Pray for Kalimantan: Analisis Kebakaran Hutan dan Krisis Ekologi

Tonny Rivani

Info Terkini | 2026-08-23 20:24:22

Foto Presiden Prabowo

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap parah melanda sejumlah besar wilayah di Pulau Kalimantan, meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur, Pada Rabu (19/8/2026), dikutip Antara dan Detiknews. Kondisi udara di Kota Palangka Raya memburuk drastis, bahkan indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) terpantau mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap juga berdampak langsung terhadap jarak pandang. Visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan sekadar peristiwa musiman yang ditandai oleh asap tebal dan menurunnya kualitas udara. Lebih dari itu, kebakaran tersebut merupakan tanda adanya krisis ekologis yang berkaitan dengan kerusakan hutan, perubahan fungsi lahan, lemahnya pengawasan, serta perubahan iklim. Karena itu, ungkapan Pray for Kalimantan tidak cukup dimaknai sebagai ajakan untuk berdoa, tetapi juga sebagai seruan agar masyarakat dan pemerintah mengambil tindakan nyata.

Kalimantan memiliki hutan tropis yang berperan penting bagi keseimbangan lingkungan. Hutan menyerap karbon, mengatur tata air, menjaga keanekaragaman hayati, dan menjadi ruang hidup bagi masyarakat lokal. Ketika hutan terbakar, kerusakan yang terjadi tidak berhenti pada hilangnya pepohonan. Tanah, udara, sumber air, satwa, dan kehidupan masyarakat ikut terdampak.

Menurut Emil Salim, kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari cara manusia mengelola pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan daya dukung alam akan menimbulkan kerusakan ekologis dan membebani generasi mendatang. Pandangan ini relevan untuk melihat kebakaran hutan Kalimantan sebagai akibat dari pola pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan.

Kebakaran hutan bukan semata mata Bencana alam

Kebakaran hutan sering dikaitkan dengan musim kemarau panjang dan fenomena El Niño. Faktor alam memang dapat membuat lahan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menyebabkan kebakaran besar tanpa adanya faktor manusia.

Pembukaan lahan dengan cara membakar, pengeringan gambut, aktivitas perkebunan, serta lemahnya pengawasan menjadi penyebab penting meluasnya api. Lahan gambut yang telah dikeringkan sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah.

Pakar gambut Prof. Bambang Setiadi, yang banyak menyoroti persoalan pengelolaan gambut, menjelaskan bahwa gambut memiliki kandungan karbon yang sangat besar. Ketika gambut dikeringkan dan terbakar, karbon tersebut dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah besar. Artinya, kebakaran gambut bukan hanya persoalan lokal, melainkan juga berkontribusi terhadap pemanasan global.

Dengan demikian, kebakaran hutan di Kalimantan merupakan gabungan antara faktor alam dan faktor manusia. Musim kemarau mungkin memperbesar risiko, tetapi tata kelola lahan yang buruk membuat risiko tersebut berubah menjadi bencana.

Dampak ekologis yang luas

Dampak kebakaran hutan dapat dilihat secara langsung melalui kabut asap. Namun, dampak yang lebih serius sering kali berlangsung dalam jangka panjang. Asap kebakaran mengandung partikulat halus yang dapat mengganggu sistem pernapasan dan meningkatkan risiko penyakit, terutama bagi anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki penyakit bawaan.

Selain mengancam kesehatan, kebakaran juga menghancurkan habitat berbagai satwa. Orangutan, bekantan, beruang madu, burung, dan berbagai jenis satwa lain kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Kebakaran yang berulang dapat menyebabkan fragmentasi habitat, sehingga satwa semakin sulit bertahan hidup.

Menurut Prof. Richard T. Corlett, ahli ekologi hutan tropis, hutan tropis memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tetapi ekosistem tersebut juga rentan terhadap gangguan besar, terutama jika kerusakan terjadi berulang kali. Setelah terbakar, hutan tidak selalu dapat kembali ke kondisi semula. Struktur vegetasi, komposisi spesies, dan fungsi ekologisnya dapat berubah secara permanen.

Kebakaran juga mengganggu siklus air. Hutan yang rusak tidak mampu menyerap dan menyimpan air dengan baik. Akibatnya, pada musim hujan wilayah tersebut lebih mudah mengalami banjir, sedangkan pada musim kemarau mengalami kekeringan. Hal ini menunjukkan bahwa kebakaran hutan dapat menciptakan rangkaian bencana ekologis yang saling berkaitan.

Foto Presiden Prabowo

Krisis ekologi dan perubahan iklim

Kebakaran hutan Kalimantan juga memperburuk perubahan iklim. Hutan dan gambut menyimpan karbon dalam jumlah besar. Ketika terbakar, karbon dilepaskan menjadi emisi gas rumah kaca. Pada saat yang sama, kemampuan hutan untuk menyerap karbon juga berkurang.

Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, perubahan iklim dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem, termasuk kekeringan dan gelombang panas di berbagai wilayah. Kondisi yang lebih kering membuat hutan dan lahan semakin mudah terbakar. Kebakaran kemudian menghasilkan emisi yang memperparah perubahan iklim. Terbentuklah siklus yang saling memperkuat.

Dalam konteks ini, kebakaran hutan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pemadaman api. Pemerintah juga perlu menangani akar persoalannya, yaitu kerusakan hutan, pengeringan gambut, perubahan iklim, dan sistem perizinan yang kurang terkendali.

Masalah tata kelola dan tanggungjawab pemerintah

Kebakaran hutan yang berulang menunjukkan bahwa penanganan selama ini masih cenderung reaktif. Pemerintah biasanya bergerak ketika api telah membesar dan asap mulai mengganggu masyarakat. Padahal, pencegahan seharusnya dilakukan sejak sebelum musim kemarau melalui pemantauan titik panas, pembasahan lahan gambut, pengawasan perusahaan, serta pelibatan masyarakat.

Pakar kebijakan lingkungan Prof. Hariadi Kartodihardjo sering menekankan pentingnya memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Menurut pandangan tersebut, masalah lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan, penguasaan lahan, perizinan, dan penegakan hukum.

Jika pembakaran dilakukan untuk membuka lahan dengan biaya murah, sementara pengawasan lemah, maka kebakaran akan terus berulang. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tegas. Sanksi tidak boleh hanya diberikan kepada pelaku kecil, sementara perusahaan atau pihak yang memiliki kekuatan ekonomi luput dari pertanggungjawaban.

Pemerintah juga perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai izin perkebunan, konsesi kehutanan, titik api, serta hasil penegakan hukum. Transparansi penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan hutan dan mencegah konflik kepentingan.

Masyarakat bukan hanya korban

Masyarakat Kalimantan sering menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kebakaran. Mereka menghadapi udara tercemar, terganggunya aktivitas ekonomi, menurunnya hasil pertanian, serta ancaman terhadap kesehatan. Namun, masyarakat juga dapat menjadi bagian penting dalam pencegahan kebakaran.

Pengetahuan masyarakat adat dan komunitas lokal mengenai kondisi hutan perlu dihargai. Mereka dapat membantu mendeteksi titik api, menjaga wilayah hutan, serta mengembangkan metode pembukaan lahan yang tidak merusak. Pencegahan akan lebih efektif jika masyarakat dilibatkan sebagai mitra, bukan hanya sebagai objek kebijakan.

Upaya pencegahan juga perlu disertai alternatif ekonomi. Masyarakat tidak dapat diminta berhenti membakar lahan apabila tidak tersedia metode pembukaan lahan yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan bantuan teknologi, pelatihan, pendanaan, serta pendampingan secara berkelanjutan.

Solusi yang perlu dilakukan

Beberapa langkah penting untuk mengatasi kebakaran hutan Kalimantan antara lain:

1. Melindungi dan memulihkan lahan gambut

Kanal-kanal yang mengeringkan gambut perlu dibendung atau ditata kembali. Lahan gambut harus dijaga tetap basah agar tidak mudah terbakar.

2.Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum

Pemantauan titik panas harus dilakukan secara cepat, sedangkan pelaku pembakaran harus diproses berdasarkan bukti yang jelas.

3. Mengevaluasi izin penggunaan lahan

Pemerintah perlu meninjau izin yang berada di kawasan rawan kebakaran atau kawasan bernilai ekologis tinggi.

4. Melibatkan masyarakat lokal

Masyarakat perlu dilibatkan dalam patroli, pemantauan, pemulihan hutan, serta pengambilan keputusan mengenai tata kelola lahan.

5. Mengembangkan pembukaan lahan tanpa bakar

Teknologi dan bantuan biaya perlu diberikan agar masyarakat dan pelaku usaha tidak bergantung pada metode pembakaran.

6. Melakukan restorasi ekosistem

Pemulihan tidak cukup dengan menanam kembali pohon. Restorasi harus mempertimbangkan pemulihan fungsi tanah, tata air, habitat satwa, dan keanekaragaman hayati.

Penutup : Pray for Kalimantan seharusnya tidak berhenti sebagai ungkapan keprihatinan di media sosial. Kalimantan membutuhkan kebijakan yang serius, pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang adil, serta perubahan cara pandang terhadap hutan. Hutan bukan sekadar sumber kayu atau lahan ekonomi, melainkan penyangga kehidupan.

Kebakaran hutan adalah peringatan bahwa hubungan manusia dengan alam telah mengalami ketidakseimbangan. Jika kerusakan terus dibiarkan, masyarakat bukan hanya kehilangan hutan, tetapi juga kehilangan udara bersih, sumber air, keanekaragaman hayati, dan masa depan ekologis.

Karena itu, berdoa untuk Kalimantan harus diikuti dengan tindakan nyata: menjaga hutan, menghentikan pembakaran, memperbaiki tata kelola lahan, dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keselamatan lingkungan.