayaan uranium, sebuah syarat yang jauh lebih ketat daripada JCPOA. Iran, sebaliknya, menegaskan haknya atas tenaga nuklir sipil dan menganggap tuntutan tersebut sebagai «garis merah». Republik Islam ini juga merujuk pada Perjanjian Non‑Proliferasi Nuklir (NPT), yang telah ditandatangani oleh 191 negara, termasuk Iran.
Persediaan Uranium: Misteri di Balik Reruntuhan
Status 400 kg uranium yang diperkaya milik Iran masih belum jelas pasca‑serangan AS. Menurut Ali Shamkhani, penasihat pemimpin tertinggi Iran, material tersebut kini terkubur di bawah reruntuhan situs nuklir yang dibom.
"Material‑material itu berada di bawah reruntuhan dan kami belum berupaya untuk mengekstraknya… karena itu berbahaya. Kami sedang membahas masalah ini dengan IAEA untuk mencari solusi sambil tetap memastikan keselamatan," katanya kepada media Lebanon.
Iran juga telah menangguhkan kerja sama dengan IAEA pada akhir September, mengaitkannya dengan pengembalian sanksi PBB. Beberapa negara, termasuk Rusia, menawarkan untuk menampung persediaan uranium Iran sebagai langkah pengamanan, namun Teheran menolak.
