1 day ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan maraknya konten negatif yang menyerang pribadi Presiden Prabowo Subianto di media sosial. Ia menilai serangan tersebut, termasuk penyematan istilah narcissistic personality disorder (NPD), bukanlah bagian dari kritik melainkan sebuah penghinaan pribadi.
Menurutnya, meski kebebasan berpendapat dijamin dalam demokrasi, tidak sepantasnya kritik digeser menjadi penghinaan pribadi. "Ini bukan kritik, tetapi lebih pada penghinaan pribadi. Bangsa ini harus mampu membedakan mana kritik dan mana yang disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ayip menekankan bahwa penyerangan pribadi yang menjatuhkan martabat seseorang bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat. Kritik seharusnya menyasar pada kebijakan atau tindakan seorang presiden, bukan sekadar mendorong kemarahan publik tanpa argumentasi yang bertanggung jawab.
"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, yang digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu," ujarnya.
Konten Negatif Raup Interaksi Tinggi
Ayip menyoroti bahwa konten-konten bernada negatif dan emosional justru mendapatkan interaksi tinggi di masyarakat. Hal ini, menurutnya, harus diluruskan di tengah arus informasi yang serba cepat karena media sosial dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
"Di Indonesia, kalau konten yang nadanya negatif ataupun emosional dan kemudian menyerang kelompok politik tertentu itu cenderung memperoleh engagement yang tinggi. Jangan lah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut," ucapnya.
Ia menilai fenomena tersebut memang ramai di media sosial, tetapi tidak merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat. Dari sisi legitimasi politik maupun penilaian mayoritas masyarakat, kondisinya justru sebaliknya.
Legitimasi Kuat dan Kepuasan Publik Tinggi
Ayip memaparkan, Presiden Prabowo terpilih dengan legitimasi yang sangat kuat, yaitu menang dengan dukungan 58 persen suara masyarakat Indonesia dalam satu putaran melawan dua kandidat lainnya. "Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," katanya.
Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo juga dinilai tinggi. Berdasarkan survei Poltracking terbaru, 74,2 persen publik percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan 72,2 persen puas dengan kinerja pemerintah.
"Artinya, berbagai hasil survei ini dapat dijadikan indikator bahwa dukungan dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini masih berada di tingkat mayoritas," ucap Ayip.
Kendati demikian, Ayip menyoroti bahwa tingkat kepuasan tinggi bukan berarti semua orang lantas puas dengan seluruh kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa ketidakpuasan pada aspek tertentu pasti ada dan harus dijadikan evaluasi bagi pemerintah.
"Angka kepuasan tinggi ini kan patut diapresiasi, tetapi temuan ketidakpuasan pada sektor tertentu itu juga harus dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah," pungkasnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
