5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPR RI Puan Maharani menyentil upaya pemerintah melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) buntut kasus kematian WNI di Kamboja melonjak hingga 75 persen pada Januari-Maret 2025 dari tahun sebelumnya di periode yang sama.
Puan menilai peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap PMI yang berada di luar negeri.
"Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puan mengatakan pemerintah juga harus sadar akan semakin masifnya kasus penipuan online yang menyebabkan banyak PMI tutup usia.
"Kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian ini adalah peringatan keras. Ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri, tanpa adanya kejelasan," ujarnya.
Puan menegaskan pemerintah tidak boleh berdiam diri atas semakin banyaknya PMI yang wafat diduga akibat modus praktik kerja illegal di luar negeri.
Terlebih, kata dia, kini para PMI tak hanya harus menanggung kerugian ekonomi dan fisik melainkan turut harus meregang nyawa di perantauan.
"Kita tidak bisa menutup mata betapa maraknya modus kejahatan akhir-akhir ini terhadap PMI. Korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara fisik dan nyawa," jelas dia.
Ia berharap pemerintah juga aktif dalam melakukan kerja sama internasional untuk melindungi para PMI yang masih bekerja di luar negeri.
Salah satunya, kata dia, pemerintah bisa memanfaatkan peran ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.
"Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam," tutur dia.
"Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara," sambungnya.
Sebelumnya, KBRI Phnom Penh merilis resmi lonjakan kematian WNI di Kamboja itu pada Kamis (24/4), mereka telah menangani 28 kasus kematian WNI.
"Angka ini naik 75 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," demikian pernyataan KBRI Kamboja.
Berdasarkan laporan kepolisian dan rumah sakit di Kamboja, penyebab utama kematian para WNI mencakup penyakit jantung dan stroke 11 kasus atau 39 persen; diabetes dan gagal ginjal/liver 5 kasus atau 18 persen; kanker, epilepsi, DBD dan gangguan internis lain 4 kasus atau 14 persen; HIV, AIDS, dan sexually transmitted diseases 3 kasus atau 11 persen; kecelakaan, termasuk kecelakaan lalu lintas 3 kasus atau 11 persen; serta TBC dan penyakit paru-paru 2 kasus atau 7 persen.
KBRI juga mencatat kenaikan signifikan WNI bermasalah di Kamboja hingga 174 persen dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama.
"Dan kalau di rata-rata, maka KBRI telah menangani sekitar 20-25 kasus baru setiap hari kerja," demikian rilis KBRI Phnom Penh.
(mab/isn)
