3 hours ago
1
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak saat konferensi pers bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memperkuat langkah pencegahan praktik haji ilegal dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah ketidakpastian global dan lonjakan biaya penerbangan, pemerintah masih mengkaji skema penutupan selisih biaya haji agar tidak membebani jamaah haji. Sejumlah opsi pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), kini masih dalam tahap pembahasan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan untuk menutup selisih kenaikan biaya pesawat tersebut, pihaknya membutuhkan dana sekitar Rp 1,7 triliun.
"Nanti kita lihat, kan sementara ini ya pokoknya kita bersiap. Bersiap sekitar Rp 1 triliun lebih, ya Rp 1,7 triliun," ujar Dahnil saat ditanya Republika.co.id usai audiensi bersama Wakapolri Dedi Prasetyo di Kantor Kementerian Haji dan Umrah RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Namun, jumlah pastinya masih akan dihitung ulang karena ada perbedaan permintaan dari Saudia Airlines dan Garuda sebagai maskapai utama yang akan melayani penerbangan jamaah haji.
"Nanti kita hitung ulang karena ada fluktuasi harga. Jadi, misalnya kemarin avtur itu turun. Itu nanti kita sesuaikan," ucap Dahnil.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut telah menyiapkan sekitar Rp 1,77 triliun dari APBN untuk menutup kenaikan biaya operasional penerbangan haji.
Namun, opsi tambahan dari dana BPKH masih menjadi perbincangan. "Silakan tanya BPKH (untuk kesiapannya)," kata Dahnil.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menegaskan pihaknya pada prinsipnya siap mendukung penuh penyelenggaraan ibadah haji tahun ini agar tetap berjalan sesuai harapan.
