9 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong pelaku usaha mikro untuk memperluas pasar melalui kemitraan dengan usaha besar, jaringan ritel modern, hingga platform digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Kumitra (Kemudahan Usaha dengan Kemitraan) yang resmi dibuka di Teras Malioboro Yogyakarta, Jumat (17/7/2026) malam.
Program ini mempertemukan sekitar 1.000 pengusaha mikro binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan berbagai mitra strategis.
Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, tantangan UMKM saat ini tidak hanya berkaitan dengan permodalan. Menurutnya, akses pasar dan rantai pasok menjadi hal penting agar usaha mikro dapat berkembang dan naik kelas.
"Tugas kami ada dua masalah pokok yang harus kami ucapkan dan itu adalah persoalan klasik yang ada di UMKM. Pertama adalah akses permodalan, kemudian akses pasar," kata Helvi saat menyampaikan sambutannya, Jumat (17/7/2026), malam.
Melalui program Kumitra, Kementerian UMKM berupaya mempertemukan usaha mikro dengan berbagai mitra usaha untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Dari penjajakan bisnis dengan 10 mitra usaha besar dan anjungan ritel, berhasil dihimpun potensi transaksi dengan komitmen kemitraan usaha mikro senilai Rp 7,155 miliar.
Helvi mengatakan, produk UMKM di DIY memiliki potensi besar untuk masuk ke jaringan ritel modern, sektor pariwisata, perhotelan, industri pengolahan, hingga pasar digital nasional.
"DIY yang memiliki sekitar 345 ribu UMKM, potensi besar ini harus terus didorong agar tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi mampu masuk ke jaringan retail modern, sektor pariwisata, perhotelan, industri pengolahan dan pasar digital nasional," ujarnya.
Dia juga mengapresiasi komitmen pembebasan biaya pencatatan atau listing fee bagi usaha mikro pada jaringan ritel modern. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membantu produk UMKM masuk ke pasar modern tanpa terbebani biaya awal yang terlalu besar.
"Pembebanan biaya listing fee bagi usaha mikro pada jaringan retail modern merupakan bentuk keberpihakan kepada usaha mikro, sekaligus langkah strategis untuk mempercepat masuknya produk UMKM ke pasar modern dan rantai pasok nasional," katanya.
Menurut Helvi, UMKM juga harus memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pasar. Namun, transformasi digital harus memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha, bukan justru menambah beban biaya.
Dia menyampaikan, pemerintah tidak ingin UMKM hanya diberikan pembiayaan tanpa dibarengi akses pasar, pendampingan, legalitas, dan kemitraan. Sebab, modal tanpa kepastian pasar dapat menjadi beban bagi pelaku usaha.
"Marketplace harus tumbuh bersama UMKM, bukan di atas beban UMKM," ujarnya.
"Kalau UMKM dikasih permodalan tapi tidak dibuka akses lainnya, itu juga membahayakan kepada UMKM," katanya.
Terkait program Kumitra ini, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas secara bertahap. Mulai dari menumbuhkan kewirausahaan, memfasilitasi legalitas, membuka akses pembiayaan, memberikan pelatihan dan pembinaan, hingga mendorong usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, menengah, dan besar.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian UMKM turut meresmikan PLUT UMKM Provinsi DIY, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Helvi berharap PLUT dapat menjadi rumah bersama bagi pengusaha mikro untuk memperoleh layanan pengembangan usaha, memperluas kemitraan, meningkatkan kapasitas, serta memperkuat akses pasar.
Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, keberhasilan PLUT tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin banyaknya usaha yang naik kelas, meningkatnya pendapatan, terciptanya lapangan kerja, dan menguatnya kemandirian ekonomi masyarakat.
"Peresmian sebuah gedung hanyalah permulaan. Makna sesungguhnya terletak pada usaha yang berkembang, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan yang semakin luas," katanya.
