1 hour ago
1
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf memberikan sambutan saat menghadiri Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026). Acara peringatan Harlah Ke-100 NU Mengangkat tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia yang dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, jajaran Pengurus Besar NU, pengurus wilayah, pengurus cabang, hingga badan otonom NU.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai usulan perubahan komposisi pembiayaan ibadah haji menjadi 60 persen dari nilai manfaat dan 40 persen dibayar jamaah pada prinsipnya akan menguntungkan calon jamaah apabila dapat membuat biaya yang dibayar menjadi lebih ringan.
"Ya kalau jamaah haji bersyukur kan bayarnya lebih murah buat jamaah hajil," ujar Gus Yahya saat dimintai tanggapan mengenai usulan perubahan komposisi pembiayaan haji di Kantor PBNU, Selasa (14/7/2026).
Meski demikian, Gus Yahya menegaskan, kelayakan penerapan skema tersebut sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola dana haji.
"Buat pemerintah ya itu kalkulasinya pemerintah lah soal bagaimana manajemen pengelolaan keuangan haji itu sendiri bisa dilakukan sehingga skema pembalikan 60-40 itu menjadi fisibel. Saya kira itu ," ucapnya.
Menurut dia, pihak yang paling memahami apakah skema tersebut dapat diterapkan atau tidak adalah BPKH sebagai pengelola dana keuangan haji.”Yang bisa jawab BPKH kalau soal itu, bisa tahu duitnya bagaimana, seperti apa. Jadi tergantung BPKH," kata Gus Yahya.
Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan haji untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Jika pada musim haji sebelumnya sekitar 61 persen biaya dibayar langsung oleh jamaah dan 39 persen berasal dari nilai manfaat dana haji, maka pemerintah mengusulkan komposisinya dibalik menjadi sekitar 40 persen dibayar jamaah dan 60 persen berasal dari nilai manfaat.
