6 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul menegaskan calon siswa Sekolah Rakyat (SR) harus berasal dari keluarga tidak mampu sesuai data resmi pemerintah, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan 50 calon siswa dan orang tua mereka di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/4).
Kunjungan ke Padang dilakukan Gus Ipul untuk memastikan kesiapan fasilitas dan proses seleksi Sekolah Rakyat, termasuk memastikan bahwa para calon siswa benar-benar memenuhi kriteria.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Arahan Presiden Prabowo, yang bisa sekolah di sini (Sekolah Rakyat) adalah mereka dari keluarga tidak mampu. Di statistik istilahnya itu miskin atau miskin ekstrem. Mereka harus sudah ada di DTSEN," kata Gus Ipul.
Seleksi dimulai dari verifikasi administrasi berbasis DTSEN dan Dapodik dilanjutkan dengan kunjungan ke rumah calon siswa serta pemeriksaan kesehatan.
Di tahap awal, BBPPKS Padang membuka dua kelas, masing-masing untuk 25 siswa. Total 50 calon siswa, terdiri dari 25 laki-laki dan 25 perempuan, telah lolos seleksi awal.
Sekolah ini berdiri di atas lahan seluas 9.733 meter persegi, lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti asrama, perpustakaan, aula, hingga tempat ibadah.
Gus Ipul menjelaskan, guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, proses koordinasi dilakukan intensif bersama pemerintah daerah. Setiap tahap penerimaan diawasi ketat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
"Kami datang ke sini ini, koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota untuk terus menyamakan persepsi. Jangan sampai rekrutmen ini diwarnai dengan KKN," tegas Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul juga menekankan bahwa siswa Sekolah Rakyat harus berasal dari wilayah setempat. "(Siswa) enggak boleh (dari luar). Jadi khusus di Kota Padang dulu titik pembelajarannya," kata Gus Ipul.
Salah satu calon siswa, Marco (12), mengaku senang bisa masuk Sekolah Rakyat dan berharap bisa mengembangkan potensi dirinya, baik di bidang akademik maupun non-akademik.
Sang ayah, Gea (53), seorang buruh tani, juga menyambut baik program ini. Dia berharap Sekolah Rakyat ini bisa mencetak anak-anak yang berprestasi, sehingga ke depannya memiliki masa depan yang baik.
"Terima kasih Bapak Presiden Prabowo," ujar Gea.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy optimistis Sekolah Rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
"Ke depan Sekolah Rakyat ini bisa menjadi penyangga terutama bagi masyarakat kurang mampu di Sumbar. Mohon doanya Program prioritas Pak Presiden bisa kita kerjakan dan berjalan cepat untuk Sumbar," kata dia.
Adapun tahun ini, Sumbar akan memiliki dua Sekolah Rakyat, yakni di Padang dan Kabupaten Solok. Pemerintah memprioritaskan guru-guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat berasal dari ASN lokal, disusul PPPK dan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Untuk keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 200 titik baru Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan partisipasi swasta dan APBN. Rinciannya 100 titik menggunakan APBN, dan 100 titik lainnya dari partisipasi swasta.
Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas untuk SD, SMP, hingga SMA, perumahan guru, fasilitas olahraga, serta sarana pendukung lainnya, dan dirancang untuk menampung sekitar 1.000 siswa per lokasi.
Untuk diketahui, hingga kini tercatat lebih dari 300 kabupaten/kota telah mengajukan permohonan Sekolah Rakyat. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat sebagai wujud pemerataan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem sesuai visi Presiden Prabowo.
(ory/ory)
