2 hours ago
2
Pengamat: Kompetisi anggaran Mendagri tepat untuk tingkatkan realisasi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginisiasi strategi pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai tepat oleh para pengamat politik dan ekonomi sebagai upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah di tengah efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) yang ketat.
Analis politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai strategi ini dapat mendorong pemerintah daerah mengelola APBD secara optimal. Menurutnya, skema penghargaan dan insentif fiskal akan memacu kompetisi sehat antar daerah, meskipun ia mengingatkan agar penilaian tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran.
Ricky Ekaputra Foeh, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, juga menilai kebijakan ini rasional dalam merespons potensi pelambatan ekonomi. Ia menegaskan bahwa peningkatan serapan anggaran harus diimbangi dengan kualitas belanja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ricky menambahkan, tekanan untuk mencapai realisasi tinggi pada akhir tahun sering kali mendorong belanja yang dipaksakan dan kurang perencanaan matang, sehingga rentan terhadap inefisiensi. “APBD bisa terserap hingga 95-100 persen, tetapi masalah kemiskinan dan pengangguran tetap ada,” tuturnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito mengingatkan kepala daerah untuk meningkatkan realisasi pendapatan dan belanja daerah sebelum penutupan tahun anggaran pada 31 Desember 2025. Insentif fiskal sebesar Rp1 triliun akan diberikan kepada daerah dengan kinerja terbaik, yang salah satu indikatornya adalah pengelolaan APBD.
“Mungkin nanti ada dua provinsi, dua kota, dan lima kabupaten terbaik yang akan kami beri reward pada Januari. Sampai 31 Desember masih ada waktu untuk menggenjot pendapatan dan belanja,” ujar Tito dalam rapat evaluasi realisasi APBD 2025 yang digelar secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Mendagri menekankan pentingnya keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah untuk mencegah defisit atau stagnasi ekonomi yang berdampak pada masyarakat. Pada Januari, seluruh kepala daerah akan dikumpulkan dan kemungkinan penghargaan akan diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
