1 day ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 Nurul Ghufron bersama puluhan orang lainnya dinyatakan tak lolos seleksi kualitas Calon Hakim Agung (CHA) Kamar Pidana.
Hal itu diketahui dari pengumuman Nomor: 8/PENG/PIM/RH.01.03/05/2025 tentang Hasil Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2025.
Dari pengumuman tersebut, total yang lolos seleksi kualitas sebanyak 33 Calon Hakim Agung dan 6 Hakim Ad Hoc HAM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa Komisi Yudisial telah menggelar seleksi kualitas Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc HAM selama dua hari yaitu Selasa-Rabu yaitu 29-30 April 2025 di Jakarta," ujar Juru Bicara KY Mukti Fajar Dewata melalui konferensi pers yang disiarkan secara daring, Selasa (27/5).
Mereka yang lolos diwajibkan mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian.
"Calon Hakim Agung yang lulus seleksi kualitas tetapi tidak mengikuti seleksi kesehatan dan kerpibadian dinyatakan gugur," kata Mukti.
Adapun tes kesehatan akan mulai dilakukan pada 11-12 Juni 2025 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta. Dilanjutkan tes psikologi pada 14 Juni 2025 dan digelar secara daring.
Mukti mengimbau para calon untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.
Berikut daftar Calon Hakim Agung dan Hakin Ad Hoc HAM untuk MA:
Kamar Pidana
1. Agung Sulistiyono (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
2. Alimin Ribut Sujono (Hakim Tinggi PT Banjarmasin)
3. Annas Mustaqim (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)
4. Avrits (Hakim Tinggi MA)
5. Catur Irianto (Hakim Tinggi PT Jakarta)
6. Julius Panjaitan (Hakim Tinggi PT Bengkulu)
7. Nirwana (Ketua PT Palu)
8. Pasti Tarigan (Hakim Tinggi PT Denpasar)
9. Sugeng Riyadi (Advokat)
10. Suradi (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)
Kamar Perdata
1. Bongbongan Silaban (Hakim Tinggi PT Medan)
2. Edy Pramono (Hakim Tinggi MA)
3. Ennid Hasanuddin (Hakim Tinggi MA)
4. Hendri Jayadi (Dekan Universitas Kristen Indonesia)
5. Heru Pramono (Hakim Tinggi MA)
6. Riza Fauzi (Hakim Tinggi PT Palembang)
7. Yonatan (Dosen Universitas Pancasila)
Kamar Agama
1. Abd Hakim (Ketua PT Agama Padang)
2. Abdul Hadi (Hakim PT Agama Padang)
3. Lailatul Arofah (Hakim Tinggi Badan Pengawasan MA)
4. Muhayah (Wakil Ketua PT Agama Samarinda)
5. Sirajuddin Sailellah (Hakim Tinggi Yustisial Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA)
Kamar Militer
1. Agustinus Purnomo Hadi (Hakim Ad Hoc Tipikor MA)
2. Tri Achmad Bhaykhonni (Hakim Tinggi DILMILTI III Surabaya)
Kamar Tata Usaha Negara
1. Hari Sugiharto (Hakim Tinggi Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN)
2. Susilowati Siahaan (Hakim Tinggi PT TUN Palembang)
Kamar Tata Usaha Negara (Khusus Pajak)
1. Agus Suharsono (Hakim Pengadilan Pajak)
2. Arifin Halim (Konsultan Pajak)
3. Budi Nugroho (Hakim Pengadilan Pajak)
4. Diana Malemita Ginting (Auditor Utama Itjen Kementerian Keuangan)
5. Triyono Martanto (Hakim Pengadilan Pajak)
6. Wahyu Widodo (Kepala Subdirektorat Penyidikan Ditjen Pajak)
7. Yeheskiel Minggus T (Kabid Pendaftaran, Eksistensi, dan Penilaian Kanwil Jaksel II Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu)
Ad Hoc HAM
1. Agus Budianto (Wakil Dekan FH Universitas Pelita Harapan)
2. Bonifasius Nadya Arybowo (Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung)
3. Henri Subiakto (Guru Besar FISIP Universitas Airlangga)
4. Moh Puguh Haryogi (Dosen Universitas Muhammadiyah Malang)
5. Nugraha Pranadita (Dosen Universitas Langlang Buana)
6. Suratin Eko Supono (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
(ryn/isn)
