18 hours ago
4
Oleh : Jaharuddin, Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia hari ini seperti menyajikan dua kenyataan. Di atas kertas, pertumbuhan terlihat meyakinkan. Namun, di banyak rumah tangga, kehidupan justru terasa semakin sesak.
Orang sulit mendapatkan pekerjaan layak, pendapatan tidak selalu mampu mengejar kebutuhan, harga-harga terus bergerak naik, dan sebagian keluarga kelas menengah kehilangan bantalan ekonominya.
BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026. Angka ini tentu patut diapresiasi. Namun, pada saat yang sama, ekonomi terkontraksi 0,77 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.
Pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen.
Kontraksi triwulanan pada awal tahun memang dapat dipengaruhi pola musiman, tetapi data tersebut tetap mengingatkan bahwa kita tidak boleh membaca perekonomian hanya dari satu angka pertumbuhan tahunan.
Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Ia baru bermakna ketika menghasilkan pekerjaan yang layak, meningkatkan pendapatan riil, memperkuat daya beli, dan memberikan rasa aman kepada keluarga.
Pertanyaan terpenting bukan sekadar seberapa tinggi ekonomi tumbuh, melainkan siapa yang menikmati pertumbuhan dan seperti apa kualitas pekerjaan yang tercipta.
Pada Februari 2026, angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang. Sebanyak 147,67 juta orang tercatat bekerja, sedangkan 7,24 juta orang masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,68 persen.
Ini perkembangan positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan pasar kerja Indonesia telah sehat. Dalam konsep BPS, seseorang yang bekerja sedikitnya satu jam dalam seminggu telah dikategorikan sebagai penduduk bekerja.
Dari seluruh penduduk bekerja, 25,97 persen merupakan pekerja paruh waktu dan 7,27 persen termasuk setengah penganggur. Jika dikonversikan, jumlahnya sekitar 38,35 juta pekerja paruh waktu dan 10,74 juta setengah penganggur. Artinya, sekitar 49,09 juta orang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.
Mereka memang bukan penganggur. Namun, status “bekerja” tidak otomatis berarti mempunyai pendapatan yang cukup, pekerjaan yang stabil, atau perlindungan sosial yang memadai. Setengah penganggur bahkan masih mencari atau bersedia menerima tambahan pekerjaan.
Di sinilah angka pengangguran terbuka tidak sepenuhnya menangkap tekanan yang dirasakan masyarakat. Struktur pekerjaan juga masih rapuh. Pada Februari 2026, pekerja informal mencapai 87,74 juta orang, sedangkan pekerja formal hanya 59,93 juta orang.
Dengan demikian, sekitar 59,4 persen penduduk bekerja berada dalam kegiatan informal. Sektor informal tidak selalu buruk, tetapi sering terkait pendapatan tak menentu, produktivitas rendah, perlindungan kerja terbatas, dan lemahnya jaminan hari tua.
Rata-rata upah buruh pada Februari 2026 sebesar Rp3,29 juta p er bulan. Namun, angka itu hanya menggambarkan upah kelompok buruh, bukan pendapatan sebagian besar pekerja informal.
Sementara itu, inflasi tahunan pada Juni 2026 masih mencapai 3,34 persen, dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 111,89. Inflasi yang melambat bukan berarti harga turun; harga secara umum tetap lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Tekanan tersebut juga tecermin pada kelas menengah. Dalam pemetaan BPS untuk periode 2019-2024, sebanyak 9,48 juta orang tercatat keluar dari kelompok kelas menengah.
Pada September 2024, kelas menengah berjumlah 48,41 juta orang, sedangkan kelompok menuju kelas menengah mencapai 138,31 juta dan kelompok rentan miskin 68,51 juta orang.
Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah menyumbang 81,49 persen konsumsi masyarakat. Ketika kelompok ini melemah, mesin konsumsi nasional ikut kehilangan tenaga.
Kesulitan memperoleh solar di sejumlah wilayah juga bukan semata-mata kesan. Pada 17 Juli 2026, BPH Migas mengakui adanya antrean BBM di Sumatera Utara. BPH Migas menyatakan persoalannya bukan keterbatasan kuota, melainkan distribusi yang harus diperbaiki.
Setelah pasokan dan armada diperkuat, antrean dilaporkan mulai terurai. Bagi sopir, nelayan, petani, dan pelaku usaha, beberapa jam mengantre berarti kehilangan waktu, pendapatan, dan kepastian usaha.
MBG dan Kopdes Belum Menjawab Akar Masalah
Pemerintah menyatakan program Makan Bergizi Gratis telah membuka 1,2 juta lapangan kerja di dapur-dapur. Pemerintah juga menyebut 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah beroperasi menyerap sekitar 18 ribu pekerja.
Totalnya sekitar 1,218 juta pekerjaan, setara kurang lebih 0,79 persen dari angkatan kerja nasional. Angka tersebut tidak boleh diabaikan, tetapi juga tidak boleh diterima tanpa pengujian. Ia berasal dari laporan administratif pemerintah, bukan hasil identifikasi khusus dalam Survei Angkatan Kerja Nasional BPS.
Publik perlu mengetahui berapa yang benar-benar merupakan pekerjaan baru, berapa yang penuh waktu, berapa upahnya, berapa yang formal, berapa yang permanen, dan berapa pekerja yang sebelumnya telah bekerja di tempat lain.
MBG pada dasarnya merupakan program perbaikan gizi. Keberhasilannya seharusnya terutama diukur dari kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan sasaran, perbaikan status gizi, dan efisiensi anggaran.
Penciptaan pekerjaan dapat menjadi manfaat tambahan, tetapi MBG tidak dapat menggantikan strategi industrialisasi dan perluasan pekerjaan produktif.
Kopdes juga tidak akan menjadi kekuatan ekonomi hanya karena memiliki badan hukum, pengurus, bangunan, dan pekerja. Koperasi membutuhkan pasar, modal yang sehat, profesionalisme, tata kelola, dan kegiatan usaha yang benar-benar lahir dari kebutuhan anggota. Tanpa itu, Kopdes berisiko menjadi proyek administratif yang bergantung pada anggaran.
Dengan 7,24 juta penganggur, 10,74 juta setengah penganggur, sekitar 38,35 juta pekerja paruh waktu, dan 87,74 juta pekerja informal, MBG dan Kopdes belum “nendang” sebagai jawaban atas persoalan struktural pasar kerja.
Indonesia tetap membutuhkan industrialisasi padat karya, penguatan manufaktur, revitalisasi pertanian dan perikanan, serta UMKM produktif yang terhubung dengan rantai pasok nasional.
Krisis Keteladanan
Kesulitan ekonomi menjadi lebih berbahaya ketika bertemu krisis keteladanan. Pada 9 Juli 2026, penyidik Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah di Sentul dalam penyidikan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan pencucian uang.
Polisi menyita 74 kilogram emas batangan serta uang dalam berbagai mata uang dengan nilai total yang ditaksir sekitar Rp 476 miliar. Temuan ini dikaitkan dengan dugaan tindak korupsi salah satu pejabat di Kejaksanaan.
Dalam perkara lain yang telah berkekuatan hukum, Mahkamah Agung menolak kasasi mantan pejabat MA Zarof Ricar dan menguatkan hukuman 18 tahun penjara. Dalam kasus itu ditemukan uang tunai lebih dari Rp 900 miliar dan emas batangan lebih dari 50 kilogram.
Aset tersebut dirampas untuk negara karena asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara sah.
Kontrasnya mengiris hati. Ketika masyarakat harus menghitung dengan cermat uang puluhan ribu rupiah untuk makan, ongkos, dan sekolah anak, publik justru menyaksikan brankas berisi emas puluhan kilogram serta uang ratusan miliar rupiah dalam perkara korupsi.
Inilah bom waktu yang harus diwaspadai, hilangnya kepercayaan. Rakyat dapat menerima keadaan sulit apabila pemerintah jujur, hukum berlaku adil, dan pengorbanan dibagi secara wajar. Namun, ketika rakyat diminta berhemat sementara korupsi terus mempertontonkan kekayaan tidak wajar, legitimasi negara akan terkikis.
Pemerintah perlu berhenti meyakinkan masyarakat bahwa semuanya baik-baik saja. Mengakui persoalan bukan pesimisme, melainkan syarat untuk menyusun kebijakan yang benar. Pertumbuhan harus hadir sebagai pekerjaan layak, pendapatan yang meningkat, harga yang terjangkau, pelayanan publik yang andal, dan hukum yang tidak tunduk kepada kekuasaan.
Tanpa itu, pertumbuhan akan tetap indah di atas kertas, sementara rumah tangga Indonesia terus menanggung sesaknya.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
