18 hours ago
6
Warga membawa beras SPHP yang dibeli saat Gerakan Pangan Murah (GPM) di Polres Cimahi, Jawa Barat, Selasa (24/2/2026). Pemerintah Kota Cimahi bersama Polres Cimahi menggelar gerakan pangan murah dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti beras SPHP, beras premium, minyak goreng, telur ayam, dan bawang yang dijual di bawah harga pasar dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama bulan Ramadhan 1447 Hijriah.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sebagai langkah mengantisipasi dampak El Nino ekstrem. Hal itu berpotensi mengganggu pasokan pangan dan memicu gejolak harga. Intervensi melalui penyaluran beras dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah ancaman musim kering.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional (Bapanas) Maino Dwi Hartono mengatakan, pelaksanaan program SPHP beras masih berjalan sesuai target. Dengan stok beras pemerintah yang mencapai lebih dari 5 juta ton, pemerintah memiliki keleluasaan untuk melakukan berbagai langkah stabilisasi.
"Ketersediaan pangan kita cukup banyak. Stok kita banyak sekali. Lebih 5 juta ton, artinya sangat aman. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendistribusikan beras pemerintah ini," kata Maino di Jakarta, Senin (20/7/2026).
Program SPHP beras tahun 2026 ditargetkan menyalurkan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat. Hingga pekan kedua Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai 678,87 ribu ton atau sekitar 82 persen dari target tahunan. Angka tersebut meningkat 274 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu, yakni mencapai 181,17 ribu ton.
Menurut Maino, penyaluran SPHP dilakukan lebih masif melalui berbagai saluran, tidak hanya di pasar, tetapi juga melalui Gerakan Pangan Murah agar beras pemerintah dapat langsung menjangkau masyarakat. Pemerintah juga kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam harga beras di tingkat konsumen.
Intervensi pemerintah tersebut turut mendukung stabilitas inflasi pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pangan secara tahunan turun dari 6,24 persen pada Mei 2026 menjadi 5,58 persen pada Juni 2026. Sementara inflasi pangan secara tahun kalender hingga Juni 2026 juga menurun menjadi 1,61 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2,15 persen.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah harus memperkuat ketahanan pangan nasional karena dunia sedang menghadapi ancaman El Nino ekstrem yang berpotensi mengganggu pasokan beras global. Menurut dia, apabila negara-negara produsen membatasi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dampaknya dapat meluas terhadap stabilitas ekonomi dan sosial.
