Iran di Ambang Krisis: Inflasi 50% - Suku Bunga Membunuh Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran saat ini tengah dilanda gejolak dalam negeri yang kian memanas, ditandai dengan gelombang demonstrasi besar di berbagai wilayah yang dilaporkan telah menelan korban jiwa. Situasi ini menegaskan rapuhnya kondisi domestik Iran, baik dari sisi sosial maupun ekonomi.

Gejolak tersebut berakar dari kondisi perekonomian yang tidak sedang baik-baik saja. Tekanan bermula dari pelemahan nilai tukar rial Iran yang terdepresiasi sangat dalam hingga nyaris kehilangan nilai, disusul lonjakan inflasi yang terus menggerus daya beli masyarakat. Kombinasi tekanan ini menjadi pemicu utama ketidakpuasan publik yang meluas.

Dalam konteks tersebut, menarik untuk mencermati bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian Iran melalui berbagai indikator ekonomi utama berikut ini.

Pertumbuhan Ekonomi Iran

Pertumbuhan ekonomi Iran menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ekonomi Iran tercatat tumbuh 1,6% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal IV-2024, melambat dari 3,1% pada periode sebelumnya.

Perlambatan ini mengindikasikan bahwa momentum pemulihan ekonomi mulai kehilangan tenaga di tengah meningkatnya tekanan domestik, mulai dari inflasi tinggi hingga ketidakpastian ekonomi.

Dari sisi aktivitas riil, Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan Iran turun menjadi 24.685.305,77 miliar rial (IRR) pada kuartal IV-2024, dari 26.303.932,67 miliar IRR pada kuartal III-2024. Penurunan ini mencerminkan melemahnya aktivitas ekonomi pada akhir tahun.

Ke depan, prospek pertumbuhan Iran juga diperkirakan tetap terbatas. Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan terbarunya yang dikutip dari Fars News Agency memperkirakan ekonomi Iran hanya akan tumbuh 0,6% pada 2025, sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya sebesar 0,3% yang dirilis pada April.

Namun, angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan kawasan yang diperkirakan mencapai 3,5%, menandakan Iran tertinggal dibanding negara-negara di sekitarnya.

Secara historis, Iran memang mencatat pertumbuhan ekonomi positif sejak paruh kedua 2020, atau dua tahun setelah Amerika Serikat memberlakukan sanksi ekonomi besar-besaran.

Data badan pusat statistik Iran (SCI) menunjukkan bahwa PDB harga konstan Iran 24.270 triliun rial pada 2024, turun 0,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. IMF sendiri menyusun proyeksinya dengan mengacu pada data resmi yang dirilis oleh SCI dan Bank Sentral Iran (Central Bank of Iran/CBI).

Adapun, PDB per kapita Iran tercatat US$5.780 pada 2024, setara sekitar 45% dari rata-rata dunia. Angka ini mencerminkan keterbatasan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk, terlebih di tengah tekanan inflasi dan nilai tukar.

Inflasi Iran

Tekanan inflasi menjadi salah satu faktor paling krusial yang membebani perekonomian Iran. Laju kenaikan harga yang tinggi tidak hanya menggerus daya beli masyarakat, tetapi juga memperkuat ekspektasi inflasi lanjutan di dalam negeri. SCI melaporkan inflasi point-to-point mencapai 52,6% pada akhir Desember, meningkat 3,2% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara itu, inflasi tahunan rata-rata juga terus menanjak dan tercatat mencapai 42,2%. Tingkat inflasi setinggi ini mencerminkan tekanan harga yang bersifat luas dan persisten, sekaligus mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam menstabilkan perekonomian.

Dalam kondisi seperti ini, lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu pemicu utama keresahan publik dan memperparah tekanan sosial di tengah melemahnya nilai tukar rial.

Suku Bunga

Sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang tinggi, suku bunga acuan Iran saat ini berada di level 23%. Kebijakan moneter yang ketat ini mencerminkan upaya otoritas untuk menahan laju kenaikan harga, namun di sisi lain berisiko menekan pertumbuhan kredit, investasi, dan aktivitas ekonomi.

Bank Sentral Iran (Central Bank of Iran/CBI) secara resmi membatasi suku bunga deposito maksimal di level 22,5%, sementara bunga kredit tertinggi yang diperbolehkan sebesar 23%. Namun dalam praktiknya, persaingan ketat antarbank mendorong sejumlah bank menawarkan imbal hasil deposito hingga 31%, jauh melampaui batas regulasi yang ditetapkan.

Praktik tersebut menimbulkan persoalan di sektor perbankan Iran. Dengan bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan bunga kredit, bank secara matematis menanggung kerugian minimal sekitar 8% untuk setiap dana simpanan yang dihimpun. Kondisi ini semakin memperburuk posisi bank-bank yang sejak awal telah dibebani kerugian besar dan rasio kecukupan modal yang rapuh.

Situasi tersebut menciptakan risiko sistemik bagi perekonomian Iran. Untuk menjaga kelangsungan operasional bank-bank bermasalah, bank sentral kerap terpaksa memberikan likuiditas tambahan dan fasilitas overdraft. Langkah ini pada akhirnya mendorong pencetakan uang, yang justru memperparah tekanan inflasi, beban yang akhirnya kembali ditanggung masyarakat melalui penurunan daya beli.

Neraca Perdagangan

Dari sisi perdagangan, Iran kembali mencatat defisit neraca perdagangan sebesar US$934 juta pada kuartal IV-2024.

Defisit ini mencerminkan tekanan struktural pada sektor eksternal Iran, terutama karena sektor migas tidak lagi mampu menopang perolehan devisa secara optimal akibat sanksi Amerika Serikat yang masih membatasi ekspor minyak sejak 2018.

Keterbatasan kinerja migas tersebut membuat Iran semakin bergantung pada perdagangan nonmigas. Namun, upaya diversifikasi ini belum berjalan efektif. Permintaan dari mitra dagang utama justru melemah.

Selain Uni Emirat Arab yang berperan sebagai negara re-ekspor, China, Irak, Turki, dan India tercatat mengurangi impor barang nonmigas dari Iran di sepanjang 2023. China, misalnya, memangkas impor nonmigas Iran hingga 28%, sementara ekspor China ke Iran justru meningkat.

Pendapatan Pemerintah

Ruang fiskal Iran juga menyempit. Pendapatan pemerintah turun tajam menjadi 1.095.030 miliar IRR pada 2023, dari 6.963.529,70 miliar IRR pada 2022 yang berimplikasi pada terbatasnya kemampuan negara meredam guncangan ekonomi.

Utang Pemerintah terhadap PDB

Pada 2024, rasio utang pemerintah Iran tercatat sebesar 36,80% terhadap PDB. Secara nominal, angka ini masih tergolong normal jika dibandingkan dengan banyak negara lain. Namun, tingkat risikonya tidak dapat dinilai dari besarnya rasio semata.

Rasio utang pemerintah terhadap PDB merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar beban utang negara dibandingkan dengan kapasitas perekonomiannya. Indikator ini penting karena menunjukkan kemampuan suatu negara dalam memenuhi kewajiban utangnya tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun prospek pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks Iran, risiko utang menjadi lebih tinggi karena dikombinasikan dengan inflasi yang sangat tinggi, pelemahan nilai tukar rial, serta penurunan pendapatan negara. Kondisi tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal pemerintah dan dapat meningkatkan biaya pembiayaan utang.

Tingkat Pengangguran Iran 

Tingkat pengangguran Iran turun menjadi 7,20% pada kuartal IV-2024, dari 7,50% pada kuartal III-2024, sekaligus menjadi level terendah dalam beberapa dekade terakhir. Namun, penurunan angka utama ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja yang sesungguhnya.

Jika ditelisik lebih dalam pada 2025, pengangguran justru meningkat di hampir seluruh kelompok demografis. Pengangguran laki-laki naik dari 5,9% menjadi 6,5%, sementara pengangguran perempuan meningkat dari 13,7% menjadi 14,2%. Kenaikan juga terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Di tengah itu, metodologi pengukuran resmi menuai kritik karena menganggap keberadaan pendapatan sebagai bukti bekerja, tanpa memperhitungkan kualitas pekerjaan. Lebih dari 40% pengangguran merupakan lulusan perguruan tinggi yang menunjukkan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas di tengah inflasi tinggi dan tekanan biaya hidup yang berat.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(evw/evw)