1 hour ago
1
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak ada alasan mengaktifkan kembali SPP di SMA/SMK negeri di Jabar.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dalam beberapa hari terakhir muncul wacana menghidupkan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMK/SMN negeri di Jawa Barat. Namun, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada alasan mengaktifkan kembali SPP di SMA/SMK negeri.
Menurut gubernur yang akrab disapa KDM itu, kebutuhan operasional sekolah sudah dapat dipenuhi melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dia mengatakan, pemerintah telah melakukan pengecekan terhadap kebutuhan anggaran sekolah negeri. Hasilnya, dana yang tersedia dinilai masih mencukupi untuk membiayai kegiatan belajar mengajar tanpa harus membebani orang tua siswa dengan pungutan SPP.
"Saya sudah cek. Cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup, sampelnya banyak, datanya banyak," ujar dia, Sabtu (18/7/2026).
Mantan bupati Purwakarta ini juga menyinggung masih adanya penyalahgunaan dana BOS di sejumlah sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nilai temuan dalam APBD 2025 mencapai sekitar Rp 4 miliar.
"Bahkan kalau mau dibuka, yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," katanya.
Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan persoalan utama bukan terletak pada kurangnya anggaran. Melainkan pada tata kelola penggunaan dana yang harus dibenahi.
"Saya menilai anggarannya sudah cukup. Kalau terlalu banyak, nanti ada potensi digunakan untuk kepentingan lain. Malah menjadi beban bagi kepala sekolah. Kasihan, jangan sampai ada yang terkena aspek pidana gara-gara salah mengelola dana BOS," ujarnya.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfokuskan anggaran untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah. Mulai dari perbaikan toilet, sarana olahraga, hingga tempat ibadah agar siswa dapat belajar dengan lebih nyaman.
"Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif, dan Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk itu," tukas KDM.
