9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito mengungkapkan komitmennya dalam mempersiapkan hadirnya bursa sendiri dalam sektor BMKS. Ia meyakini, dengan lahirnya bursa anyar tersebut, Indonesia bisa lebih berdaulat dalam mengelola kekayaan alam.
“Kita sebagai penghasil contoh nikel terbesar di dunia, tetapi kita tidak pernah bisa menentukan harganya. Harganya ditentukan di yurisdiksi lain, oleh pihak-pihak lain, dan itu ironi. Oleh karena itu, kita mestinya confident untuk membangun bursa sendiri, sehingga di dalam banyak kesempatan juga isu mengenai transfer pricing dan under-invoicing, baik melalui harga dan volume bisa kita kontrol dengan baik, dan at the end semua transaksi akan menjadi referensinya adalah di bursa,” ungkap Sarjito kepada wartawan usai dilantik sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Ia menerangkan, upaya tersebut sejalan dengan amanah dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: ‘Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat’. Kehadiran bursa dalam sektor BMKS dinilai merupakan bukti konkret dari amanah tersebut.
“Anda bisa bayangkan kalau itu terjadi, maka InsyaAllah negara kita menjadi makmur. Not only beberapa pihak, tetapi adalah rakyat Indonesia. Karena tentu saja devisa dan juga pajak akan masuk secara proporsional dan profesional. This is the sake of Indonesia, for the sake of Indonesian society, dan ini untuk economic and social justice,” terangnya.
Sarjito menjelaskan, saat ini ia sedang menyiapkan secara lebih matang mengenai dua hal, yakni lahirnya Peraturan OJK (POJK) mengenai BMKS yang tenggat waktunya tinggal sebentar, yakni 17 September 2026, serta kesiapan untuk peluncuran bursanya pada 1 Januari 2027 mendatang.
“At the beginning, kita harus keluarkan POJK dengan meminta persetujuan DPR RI, dan harus diundangkan tanggal 17 September. Itu POJK awal, dan akan menyusul POJK-POJK yang baru. Kemudian kita juga menunggu Peraturan Presiden untuk at the beginning, mineral dan komoditas strategis apa yang akan diperdagangkan,” jelasnya.
Sarjito mengaku belum mengetahui secara jelas komoditas-komoditas strategis yang nantinya diperdagangkan dalam bursa. Ia menegaskan akan menunggu terlebih dahulu keputusan dari Presiden, sembari melakukan pendalaman mengenai potensi-potensi yang bisa dikembangkan.
“Kita menunggu Perpres dulu, kita tentu ingin nanti banyak yang diperdagangkan, tapi it doesn’t work. Tetapi kita ingin gradual, dan mana-mana yang bisa diperdagangkan terlebih dahulu,” tegasnya.
Sembari menunggu Perpres mengenai jenis komoditas strategis tersebut tersebut keluar, Sarjito menyebut, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai bursa anyar tersebut. Ia menyinggung bahwa bursa mengenai mineral dan komoditas strategis nantinya bakal lebih kompleks, dibandingkan bursa saham, sehingga langkah sosialisasi sangat perlu dilakukan dengan masif.
“It is even more complicated dengan di bursa saham. Anda bisa bayangkan, kalau misalnya transfer pricing isunya kan, kalau related party transaction di bursa saham itu yang dirugikan cuma siapa? Pemegang saham minoritas atau independen. Tapi kalau (di BMKS) itu negara,” tuturnya.
Diketahui, Sarjito telah resmi menjadi Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK usai dilantik langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Gedung MA, Jakarta pada Rabu (9/9/2026). Ia menyatakan sumpah akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.
"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi Anggota Dewan Komisioner, langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun," kata Sarjito saat dilantik.
"Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab," lanjutnya.
