8 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR, – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta memberikan jawaban atas sorotan tajam keempat fraksi DPRD Bali terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp712,87 miliar. Ia menegaskan bahwa pihaknya memiliki pandangan yang sama dengan dewan mengenai pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Wagub Giri, besaran SiLPA tersebut merupakan akumulasi dari berbagai komponen. Komponen itu meliputi dana yang bersifat terikat serta hasil efisiensi dalam pelaksanaan program dan proses pengadaan barang maupun jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Wagub Giri di Denpasar pada Selasa, sebagai respons atas kekhawatiran fraksi-fraksi di DPRD Bali. Sebelumnya, dewan menilai bahwa SiLPA yang tinggi tidak selalu mencerminkan kehati-hatian fiskal, melainkan bisa menjadi indikasi adanya program pembangunan yang tertunda atau belum terlaksana secara maksimal.
Optimalisasi Pendapatan Daerah
Lebih lanjut, Wagub Giri menjelaskan bahwa tingginya realisasi beberapa jenis pendapatan pada tahun anggaran 2025 merupakan buah dari optimalisasi pengelolaan potensi daerah. Ia menyebut perkembangan aktivitas ekonomi telah melampaui asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD.
Oleh karena itu, Pemprov Bali berkomitmen untuk terus menyempurnakan kualitas perencanaan pendapatan ke depannya. Tujuannya agar proyeksi pendapatan semakin akurat dan adaptif terhadap dinamika perekonomian.
Giri menekankan bahwa realisasi Pendapatan Daerah 2025 yang melampaui target menunjukkan semakin optimalnya tata kelola pendapatan. Capaian ini didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, penguatan tata kelola, digitalisasi pelayanan, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.
“Realisasi Retribusi Daerah yang melampaui target disebabkan oleh adanya sumber penerimaan baru yang tidak direncanakan sebelumnya, yakni kerja sama pemanfaatan aset daerah, termasuk penyelesaian kewajiban para mitra kerja sama,” kata Giri.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Meskipun telah memberikan penjelasan terkait besaran SiLPA, Wagub Giri tetap memandang seluruh masukan dari DPRD Bali sebagai wujud tanggung jawab bersama. Ia menilai pandangan dewan merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan masyarakat Bali.
Ke depan, Pemprov Bali memastikan akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah strategis yang akan ditempuh meliputi peningkatan penerimaan retribusi daerah serta pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
“Pemprov Bali berpandangan bahwa peningkatan pendapatan daerah harus terus dilakukan melalui penguatan basis data, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta optimalisasi potensi daerah secara terukur dan berkelanjutan,” tuturnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
