9 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyepakati penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita menyusul kenaikan harga crude palm oil (CPO) dalam beberapa waktu terakhir. Besaran HET baru masih menunggu hasil pemantauan harga CPO sebelum ditetapkan secara resmi.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menilai HET Minyakita yang berlaku saat ini sudah tidak lagi mencerminkan kondisi harga bahan baku di pasar.
"Kita menyepakati akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk Minyakita," kata Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Budi menjelaskan, saat HET Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter, harga CPO masih berada di kisaran Rp12.400 per kilogram. Namun kini harga CPO telah naik menjadi sekitar Rp15.400 hingga Rp15.500 per kilogram.
Menurut Budi, pemerintah masih memantau perkembangan harga CPO selama beberapa hari ke depan. Jika harga mulai stabil, pemerintah akan segera menghitung dan menetapkan HET baru.
"Kalau paling tidak seminggu misalnya sudah normal kembali, ya segera kita tetapkan," ujar Budi.
Selain harga bahan baku, pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan biaya produksi, distribusi, dan kemasan dalam perhitungan harga baru. Perhitungan tersebut akan mencakup margin usaha mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer.
"Kan gak mungkin kalau dulu harga CPO 12.400 ketika HET-nya 15.700, sekarang sudah 15.500. Ya nggak mungkin dia jual 15.700. Artinya nombok kan gitu," ujar Budi.
Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan usaha petani sawit di tengah kenaikan biaya produksi. Menurut Budi, ruang penyesuaian harga diperlukan agar pendapatan petani tetap terjaga.
"Kita ingin petani ini bisa menyesuaikan harga, karena biaya produksinya juga pasti naik," kata Budi.
Dalam rapat yang sama, pemerintah turut membahas langkah menjaga harga komoditas pangan yang mengalami surplus produksi. Salah satunya telur ayam yang harganya sempat turun akibat pasokan berlebih.
Budi mengatakan, produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12 persen. Untuk menjaga harga di tingkat peternak, Kementerian Perdagangan telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar produksi telur dapat diserap melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami sudah komunikasi dengan Kepala MBG Ibu Nanik bahwa telur tadi akan diserap oleh para SPPG," ujar Budi.
Menurut Budi, skema serupa juga dapat diterapkan untuk komoditas lain, termasuk daging ayam, apabila harga di tingkat produsen turun di bawah harga acuan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar.
Budi memastikan stok bahan pokok nasional dalam kondisi aman. Pemerintah saat ini fokus menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan guna mempertahankan stabilitas harga pangan.
