3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mendukung dan mendorong hasil riset yang didanai Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) harus bisa menjawab kebutuhan nyata petani sawit di lapangan.
Meski Program Grant Riset Sawit telah menghasilkan ratusan penelitian dan puluhan paten, manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh petani sawit, khususnya pekebun plasma maupun swadaya, selain itu program riset sawit BPDP sudah mengabiskan dana BPDP sekitar Rp921 miliar
"Dimana kita tahu bahwa dana BPDP ini bersumber dari petani sawit," jelas Ketua SPKS Sabarudin, Kamis (23/7).
Karena itu, menurutnya hasil riset yang dihasilkan seharusnya tidak berhenti pada publikasi ilmiah, prototipe, atau paten semata, tetapi harus dapat diterapkan secara luas untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, kualitas hasil panen, serta kesejahteraan petani sawit.
Harapan tersebut mengemuka di sela penyelenggaraan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 yang digelar BPDP di Jakarta.
Forum tahunan itu menjadi ajang diseminasi hasil penelitian sekaligus mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan organisasi petani untuk memperkuat ekosistem inovasi di sektor sawit.
Berdasarkan data BPDP, Program Grant Riset Sawit yang berjalan sejak 2015 telah mendukung 466 kontrak penelitian dengan melibatkan 109 lembaga penelitian, 1.873 peneliti, serta 383 mahasiswa. Program tersebut juga menghasilkan 395 publikasi ilmiah dan 84 paten sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing industri kelapa sawit nasional.
Namun, Sabarudin menilai capaian tersebut seharusnya diikuti dengan peningkatan manfaat nyata bagi petani.
"Terlebih, dana riset berasal dari BPDP yang sumber pembiayaannya juga berasal dari pungutan sektor sawit, termasuk kontribusi yang berkaitan dengan aktivitas perkebunan kelapa sawit," jelasnya.
Menurutnya, riset yang dikembangkan melalui BPDP semestinya mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani sawit saat ini, misalnya terkait dengan tantangan petani sawit dalam memenuhi traceability yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap EUDR, terkait dengan penguatan kelembagaan koperasi terutama pada perangkat pengelolaan koperasi.
"Serta tidak kalah penting untuk peningkatan produktivitas kebun rakyat," ujarnya.
SPKS juga meminta agar evaluasi program riset ke depan melibatkan organisasi petani sawit, tidak hanya pelaku usaha dan lembaga penelitian. Menurut SPKS, setiap pihak memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda, sehingga suara petani perlu menjadi bagian penting dalam menilai keberhasilan riset.
Keterlibatan asosiasi petani sawit diperlukan untuk memastikan hasil riset dapat diterapkan di lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi petani sawit.
"Sedianya riset-riset itu bisa menghasilkan teknologi yang murah bagi petani dan bisa dimanfaatkan secara luas oleh para petani guna meningkatkan produktivitas kebunnya," ujar Sabarudin.
Ia menjelaskan, hingga kini banyak petani masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses teknologi budidaya yang efisien dan terjangkau.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah tuntutan peningkatan produktivitas sekaligus penerapan praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan.
Salah satu contoh yang disorot adalah pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk pemetaan lahan serta pendataan petani sawit.
"Teknologi tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan kebun, tetapi masih sulit dijangkau oleh sebagian besar petani karena tingginya biaya investasi," tambah Sabarudin.
Selain itu, penerapan mekanisasi di perkebunan rakyat juga dinilai masih terbatas.
Berbagai teknologi yang telah berkembang di sektor perkebunan belum banyak diadopsi oleh petani karena faktor harga yang relatif mahal dan belum tersedianya skema pemanfaatan yang sesuai dengan kondisi pekebun kecil.
"SPKS berharap hasil-hasil penelitian yang lahir melalui pendanaan BPDP ke depan tidak hanya memperkaya publikasi ilmiah atau menghasilkan paten, tetapi juga diterjemahkan menjadi teknologi yang ekonomis, mudah diterapkan, dan mampu mempercepat peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani sawit di berbagai daerah," ujar Sabarudin.
Selain itu, SPKS berharap BPDP memprioritaskan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), termasuk meningkatkan bantuan PSR dari Rp60 juta per hektare menjadi Rp90–100 juta per hektare untuk membantu biaya peremajaan dan menjamin kebutuhan hidup petani selama masa tunggu tanaman menghasilkan.
BPDP juga perlu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana, terutama jalan kebun, guna menekan biaya panen dan meningkatkan pendapatan petani.
SPKS juga mendorong BPDP untuk lebih melibatkan asosiasi petani dalam program pelatihan dan peningkatan kapasitas, baik dalam penguatan kelembagaan maupun pengelolaan kebun.
"Sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh petani sawit," tutup Sabarudin.
sumber : Antara
