6 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perempuan terbukti menjadi aktor kunci dalam menjaga hutan dan memperkuat ketahanan iklim, namun perannya masih belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan. Ketimpangan ini dinilai menghambat efektivitas solusi krisis iklim yang kian kompleks.
Temuan ini mengemuka dalam buku Echoes of Partnership yang diterbitkan KONEKSI, yang merangkum 20 proyek riset kolaboratif Indonesia dan Australia. Buku tersebut menegaskan, solusi iklim tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga pada siapa yang dilibatkan dalam prosesnya, termasuk kelompok rentan seperti perempuan.
Peneliti BRIN Dr. Lilis Mulyani mengatakan, perempuan kerap berada di garis depan dalam praktik perhutanan sosial, mulai dari menjaga hutan hingga memastikan keberlanjutan ekosistem. “Di banyak tempat terdapat women champions. Selain menjadi garda terdepan dalam melindungi hutan dari praktik illegal logging, perempuan juga berperan aktif dalam merawat dan menjaga keberlanjutan hutan,” kata Lilis dalam peluncuran buku di Jakarta, Kamis (9/4/2026), berdasarkan siaran pers.
Meski regulasi telah membuka ruang setara, implementasi di lapangan masih timpang. Lilis menilai keterlibatan perempuan perlu diperkuat melalui kebijakan afirmatif, termasuk target partisipasi 20–30 persen dalam program perhutanan sosial. Ia juga menyoroti peran perempuan dalam menjaga biodiversitas, sementara laki-laki lebih dominan pada aspek ekonomi.
Selain isu gender, buku ini juga menyoroti pentingnya pendekatan ekonomi sirkular dalam menghadapi krisis iklim.
Peneliti Monash University Dr. Tanvi Maheswari menjelaskan, riset Indonesia-Australia Citarum Action Research Program (CARP) mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk memulihkan lingkungan Sungai Citarum.
Pendekatan ini menekankan pengurangan limbah sejak awal, peningkatan daur ulang, serta pemanfaatan kembali material bernilai. Selain menekan pencemaran, strategi ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal melalui pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Namun, Tanvi mengingatkan, tidak ada solusi tunggal untuk semua wilayah. “Permasalahan iklim tidak dapat diselesaikan dengan satu regulasi, karena setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda,” kata Tanvi.
Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan serius dalam pembiayaan dan koordinasi kebijakan. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Franky Zamzani menilai keterbatasan pendanaan dan lemahnya koordinasi antar lembaga masih menjadi hambatan utama.
Buku ini juga menegaskan dampak krisis iklim yang semakin luas, tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial. Kelompok rentan menjadi pihak paling terdampak, sementara akses mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas.
Melalui publikasi ini, KONEKSI menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dan pelibatan kelompok rentan secara aktif dalam setiap tahap kebijakan. Tanpa itu, solusi iklim berisiko tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
