22 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hadir dan secara resmi membuka Pasar Rakyat UMi 2026 di kawasan Alun-Alun Kidul Kota Yogyakarta, Kamis (16/7/2026). Peneliti dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus S. Ekomadyo, mengatakan kehadiran Menkeu tersebut bisa menjadi momentum penting untuk membahas masa depan pasar rakyat sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional.
Agus, yang juga rekan sejawat Purbaya semasa berkuliah di ITB, melihat bahwa Purbaya mulai melirik dan menyadari bahwa pertumbuhan pasar rakyat bakal memiliki peran penting dalam membangun kedaulatan ekonomi masyarakat.
"Pasar rakyat bukan sekadar tempat jual beli. Di sana terjadi distribusi pangan, perputaran uang masyarakat, lahirnya wirausaha baru, hingga terciptanya lapangan kerja. Kalau pasar rakyat kuat, ekonomi daerah juga akan jauh lebih tangguh," katanya kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Agus mengatakan, para peneliti seperti dirinya pun telah melakukan sejumlah riset mengenai pasar rakyat sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan pasar rakyat di Indonesia, salah satunya adalah program Inovasi Unggul Berdampak ITB. Penelitian tersebut pun telah diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat, khususnya pedagang pasar dan pelaku usaha mikro.
"Program ini lahir dari survei pasar di Yogyakarta. Kami ingin memastikan inovasi yang dikembangkan tidak hanya menjadi laporan penelitian, tetapi benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi pedagang dan pengelola pasar. Teknologi harus memberikan manfaat langsung bagi ekonomi rakyat," ujar Agus yang juga merupakan ketua Dewan Pakar Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) tersebut.
Dalam penelitian tersebut, tim ITB membandingkan tiga model pengelolaan pasar yang memiliki karakteristik berbeda, yakni pasar yang dikelola swasta di Bandung, pasar yang berada di bawah Pemerintah Kota Yogyakarta, serta pasar yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kediri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing model memiliki keunggulan sekaligus tantangan tersendiri. Pengelolaan oleh swasta dinilai lebih cepat dalam pengambilan keputusan dan pengembangan bisnis, namun relatif minim dukungan pemerintah. Sebaliknya, pasar yang dikelola pemerintah memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat, tetapi sering menghadapi proses birokrasi yang panjang. Sementara pengelolaan melalui BUMD dinilai memiliki fleksibilitas lebih baik, meski masih memerlukan penguatan regulasi.
Agus mengatakan temuan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu model pengelolaan yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.
"Setiap pasar memiliki karakter sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang berbeda. Karena itu solusi yang diberikan harus berbasis data lapangan, bukan pendekatan yang sama untuk semua daerah," ujarnya,
Ia juga menyoroti pembangunan lebih dari 5.000 pasar yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Agus, pembangunan fisik memang berhasil meningkatkan kualitas sarana perdagangan, tetapi keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti pembenahan tata kelola, sistem manajemen, maupun peningkatan kapasitas pengelola pasar.
Akibatnya, sejumlah pasar yang telah direvitalisasi belum mampu berkembang secara optimal karena belum memiliki sistem pengelolaan yang profesional. Beberapa daerah bahkan masih menghadapi kendala dalam pemeliharaan fasilitas, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan layanan kepada pedagang dan konsumen.
Salah satu fokus utama penelitian ITB adalah percepatan digitalisasi pasar rakyat melalui pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Agus menilai digitalisasi bukan sekadar mengubah metode pembayaran tunai menjadi non-tunai, tetapi merupakan pintu masuk untuk membangun ekosistem usaha yang lebih sehat dan transparan.
Menurutnya, selama ini banyak pedagang memiliki usaha yang sebenarnya berkembang, namun kesulitan memperoleh akses pembiayaan karena tidak memiliki pencatatan transaksi yang dapat diverifikasi oleh lembaga keuangan.
"Digitalisasi akan menghasilkan rekam jejak transaksi yang kredibel. Data tersebut menjadi modal penting bagi perbankan untuk menilai kelayakan usaha pedagang sehingga akses pembiayaan menjadi lebih terbuka," katanya.
Penelitian ITB menunjukkan sebagian pedagang menyambut positif penggunaan QRIS karena dinilai mempermudah transaksi sekaligus meningkatkan kepercayaan pelanggan. Namun demikian, Agus mengingatkan bahwa transformasi digital harus dilakukan secara bertahap dan inklusif.
"Tidak semua pedagang siap menggunakan teknologi. Karena itu proses pendampingan menjadi sangat penting agar digitalisasi tidak justru menciptakan kesenjangan baru di pasar rakyat," ujarnya.
Sebagai bagian dari penelitian, tim ITB juga mengembangkan sebuah prototipe platform digital yang diuji coba di tiga pasar tradisional dengan melibatkan masing-masing sepuluh pedagang sebagai pengguna awal.
Platform tersebut dirancang untuk mencatat aktivitas transaksi secara transparan, memantau perkembangan omzet pedagang, serta menyediakan data yang dapat dimanfaatkan perbankan maupun lembaga pembiayaan dalam memberikan akses permodalan.
Menurut Agus, platform tersebut berbeda dengan aplikasi perdagangan digital pada umumnya karena tetap mempertahankan karakter pasar tradisional, termasuk ruang interaksi antara pedagang dan pembeli serta mekanisme tawar-menawar yang menjadi ciri khas pasar rakyat.
"Kami tidak ingin membuat pasar menjadi seperti supermarket atau e-commerce. Yang kami bangun adalah teknologi yang memperkuat identitas pasar rakyat, bukan menghilangkannya," tegasnya.
Dari sisi kesiapan teknologi, platform tersebut saat ini telah mencapai Technology Readiness Level (TRL) level lima dari skala sembilan. Artinya, sistem telah memasuki tahap validasi dalam lingkungan yang relevan dan siap dikembangkan menuju implementasi yang lebih luas.
"Model yang kami susun diharapkan menjadi peta jalan digitalisasi pasar rakyat Indonesia. Masih ada tahapan pengembangan berikutnya, tetapi fondasi sistemnya sudah mulai terbentuk," kata Agus.
Selain digitalisasi, penelitian ITB juga menghasilkan gagasan pembentukan Hari Pasar Rakyat Nasional. Menurut Agus, momentum tersebut dapat menjadi gerakan nasional untuk mengajak masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional sekaligus memperkenalkan transaksi digital secara lebih luas.
Ia menilai kampanye tersebut dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap pasar rakyat sebagai bagian dari identitas ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing pedagang kecil menghadapi ekspansi pasar modern dan platform perdagangan daring.
Agus juga menekankan bahwa platform digital yang dikembangkan ITB tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan komersial, tetapi mengedepankan nilai keadilan sosial, transparansi, dan keberlanjutan.
"Teknologi seharusnya menjadi alat pemberdayaan. Inovasi harus berpihak kepada pedagang kecil sehingga mereka mampu tumbuh bersama perubahan zaman, bukan menjadi pihak yang tertinggal akibat transformasi digital," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut turut dibahas upaya Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APSI) yang tengah mendorong sertifikasi kompetensi bagi pengelola pasar. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan sehingga pasar rakyat mampu memberikan pelayanan yang lebih baik sekaligus memiliki daya saing yang semakin kuat.
Agus berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor perbankan, pengelola pasar, dan para pedagang dapat menjadi fondasi transformasi pasar rakyat di Indonesia. Menurutnya, apabila digitalisasi, tata kelola, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat berjalan beriringan, pasar rakyat tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.
"Pasar rakyat adalah wajah ekonomi Indonesia. Kalau kita ingin membangun ekonomi yang kuat dari bawah, maka investasi terbesar yang harus dilakukan adalah memperkuat pasar rakyat beserta seluruh ekosistemnya," kata Agus.
