5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tetap dijaga di bawah 3 persen. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan defisit sebesar Rp 671,2 triliun atau 2,4 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Purbaya mengatakan, pemerintah akan terus memantau kondisi APBN dari bulan ke bulan. Jika kondisi fiskal membutuhkan penyesuaian, sambung dia, pemerintah akan melakukan efisiensi belanja.
"Kalau kita perlu efisiensi, kita efisiensi. Kalau keadaan memaksa. Tapi rasanya enggak. Kita akan jaga terus defisit di bawah 3 persen sesuai dengan perintah Bapak Presiden," ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Gedung DJP Jakarta, Jumat (14/8/2026) malam WIB.
Dalam postur RAPBN 2027, pemerintah memperkirakan akan mengumpulkan pendapatan negara Rp 3.426 triliun. Sementara kebutuhan belanja negara mencapai Rp 4.097,2 triliun. Artinya, uang yang masuk ke kas negara belum cukup untuk membiayai seluruh belanja.
Ada selisih sekitar Rp 671,2 triliun yang kemudian ditutup melalui pembiayaan anggaran. Dari sisi belanja, Rp 3.362,2 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat. Sementara Rp 735 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah (TKD).
Jika dibandingkan dengan outlook 2026, belanja negara tahun depan meningkat dari sekitar Rp 3.950,5 triliun menjadi Rp 4.097,2 triliun. Meski belanja naik, pemerintah menargetkan defisit justru turun.
Defisit RAPBN 2027 sebesar Rp 671,2 triliun lebih rendah dibandingkan outlook 2026 yang mencapai Rp 734,3 triliun. Secara rasio terhadap ekonomi, defisit juga turun dari 2,85 persen menjadi 2,4 persen dari PDB.
Purbaya mengatakan, pemerintah masih memiliki ruang untuk memperbaiki penerimaan negara seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kondisi APBN akan terus dipantau sepanjang tahun. "Kalau ada apa-apa, kita selalu monitor kondisi APBN kita dari bulan ke bulan," jelas Purbaya.
RAPBN 2027 disusun dengan target pertumbuhan ekonomi 6 persen. Dengan target tersebut, pemerintah berupaya menjaga belanja tetap mendukung pertumbuhan sekaligus memastikan defisit tidak melewati batas yang ditetapkan.
Selain defisit yang lebih rendah, keseimbangan primer juga diproyeksikan membaik. Defisit keseimbangan primer turun dari Rp 152,1 triliun pada outlook 2026 menjadi Rp 20,9 triliun pada 2027. Artinya, sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang, selisih antara pendapatan dan belanja pemerintah sudah semakin mendekati seimbang.
