Menguji Mitos Ambruknya Bisnis Aplikator Pasca Perpres Ojol

REPUBLIKA.CO.ID, Memburuknya kesejahteraan Driver justru dapat menjadi risiko bisnis yang lebih besar. Konflik berkepanjangan, demonstrasi massal, penurunan kualitas layanan, hingga sentimen publik negatif dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Dalam jangka panjang, situasi semacam itu juga tidak disukai investor karena menciptakan ketidakpastian usaha.

Wacana penurunan potongan aplikator menjadi 8 persen pasca diterapkannya Perpres Nomor 27/2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online pada awal Mei lalu kerap dipandang sebagai ancaman bagi keberlangsungan bisnis platform digital. Kekhawatiran itu muncul dari anggapan bahwa perusahaan teknologi hanya dapat bertahan jika memperoleh komisi besar dari pengemudi.

Padahal, persoalannya tidak sesederhana itu. Model bisnis platform digital pada dasarnya tetap dapat berjalan meski potongan diturunkan, selama perusahaan bersedia mengubah strategi pertumbuhan yang selama ini terlalu bergantung pada pembakaran modal dan subsidi besar-besaran.

Selama lebih dari satu dekade, industri transportasi digital tumbuh dengan logika growth at all costs. Perusahaan berlomba membakar uang melalui promo, diskon, cashback, dan subsidi tarif demi merebut pasar dan menaikkan valuasi. Dalam fase tersebut, keuntungan bukan prioritas utama. Yang dikejar adalah dominasi pasar dan pertumbuhan pengguna secepat mungkin.

Akibatnya, struktur biaya perusahaan digital membengkak bukan hanya karena operasional, tetapi juga karena biaya promosi dan akuisisi pengguna yang sangat agresif. Dalam berbagai periode, biaya pemasaran bahkan menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar perusahaan teknologi. Diskon makanan, voucher perjalanan, gratis ongkir, hingga subsidi tarif pengantaran selama bertahun-tahun pada dasarnya dibiayai melalui modal investor.

Data keuangan perusahaan platform juga menunjukkan bahwa selama ini ruang efisiensi sebenarnya masih sangat besar. Pada periode 2018–2021, beban penjualan dan pemasaran GoTo bahkan berkali-kali lebih besar dibanding pendapatannya. Tahun 2019 misalnya, pendapatan perusahaan hanya sekitar Rp2,3 triliun, tetapi biaya penjualan dan pemasaran mencapai lebih dari Rp14 triliun. Pada 2021 pun, ketika pendapatan naik mendekati Rp4,6 triliun, biaya pemasaran masih berada di kisaran Rp9 triliun.

Angka tersebut memperlihatkan bahwa strategi bakar uang melalui promo, subsidi, dan akuisisi pengguna menjadi sumber utama pembengkakan biaya perusahaan digital selama bertahun-tahun. Karena itu, penyesuaian model bisnis seharusnya lebih diarahkan pada efisiensi biaya promosi dan ekspansi agresif, bukan semata menekan pendapatan mitra pengemudi.

Fenomena “bakar uang” itu terlihat jelas dalam perjalanan GoTo. Pada 2022, perusahaan masih mencatat rugi besar Rp40,4 triliun dengan tekanan biaya pemasaran dan subsidi yang tinggi sebesar Rp14 triliun. Namun dalam dua tahun terakhir, perusahaan mulai menunjukkan perbaikan kinerja setelah melakukan efisiensi biaya secara agresif. GoTo bahkan berhasil membukukan adjusted EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) positif setelah sebelumnya terus mencatatkan tekanan kerugian operasional. Ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya tetap memungkinkan perusahaan bertahan tanpa harus terus mengandalkan subsidi besar-besaran.

Karena itu, ketika pemerintah mencoba memperbesar porsi pendapatan pengemudi menjadi 92 persen dan menyisakan 8 persen bagi aplikator, langkah tersebut patut diapresiasi sebagai upaya memperkuat posisi ekonomi mitra. Kebijakan ini menunjukkan bahwa negara mulai melihat pengemudi bukan sekadar “mitra fleksibel”, melainkan bagian penting dari ekosistem digital yang layak memperoleh pembagian pendapatan lebih adil.

Tentu, dari sisi aplikator, penurunan potongan akan mempersempit ruang pendapatan jangka pendek. Industri platform saat ini memang sedang memasuki fase mengejar profitabilitas setelah bertahun-tahun hidup dari suntikan modal investor. Namun kondisi itu seharusnya menjadi momentum untuk mendorong transformasi menuju model bisnis yang lebih sehat, efisien, dan realistis. Platform tidak bisa terus-menerus bertahan dengan logika subsidi tanpa batas.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.