6 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Kementerian Luar Negeri Iran sejauh belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kesepakatan antara Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Namun seorang pejabat senior memaparkan pandangan diplomatik Teheran dalam sebuah wawancara dengan media lokal pada hari Sabtu.
Hossein Noushabadi, Direktur Jenderal Urusan Parlemen dan Hukum, mengatakan kepada kantor berita ISNA yang berafiliasi dengan pemerintah bahwa kementerian tersebut terutama memandang kesepakatan itu dalam konteks tergerusnya kehadiran langsung AS di kawasan tersebut.
“Kesepakatan itu dipandang sebagai awal runtuhnya hegemoni keamanan AS di Asia Barat dan Teluk Persia," ujar Noushabadi, akhir pekan lalu.
"Tampaknya, dalam waktu dekat, tatanan keamanan regional baru yang didasarkan pada kerja sama antarnegara kawasan akan menggantikan struktur kekuasaan yang dipaksakan oleh aktor-aktor di luar kawasan, yang menandai berakhirnya paradigma keamanan dan geopolitik yang berlaku saat ini serta lepasnya Asia Barat dari lingkup kepentingan vital AS," tambah pejabat tersebut, yang merupakan mantan utusan Iran untuk Oman.
Di Teheran, reaksi yang muncul sebagian besar tergolong tenang; para pejabat lebih berfokus pada aspek kerja sama regional dan sesama Muslim, serta pada apa yang mereka anggap sebagai memudarnya peran Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan pada hari Jumat bahwa ketika umat Muslim bersatu, "kita dapat menghadapi setiap tantangan dari pihak luar yang berniat jahat secara langsung".
"Saatnya untuk hanya mengandalkan diri sendiri dan merangkul persaudaraan sejati," tulisnya di platform X, tanpa secara langsung menyebutkan kesepakatan trilateral yang ditandatangani beberapa jam sebelumnya.
Pakar ilmu politik Vali Nasr mengatakan bahwa ia tidak menganggap kesepakatan tersebut sebagai ancaman bagi Teheran saat ini.
"Untuk saat ini, semua ini merupakan elemen-elemen dari tatanan keamanan pasca-Amerika di Timur Tengah," ujar profesor hubungan internasional dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins tersebut kepada Aljazirah.
"Hal ini juga berfungsi sebagai penyeimbang terhadap Kesepakatan Abraham sekaligus tantangan langsung bagi Teheran," tambahnya, merujuk pada upaya normalisasi regional dengan Israel yang didorong oleh AS—yang bulan lalu dikaitkan oleh Presiden AS Donald Trump dengan kesepakatan nuklir sipil yang diinginkan Arab Saudi.
Mehran Kamrava, seorang profesor bidang pemerintahan di Georgetown University Qatar, juga sependapat bahwa para pengambil keputusan di Iran tidak merasa terancam secara langsung oleh pakta tersebut, terutama karena mereka tetap menjalin hubungan baik dengan Pakistan maupun Turki bahkan di tengah situasi yang sulit.
"Pada akhirnya, pakta ini bukanlah hal yang benar-benar baru, ataupun sesuatu yang—setidaknya untuk saat ini—memiliki substansi besar di luar makna simbolisnya. Sebagai contoh, baik Turki maupun Pakistan tidak akan bersedia terlibat dalam perang Arab Saudi di Yaman, meskipun baru-baru ini terjadi serangan Houthi terhadap kerajaan tersebut," ujar Kamrava kepada Al Jazeera.
Namun, tidak semua pihak di Iran menyambut baik pakta ini; sejumlah anggota parlemen dan media dari kelompok garis keras berpendapat bahwa pakta tersebut pada akhirnya bisa diarahkan untuk melawan "poros perlawanan" (resistance front)—yakni kekuatan bersenjata yang didukung Teheran di seluruh kawasan—serta dapat mengikis kredibilitas Pakistan sebagai mediator utama antara Iran dengan AS dan pihak-pihak lainnya.
"Jelas bahwa negara-negara Arab akhirnya memahami bahwa keamanan tidak bisa didatangkan dari luar; keamanan harus dibangun di dalam kawasan itu sendiri. Namun, peta jalan (roadmap) untuk mewujudkannya masih belum ada," kata Ebrahim Azizi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, yang memandang pakta tersebut dengan sikap lebih keras.
"Peringatan: Salah perhitungan adalah kesalahan fatal dalam sejarah. Iran telah membuktikan bahwa setiap kesalahan ada harganya. Keseimbangan adalah satu-satunya jalan ke depan," tulisnya di platform X.
Ebrahim Rezaei, anggota komisi lainnya, juga menulis di X bahwa "kesepakatan di atas kertas dengan Turki dan Pakistan" tidak akan memberikan keamanan bagi Arab Saudi, "sama halnya seperti ketergantungan sepihak selama bertahun-tahun pada Amerika yang tidak memberikan keamanan bagi mereka".
